Langsung ke konten
Ekonomi Bisnis

Business Matching 33 Perkuat Akses Produk Lokal ke Pengadaan Pemprov DKI

Redaksi
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Business Matching 33 di Ruang Serbaguna M.H. Thamrin, Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, pada 16–19 November 2026. Foto: Pemprov DKI
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Business Matching 33 di Ruang Serbaguna M.H. Thamrin, Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, pada 16–19 November 2026. Foto: Pemprov DKI

KabarJakarta.com —  Produk dalam negeri membutuhkan lebih dari sekadar kualitas untuk bisa bersaing di pasar. Akses terhadap konsumen, kepastian pasar, dan peluang masuk ke dalam rantai pengadaan pemerintah juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pelaku usaha. Salah satu upaya membuka peluang tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyelenggaraan Business Matching 33.

Kegiatan yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta ini berlangsung pada 16–19 November 2026 di Ruang Serbaguna M.H. Thamrin, Gedung Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta.

Business Matching 33 menjadi momentum untuk mempertemukan pelaku usaha yang menghasilkan produk bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan perangkat daerah yang membutuhkan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Melalui pertemuan tersebut, produk-produk lokal diharapkan tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Dinas PPKUKM mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan penyelenggaraan Business Matching secara berkelanjutan merupakan langkah untuk membangun ekosistem pengadaan yang lebih berpihak kepada produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal.

Kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi tempat bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya. Lebih dari itu, Business Matching berfungsi sebagai penghubung antara potensi produksi dalam negeri dan kebutuhan nyata pemerintah.

"Kami ingin memastikan produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha, khususnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN, mendapatkan kesempatan dan akses pasar yang lebih luas. Di sisi lain, perangkat daerah perlu optimal dalam memanfaatkan produk dalam negeri, sebagai bagian dari komitmen bersama menjalankan Program P3DN,' ujar Ratu di Jakarta, Rabu (18/11).

Tiga agenda utama Business Matching 33

Untuk mencapai tujuan tersebut, Business Matching 33 menghadirkan tiga agenda utama. Pertama, promosi produk oleh 18 pelaku usaha yang memperkenalkan berbagai produk unggulan bersertifikasi TKDN.

Melalui agenda ini, pelaku usaha mendapat kesempatan mempresentasikan kualitas, keunggulan, dan potensi produk mereka kepada calon pengguna, terutama perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pertemuan langsung tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan produk yang tersedia di pasar domestik. Dengan demikian, perangkat daerah memiliki kesempatan untuk mengenali alternatif produk dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

Agenda kedua adalah penyelenggaraan lima sesi sosialisasi yang membahas sejumlah isu strategis terkait pengembangan usaha.

Materi yang disampaikan mencakup perlindungan konsumen, penguatan wawasan pengurus koperasi, serta peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Untuk memperkaya pembahasan, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi terkait.

Rangkaian sosialisasi tersebut menjadi bagian penting karena penguatan usaha tidak cukup hanya mengandalkan terbukanya akses pasar. Pelaku usaha juga perlu memahami regulasi, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, memperhatikan perlindungan konsumen, serta menjaga kualitas produk agar mampu bersaing.

Elisabeth menilai, peningkatan kemampuan pelaku usaha dan pengurus koperasi perlu berjalan seiring dengan perluasan kesempatan pasar. Melalui pertemuan dengan para ahli dan praktisi di bidangnya, mereka diharapkan memperoleh pengetahuan dan bekal untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

"Kami ingin pelaku usaha Jakarta tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh, meningkatkan kualitas produk, dan semakin kompetitif," jelasnya.

Akuntabilitas penggunaan produk dalam negeri

Agenda ketiga adalah monitoring capaian Perjanjian Kinerja P3DN bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Monitoring menjadi instrumen untuk melihat perkembangan pelaksanaan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Melalui pemantauan tersebut, capaian perangkat daerah dapat dievaluasi secara terukur sehingga pelaksanaan program tidak berhenti pada pernyataan dukungan semata.

Selain mengevaluasi capaian, monitoring juga mendorong peningkatan komitmen dan akuntabilitas setiap perangkat daerah dalam mengoptimalkan penggunaan produk lokal pada pengadaan barang dan jasa.

Langkah itu penting karena keberhasilan P3DN tidak hanya bergantung pada kesiapan pelaku usaha menyediakan produk berkualitas. Komitmen pemerintah sebagai pengguna juga menentukan seberapa besar peluang produk dalam negeri terserap dalam belanja pemerintah.

Dengan mempertemukan kedua kepentingan tersebut, Business Matching diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih kuat antara produsen lokal dan pemerintah sebagai pengguna produk.

Penyelenggaraan Business Matching 33 sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan serupa sepanjang 2026. Dinas PPKUKM berharap kegiatan ini dapat memperluas pemanfaatan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta mendorong terciptanya ekosistem pengadaan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Elisabeth juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara perangkat daerah, pelaku usaha, koperasi, kementerian dan lembaga, serta sektor swasta.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membuka peluang transaksi dalam pengadaan pemerintah, tetapi juga membangun ekosistem usaha lokal yang lebih kuat. Dengan akses pasar, peningkatan kapasitas, dan komitmen penggunaan produk dalam negeri yang berjalan beriringan, pelaku usaha Jakarta diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua