Langsung ke konten
Ekonomi Bisnis

APBN Defisit, Dana Bencana Bengkak, Pungutan Batu Bara-Nikel Justru Ditunda

Redaksi Diperbarui
350 Indonesia menilai arah kebijakan fiskal dan diplomasi iklim memperlihatkan kontradiksi serius, di tengah pelebaran defisit APBN serta beban penanggulangan bencana tahun 2026 yang mencapai Rp59.35 triliun. Foto: 350 Indonesia
350 Indonesia menilai arah kebijakan fiskal dan diplomasi iklim memperlihatkan kontradiksi serius, di tengah pelebaran defisit APBN serta beban penanggulangan bencana tahun 2026 yang mencapai Rp59.35 triliun. Foto: 350 Indonesia

KabarJakarta.com — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp379,3 triliun, ditambah kebutuhan pembiayaan penanggulangan bencana sebesar Rp59,35 triliun sepanjang 2026, menempatkan pemerintah dalam tekanan fiskal. Di tengah kebutuhan anggaran yang semakin besar, pemerintah justru menunda kebijakan pungutan tambahan terhadap industri batu bara dan nikel. 

Sebaliknya, wacana perluasan pajak mulai menyasar aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat, termasuk pekerja informal dan pelaku usaha kecil. Kontradiksi kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah keadilan fiskal pemerintah. 

Ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan untuk membiayai pembangunan, pemulihan bencana, dan menghadapi dampak perubahan iklim, sektor yang menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam justru memperoleh kelonggaran. Sementara itu, masyarakat kecil berpotensi menghadapi perluasan beban perpajakan.

Persoalan tersebut menjadi sorotan 350 Indonesia yang menilai kebijakan fiskal dan diplomasi iklim pemerintah memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam menempatkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak krisis iklim.

Tekanan terhadap APBN terlihat dari pemaparan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar hingga akhir tahun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara terbuka meminta dukungan masyarakat dan media untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak.

"Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak. Karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ucap Suahasil.

Pernyataan tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan pemerintah terhadap penerimaan pajak untuk menjaga keberlangsungan belanja negara. Namun, permintaan itu juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya menanggung tambahan beban ketika kondisi fiskal sedang tertekan.

Pada periode yang sama, defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga harus menyediakan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp59,35 triliun sepanjang 2026.

Dari jumlah tersebut, Rp50,84 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Sementara itu, Rp5,11 triliun digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menggambarkan bahwa kerusakan lingkungan dan bencana bukan sekadar persoalan ekologis. Dampaknya juga menjadi beban ekonomi yang harus ditanggung negara dan masyarakat melalui anggaran publik.

Di tengah kebutuhan pembiayaan itu, pemerintah justru menangguhkan sejumlah instrumen penerimaan dari sektor ekstraktif. Pada 12 Mei 2026, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan penundaan rencana penerapan bea keluar ekspor batu bara dan nikel serta penyesuaian royalti pertambangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Padahal, Purbaya sebelumnya mengakui potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut bisa mencapai lebih dari Rp200 triliun.

"Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat signifikan tanpa menciptakan keributan. Angkanya fantastis, lebih dari Rp200 triliun," ujarnya.

Penundaan dilakukan dengan alasan pemerintah masih menyusun formulasi kebijakan bersama pelaku usaha. Namun, keputusan tersebut membuat potensi penerimaan dalam jumlah besar belum dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ruang fiskal negara.

Hal serupa terjadi pada rencana penerapan windfall tax, yakni pajak atas keuntungan berlebih yang diperoleh perusahaan ketika harga komoditas mengalami lonjakan. Skema tersebut sebenarnya telah masuk dalam dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk diterapkan secara terukur mulai 2027.

Namun, instrumen yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan dari industri berbasis sumber daya alam itu belum dieksekusi untuk membantu mengatasi tekanan fiskal saat ini. Sebaliknya, perhatian terhadap perluasan basis pajak justru mengarah pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam pidatonya di Rapimnas Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026, Hashim Djojohadikusumo menyoroti aktivitas ekonomi yang disebutnya mencapai sekitar Rp10.000 triliun dan masuk kategori grey market, yakni kegiatan ekonomi yang tidak tercatat atau belum sepenuhnya masuk dalam sistem perpajakan.

Hashim mencontohkan sejumlah transaksi jasa sehari-hari, seperti tukang cukur rambut panggilan, tukang pijat tanpa kuitansi, warung tegal (warteg), hingga salon kecantikan yang menurutnya belum tersentuh pungutan PPN 11 persen.

Ia juga mendorong penerapan pajak digital melalui sistem perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan lokapasar (e-commerce) untuk memperluas jangkauan pemungutan pajak.

Country Manager 350 Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, menilai arah kebijakan tersebut memperlihatkan ketimpangan keberpihakan pemerintah.

"Ada keberpihakan terhadap oligarki yang sangat kasatmata. Ketika APBN tertekan defisit dan harus menanggung hampir ratusan triliun biaya pemulihan bencana, Menkeu saat itu Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menunda pungutan batu bara dan nikel bernilai lebih dari Rp200 triliun demi menyesuaikan keinginan pelaku usaha," ujar Sisilia.

Dia menambahkan, "Di sisi lain, Menteri Keuangan saat ini, Suahasil meminta masyarakat membantu mengejar kekurangan pajak Rp514 triliun. Narasi Hashim Djojohadikusumo justru menyoroti transaksi tukang pijat, tukang cukur, dan warteg yang tidak kena PPN."

Menurut Sisilia, biaya kerusakan ekologis dan pemulihan bencana tidak semestinya terus dibebankan kepada APBN yang sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak masyarakat. Industri ekstraktif yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam juga harus ikut menanggung konsekuensi lingkungan dari kegiatan usahanya.

"Beban kerugian ekologis dan biaya pemulihan bencana, seharusnya tidak ditumpukan pada APBN yang bersumber dari pajak masyarakat. Sementara industri ekstraktif yang menikmati rente sumber daya alam dan menyumbang tekanan lingkungan, justru mendapat kelonggaran fiskal," papar Sisilia.

Kontradiksi berlanjut hingga diplomasi iklim

Ketimpangan kebijakan fiskal tersebut juga berkaitan dengan persoalan tata kelola dan integritas diplomasi iklim Indonesia di tingkat internasional.

Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan iklim COP31 di Antalya, Turki, menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Hashim merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia. Latar belakang serta afiliasi jaringan bisnisnya di sektor energi fosil dan minyak dan gas bumi (migas) memunculkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan.

Sorotan tersebut berkaitan dengan risiko policy capture, yaitu kondisi ketika proses perumusan kebijakan publik berpotensi lebih dipengaruhi kepentingan kelompok bisnis tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.

Kekhawatiran itu semakin relevan ketika pemerintah menunda pungutan terhadap sektor ekstraktif di dalam negeri, sementara tokoh yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan bisnis tersebut memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan iklim global.

Situasi demikian berbanding terbalik dengan pesan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dalam COP31 pada 11 November 2026. Dalam pidatonya, Guterres menyoroti ketimpangan antara keuntungan perusahaan minyak dan kebutuhan pembiayaan untuk menghadapi dampak perubahan iklim. 

Sembilan perusahaan minyak terbesar dunia, menurut dia, meraup keuntungan sekitar 95 miliar dolar AS dalam satu kuartal. Sementara itu, Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage Fund) baru menerima sekitar 600 juta dolar AS. Guterres mendesak pemerintah mengenakan pajak atas keuntungan berlebih perusahaan bahan bakar fosil dan menggunakan penerimaannya untuk membantu negara-negara rentan memulihkan diri dari dampak krisis iklim.

"Sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan berlebih ini, dan menggunakannya untuk membantu negara-negara rentan melakukan pemulihan. Para pencemar harus membayar," tegas Guterres.

Dalam pernyataan lainnya di COP31, ia juga mengingatkan besarnya pengaruh lobi industri bahan bakar fosil terhadap proses pengambilan kebijakan.

"Masa depan planet kita tidak boleh dinegosiasikan berdasarkan kepentingan mereka yang memperoleh keuntungan dari kehancurannya," tegas Guterres.

Peringatan tersebut mempertegas pentingnya menjaga proses diplomasi iklim dari pengaruh kepentingan bisnis yang berpotensi menghambat transisi energi bersih.

Pemerintah Indonesia sendiri mengedepankan keseimbangan antara agenda iklim dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, tanpa pemisahan yang tegas antara kepentingan bisnis dan mandat kebijakan publik, komitmen tersebut berisiko kehilangan kredibilitas.

Sisilia menilai, sulit meyakinkan masyarakat dan komunitas internasional bahwa Indonesia serius menjalankan transisi energi berkeadilan apabila pungutan batu bara dan nikel ditunda, windfall tax belum diterapkan, sementara kepemimpinan delegasi COP31 berada di tangan tokoh yang memiliki irisan kepentingan dengan dunia usaha energi fosil.

Ia mendesak pemerintah dan DPR RI segera memperbaiki arah kebijakan fiskal dengan menerapkan prinsip polluter pays atau pencemar membayar melalui optimalisasi royalti, bea keluar, dan pajak keuntungan berlebih sektor ekstraktif.

Selain itu, pemerintah diminta melindungi daya beli masyarakat, terutama pekerja informal dan pelaku UMKM, memastikan transparansi serta percepatan penyaluran anggaran bencana, dan menetapkan protokol pencegahan konflik kepentingan bagi pejabat maupun delegasi perundingan iklim.

Pada akhirnya, persoalan yang dipertaruhkan bukan semata kemampuan pemerintah mengejar target penerimaan pajak atau menjaga defisit tetap terkendali. Lebih jauh, kebijakan fiskal juga menentukan siapa yang membayar ongkos kerusakan lingkungan dan siapa yang menikmati keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam.

Jika beban pemulihan bencana terus ditanggung masyarakat melalui APBN, sementara industri yang berkontribusi terhadap tekanan ekologis memperoleh kelonggaran, prinsip keadilan fiskal dan komitmen transisi energi Indonesia akan terus dipertanyakan.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua