Di balik 46,45 juta perjalanan penumpang sepanjang 2025, MRT Jakarta mengejar target 75 persen listrik terbarukan pada 2030. Namun, angka 25 persen energi terbarukan yang diklaim pada 2025 masih menyisakan pertanyaan: berapa listrik yang benar-benar berasal dari pembangkit hijau, dan berapa yang dihitung melalui Renewable Energy Certificate (REC)?
oleh Jekson Simanjuntak
KabarJakarta.com — Setiap hari, rangkaian kereta MRT Jakarta bergerak membelah kota. Kereta datang dan pergi dari stasiun, membawa pekerja, pelajar, dan warga yang memilih meninggalkan kendaraan pribadi. Di tengah kemacetan dan polusi udara Jakarta, MRT hadir dengan satu janji penting: transportasi publik yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Skalanya tidak kecil.
Sepanjang 2025, MRT Jakarta mencatat 46,45 juta pelanggan, atau rata-rata sekitar 127.259 perjalanan pelanggan per hari. Angka itu menunjukkan bahwa MRT bukan lagi sekadar moda transportasi baru. Ia sudah menjadi bagian dari sistem mobilitas Jakarta.
Tetapi ada pertanyaan yang sering luput ketika sebuah kereta listrik disebut ramah lingkungan. Dari mana listriknya berasal?
Kereta MRT memang tidak membakar bensin atau solar ketika melaju. Namun listrik yang digunakan tetap harus diproduksi. Jika listrik tersebut berasal dari sistem kelistrikan yang masih banyak ditopang energi fosil, jejak emisinya tidak serta-merta hilang.
Karena itu, mengukur seberapa hijau MRT Jakarta tidak cukup dengan melihat bahwa keretanya menggunakan listrik. Yang perlu dilihat adalah sumber listrik, jumlah energi terbarukan yang benar-benar digunakan, mekanisme pengadaannya, efisiensi energi, hingga cara perusahaan menghitung emisinya.
Di sinilah angka-angka dalam Laporan Keberlanjutan MRT Jakarta 2025 menjadi menarik sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan.
MRT Jakarta menargetkan 75 persen listrik berasal dari sumber energi terbarukan pada 2030. Perusahaan juga menargetkan peningkatan efisiensi energi sebesar 50 persen serta menempatkan target net zero emission pada 2030 dalam peta jalan keberlanjutannya.
Pada 2025, MRT menyatakan sistemnya sudah terkoneksi 25 persen dengan energi terbarukan. Pada tahun yang sama, perusahaan melaporkan penghematan energi sebesar 1.829.567 kWh atau 5,44 persen, lebih tinggi dibandingkan target tahunan 1,5 persen.
Angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan. Namun, pertanyaan pentingnya belum terjawab. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 25 persen itu?
25 persen yang perlu dibongkar
Untuk memahami angka 25 persen, perjalanan MRT menuju energi terbarukan perlu ditarik beberapa tahun ke belakang.
Dalam laporan keberlanjutannya, MRT mencatat bahwa pada 2021 perusahaan memulai program Birukan Atap, Birukan Langit sekaligus mengkaji pengembangan pembangkit energi terbarukan.
Setahun kemudian, MRT membeli Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 5.000 MWh, yang disebut setara sekitar 10 persen konsumsi listrik tahunan. Pada saat yang sama, perusahaan mulai mengembangkan listrik tenaga surya atap di sejumlah stasiun dan kawasan transit oriented development (TOD).
Di sinilah istilah REC menjadi penting. REC bukan kabel khusus yang membawa listrik dari pembangkit panas bumi langsung ke kereta MRT.
Secara sederhana, REC merupakan sertifikat yang memberikan atribut energi terbarukan terhadap listrik yang digunakan. PLN menjelaskan bahwa satu REC mewakili 1 MWh listrik yang dihasilkan dari pembangkit energi terbarukan dan disalurkan ke jaringan PLN. Sistem REC PLN menggunakan pelacakan elektronik APX TIGRs.
Ini memperlihatkan, secara fisik listrik yang mengalir dalam jaringan tetap berada dalam satu sistem kelistrikan. Yang melekat pada REC adalah atribut atau klaim bahwa sejumlah konsumsi listrik telah dicocokkan dengan produksi listrik terbarukan yang memenuhi mekanisme sertifikasi tersebut.
Ini bukan berarti REC tidak sah sebagai instrumen energi terbarukan. Justru REC memang digunakan secara luas untuk membantu pelanggan mengklaim penggunaan atau dukungan terhadap listrik terbarukan.
Tetapi bagi publik, perbedaan antara listrik terbarukan secara fisik dan atribut energi terbarukan melalui sertifikat tetap penting.
Sebab, ketika MRT menyebut sistemnya telah terkoneksi 25 persen dengan energi terbarukan, publik perlu tahu bagaimana angka tersebut dibentuk.
Apakah 25 persen itu berasal dari listrik yang dihasilkan PLTS MRT? Apakah sebagian berasal dari REC? Apakah angka tersebut merupakan gabungan REC, PLTS dan sumber lainnya? Atau terdapat definisi operasional tertentu yang digunakan perusahaan?
Laporan 2025 menyebut tahapan transisi menuju 25 persen. Pada 2022, MRT mencatat pembelian REC sebesar 10 persen konsumsi listrik. Pada 2023 dan 2024 dilakukan studi pemanfaatan energi terbarukan, konservasi energi dan pengurangan emisi. Kemudian pada 2025 sistem dinyatakan telah terkoneksi 25 persen dengan energi terbarukan.
Namun, laporan tersebut belum memberikan rincian yang cukup untuk membuat publik dapat memisahkan secara sederhana kontribusi REC, PLTS, dan listrik jaringan biasa. Padahal, pada 2025 konsumsi listrik MRT tercatat sekitar 51,36 juta kWh.
Jika angka 5.000 MWh REC dibandingkan dengan konsumsi listrik tersebut, porsinya sekitar 9,7 persen. Angka ini konsisten dengan keterangan MRT bahwa pembelian REC tersebut setara sekitar 10 persen konsumsi listrik.
Persoalannya kemudian bergeser: bagaimana MRT bergerak dari sekitar 10 persen melalui REC menuju 25 persen pada 2025, dan selanjutnya menuju 75 persen pada 2030? Itulah bagian yang perlu dijelaskan lebih terbuka.
REC bukan masalah, transparansinya yang penting
Perdebatan mengenai REC seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah sertifikat tersebut “hijau” atau tidak. Yang lebih penting adalah transparansi.
PLN sendiri menjelaskan bahwa REC merupakan instrumen yang dapat digunakan pelanggan untuk mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi terbarukan. Sistem tersebut dilacak menggunakan APX TIGRs untuk memastikan sertifikat dapat ditelusuri.
Dengan mekanisme itu, REC menjadi salah satu alat transisi energi bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan listriknya langsung dari pembangkit terbarukan.
MRT pun tidak salah ketika menggunakan instrumen tersebut. Tetapi untuk sebuah perusahaan transportasi publik yang menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari identitasnya, publik membutuhkan informasi yang lebih rinci.
Misalnya, berapa REC yang dibeli pada setiap tahun? Untuk periode konsumsi kapan sertifikat tersebut digunakan? Berapa yang sudah retired atau dibatalkan sehingga tidak dapat diklaim pihak lain? Dari pembangkit mana atribut energi tersebut berasal?
Informasi seperti itu akan membuat angka 25 persen jauh lebih mudah diverifikasi. Tanpa informasi tersebut, publik hanya mengetahui angka akhirnya, tetapi belum sepenuhnya bisa mengikuti perjalanannya.
Dan dalam isu lingkungan, angka tanpa metodologi mudah berubah menjadi slogan.
PLTS: Ada panel, berapa istrik yang dihasilkan?
Sumber energi terbarukan lainnya adalah tenaga surya.
MRT Jakarta telah memasukkan PLTS dalam agenda transisi energinya. Dalam laporan 2025, perusahaan menyatakan telah menyelesaikan Cost Benefit Analysis (CBA) pengembangan panel surya dan memperoleh rekomendasi skema kontrak 20 tahun dari sisi finansial dan teknis.
Langkah ini penting karena kebutuhan energi MRT sangat besar. Namun, panel surya tidak otomatis berarti konsumsi listrik perusahaan sudah menjadi hijau.
Yang menentukan adalah berapa listrik yang benar-benar dihasilkan. Laporan keberlanjutan 2025 belum memberikan angka produksi listrik PLTS dalam satuan kWh atau MWh per tahun yang memungkinkan publik menghitung kontribusinya terhadap total konsumsi listrik MRT.
Ini menjadi celah informasi yang cukup penting. Sebab ada perbedaan besar antara kapasitas panel yang terpasang, potensi listrik yang bisa dihasilkan, dan produksi listrik aktual.
Panel surya dipengaruhi cuaca, intensitas matahari, orientasi panel, kondisi peralatan, luas area, hingga efisiensi sistem. Karena itu, kapasitas terpasang tidak otomatis sama dengan listrik yang dihasilkan.
MRT sebelumnya mengidentifikasi potensi PLTS, termasuk potensi di kawasan Depo Lebak Bulus yang disebut dapat mencapai sekitar 5 persen kebutuhan energi tahunan MRT. Tetapi angka tersebut merupakan potensi, bukan bukti produksi listrik aktual.
Perbedaannya sederhana tetapi penting. Mengingat pertanyaan seberapa banyak yang mungkin dihasilkan atau seberapa banyak yang benar-benar dihasilkan? Bagi publik, pertanyaan kedua jauh lebih penting.
Jika MRT ingin menunjukkan kinerja energi suryanya, setidaknya empat angka perlu dibuka secara konsisten: kapasitas PLTS, produksi listrik aktual, konsumsi listrik MRT, dan persentase kontribusi PLTS terhadap konsumsi tersebut.
Dengan begitu, perkembangan dari tahun ke tahun bisa diukur. Panel yang terpasang merupakan investasi dan listrik yang dihasilkan adalah kinerjanya.
Dari 25 persen ke 75 persen
Target 75 persen energi terbarukan pada 2030 terdengar ambisius. Tetapi target tersebut bukan sesuatu yang berdiri sendiri. MRT sudah membangun fondasinya sejak 2021.
Pada 2022, perusahaan membeli REC dan mulai mengembangkan energi surya. Pada 2023, studi energi terbarukan dan konservasi energi dilakukan. Pada 2024, studi tersebut dilanjutkan. Kemudian pada 2025, MRT menyatakan sistemnya telah terkoneksi 25 persen dengan energi terbarukan.
Kini tantangannya berbeda. Jika tahap sebelumnya adalah membangun fondasi, maka lima tahun menuju 2030 adalah periode pembuktian.
MRT harus menunjukkan apa yang bertambah, bukan hanya apa yang ditargetkan. Caranya dengan memperlihatkan berapa kapasitas PLTS yang dibangun. Berapa MWh listrik yang dihasilkan dan berapa REC yang dibeli/ digunakan?
Juga berapa konsumsi listrik yang dicakup oleh energi terbarukan, berapa emisi yang berhasil dikurangi? Pun, yang paling penting, bagaimana seluruh angka tersebut dihitung?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena MRT juga menargetkan net zero emission pada 2030. Dalam peta jalan keberlanjutan 2022–2030, perusahaan secara eksplisit menempatkan operasi bersih dan pencapaian net zero emissions pada 2030 sebagai bagian dari misinya.
Namun, net zero bukan hanya soal mengganti listrik dengan energi terbarukan. Perusahaan perlu memiliki batas emisi yang jelas, baseline, cakupan emisi, metode perhitungan, serta mekanisme untuk memastikan pengurangan emisi benar-benar terjadi.
Dalam laporan 2025, MRT mencatat telah menyusun kerangka inventarisasi emisi GRK Scope 1 dan Scope 2, termasuk rancangan baseline dan kerangka instruksi kerja perhitungan emisi. Namun, kerangka tersebut masih akan difinalisasi setelah data lengkap tersedia.
Ini menunjukkan bahwa pekerjaan pengukuran emisi MRT masih berkembang. Dengan kata lain, perjalanan menuju net zero belum selesai bahkan pada level metodologi.
Bidik Net Zero Emission 2030
PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan pencapaian net zero emission atau emisi nol bersih pada 2030. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, perusahaan transportasi publik itu menggandeng WRI Indonesia dengan dukungan Pemerintah Inggris melalui program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyusun metode penghitungan emisi yang lebih akurat, termasuk mengukur kontribusi operasional MRT dalam menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini penting agar manfaat lingkungan dari transportasi publik tidak hanya menjadi klaim, tetapi dapat dibuktikan melalui data yang terukur dan dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi itu diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam acara Strategic Dialogue on Low-Carbon Urban Transport di Jakarta.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengungkapkan, transportasi publik memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim, selain menyediakan layanan mobilitas bagi masyarakat perkotaan.
“Transportasi publik bukan hanya solusi mobilitas, tetapi juga solusi iklim,” kata Tuhiyat, dikutip dari WRI, Selasa (31/3).
Melalui kerja sama ini, MRT Jakarta ingin memastikan investasi dan kegiatan operasionalnya menghasilkan manfaat lingkungan yang dapat diukur. Metodologi yang dikembangkan juga diharapkan menjadi acuan bagi sistem transportasi publik lain di Indonesia.
Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya menilai, pengukuran emisi yang kuat diperlukan untuk membuktikan kontribusi transportasi publik terhadap aksi iklim.
“Dengan metodologi yang kuat, kita bisa membuktikan bahwa transportasi publik merupakan salah satu intervensi paling strategis dalam mencapai target iklim perkotaan,” ujar Arief.
WRI Indonesia akan memberikan bantuan teknis untuk menyusun metodologi penghitungan emisi yang kredibel dan terstandardisasi. Penghitungan tersebut mencakup dampak perpindahan moda, yakni ketika masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke MRT.
Kerja sama itu mencakup penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV), kajian potensi nilai ekonomi karbon, serta dukungan integrasi data ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Penyusunan metodologi emisi menjadi relevan ketika MRT Jakarta juga mencatat capaian efisiensi energi. Pada 2025, perusahaan melaporkan penghematan listrik sebesar 1.829.567 kilowatt-jam (kWh), atau 5,44 persen. Angka tersebut melampaui target penghematan tahunan sebesar 1,5 persen.
Capaian itu menunjukkan adanya upaya menekan penggunaan energi. Namun, penilaian efisiensi membutuhkan informasi tambahan, terutama mengenai dasar pembanding atau baseline yang digunakan.
Total energi yang dihemat memang penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Sistem transportasi yang menggunakan lebih banyak listrik untuk mengangkut penumpang dalam jumlah jauh besar, bisa saja lebih efisien dibandingkan sistem yang mengonsumsi listrik lebih sedikit, tetapi melayani jauh lebih sedikit perjalanan.
Karena itu, indikator seperti konsumsi energi per perjalanan penumpang dan energi per penumpang-kilometer akan memberikan gambaran yang lebih utuh. Indikator terakhir mengukur energi yang digunakan untuk mengangkut penumpang sejauh satu kilometer.
Masih di tahun yang sama, MRT Jakarta mencatat konsumsi listrik sekitar 51,36 juta kWh dan 46,45 juta pelanggan. Jika konsumsi listrik dibagi dengan jumlah pelanggan, hasil kasarnya sekitar 1,1 kWh per pelanggan.
Namun angka tersebut tidak langsung disebut sebagai konsumsi energi per perjalanan MRT. Cakupan konsumsi listrik perusahaan belum tentu hanya mencakup pengoperasian kereta, sedangkan jumlah pelanggan tidak menunjukkan jarak yang ditempuh setiap penumpang.
Keterbatasan ini memperlihatkan pentingnya data yang lebih terperinci agar publik dapat menilai apakah peningkatan jumlah penumpang juga diikuti perbaikan produktivitas energi.
Penggunaan teknologi seperti regenerative braking, otomasi, digitalisasi, lampu hemat energi, serta pengaturan operasi eskalator dan elevator dapat mendukung efisiensi.
Teknologi pengereman regeneratif, misalnya, memungkinkan sebagian energi saat pengereman dikembalikan menjadi energi listrik. Meski demikian, manfaat setiap teknologi tetap perlu ditunjukkan melalui hasil pengukuran yang konsisten.
Target energi terbarukan menuntut transparansi
Upaya menekan emisi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga sumber energi yang digunakan. MRT Jakarta telah membahas pemanfaatan renewable energy certificate (REC), kajian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta target peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 75 persen dan pencapaian net zero emission pada 2030.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian penting dari agenda keberlanjutan perusahaan. Namun, untuk menilai kemajuannya, publik memerlukan penjelasan yang terukur mengenai realisasi setiap program.
Informasi mengenai porsi energi terbarukan, kontribusi REC, produksi listrik dari PLTS, serta metode penghitungan emisi akan membantu memperjelas posisi MRT dalam mencapai targetnya.
REC merupakan instrumen yang membuktikan atribut energi terbarukan dari sejumlah produksi listrik. Karena itu, pelaporannya perlu dibedakan dari informasi mengenai listrik yang secara fisik digunakan dan energi yang dihasilkan langsung oleh fasilitas PLTS.
Kejelasan tersebut penting agar berbagai upaya pengurangan emisi dapat dinilai secara proporsional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai capaian perusahaan.
Target penggunaan energi terbarukan sebesar 75 persen juga membutuhkan tahapan pencapaian yang jelas. Data dasar, perkembangan tahunan, dan metode verifikasi akan membantu menunjukkan apakah target tersebut berada pada jalur yang realistis menuju 2030.
Mengukur manfaat, bukan sekadar menetapkan target
MRT Jakarta memiliki potensi besar mendukung transportasi perkotaan rendah karbon. Peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan massal dapat membantu mengurangi emisi, terutama jika perpindahan tersebut benar-benar menggantikan perjalanan dengan kendaraan bermotor pribadi.
Namun, besarnya manfaat itu bergantung pada sejumlah faktor, termasuk jumlah penumpang, jenis perjalanan yang tergantikan, konsumsi listrik, dan intensitas emisi dari sumber energi yang digunakan.
Karena itu, penghitungan emisi perlu mempertimbangkan bukan hanya emisi operasional MRT, melainkan juga emisi yang dapat dihindari akibat perpindahan moda transportasi.
Metode yang transparan akan membantu membedakan pengurangan emisi yang benar-benar terjadi dari perkiraan yang masih memerlukan pembuktian.
Kerja sama MRT Jakarta dan WRI Indonesia menjadi peluang untuk memperkuat dasar pengukuran tersebut. Jika hasilnya konsisten dan dapat diverifikasi, metodologi ini juga berpotensi membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan transportasi rendah karbon di kota-kota lain.
Menuju 2030, tantangan MRT Jakarta bukan semata-mata menetapkan target ambisius, melainkan menunjukkan kemajuan yang dapat diuji dari tahun ke tahun.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transportasi hijau tidak cukup dilihat dari penggunaan teknologi ramah lingkungan atau besarnya target yang diumumkan. Konsumsi energi, sumber listrik, efisiensi per penumpang, dan pengurangan emisi perlu disajikan dengan indikator yang jelas.
Transparansi bukan penghambat agenda keberlanjutan. Sebaliknya, data yang terbuka dan dapat diperiksa akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus membantu MRT Jakarta mengidentifikasi langkah yang paling efektif.
Dengan pengukuran yang akurat, target net zero emission 2030 dapat menjadi lebih dari sekadar komitmen. Target tersebut dapat diterjemahkan menjadi capaian nyata yang manfaatnya bisa dinilai oleh masyarakat.
