KabarJakarta.com — Program Digitalisasi Pasar Inklusif 2026 di DKI Jakarta resmi ditutup setelah berjalan lebih dari satu tahun. Program yang menjangkau 93 pasar ini mencatat sejumlah capaian, mulai dari pembukaan hampir 1.146 rekening, akses pembiayaan bagi 99 debitur, hingga pembentukan 139 agen Laku Pandai dan 1.283 merchant QRIS.
Angka tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses pedagang terhadap layanan keuangan formal. Namun, keberhasilan digitalisasi pasar tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang dibuka atau pedagang yang menggunakan pembayaran digital. Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan tersebut benar-benar membantu pedagang mengelola usaha, memperoleh modal, dan meningkatkan daya saing.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan penutupan program bukan berarti seluruh kegiatan harus berhenti. Sebaliknya, upaya memperluas akses keuangan bagi pedagang perlu dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi.
"Program digitalisasi pasar yang kita laksanakan lebih dari 1 tahun resmi ditutup. Bukan berarti, kegiatan ini berhenti di sini, malah harus kita continue-kan," ujar Rano saat menghadiri penutupan Program Digitalisasi Pasar Inklusif 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).
Menurut Rano, capaian program memperlihatkan antusiasme pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal. Pemerintah bersama pemangku kepentingan sektor keuangan perlu memastikan manfaat tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Buka akses keuangan dari pasar tradisional
Program Digitalisasi Pasar Inklusif 2026 menjangkau 93 pasar di Jakarta dengan karakteristik berbeda. Pasar Tanah Abang Blok G mewakili pasar Tipe A, Pasar Cempaka Putih masuk kategori Tipe B, sedangkan Pasar Jembatan Besi mewakili Tipe C.
Keterlibatan pasar dengan tipe berbeda menunjukkan bahwa digitalisasi diarahkan untuk menjangkau pelaku usaha di berbagai lingkungan perdagangan. Meski demikian, data yang tersedia belum merinci dasar penetapan 93 pasar tersebut maupun kriteria teknis pemilihan setiap lokasi.
Tujuan utamanya adalah memperluas akses pedagang terhadap layanan keuangan formal. Melalui rekening perbankan, pembayaran digital, dan akses pembiayaan, pedagang diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk menjalankan usahanya.
Pembukaan rekening dapat menjadi langkah awal untuk memisahkan uang usaha dari keuangan rumah tangga. Pemisahan ini membantu pedagang mencatat pemasukan, mengendalikan pengeluaran, serta memperkirakan keuntungan dan kebutuhan modal secara lebih teratur.
Sementara itu, penggunaan QRIS memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus selalu mengandalkan uang tunai. Pembayaran digital juga berpotensi memudahkan pencatatan transaksi, terutama apabila pedagang menggunakannya secara konsisten dan memahami cara memeriksa dana yang masuk.
Manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Pedagang tetap memerlukan pemahaman mengenai biaya layanan, keamanan akun, pencatatan keuangan, dan cara menghindari penipuan.
Tanpa pendampingan yang memadai, penggunaan teknologi berisiko berhenti sebatas mengikuti program, bukan menjadi bagian dari pengelolaan usaha sehari-hari.
Akses pembiayaan berujung penguatan usaha
Dari program tersebut, sebanyak 99 debitur memperoleh dukungan akses pembiayaan. Capaian ini penting karena modal menjadi salah satu kebutuhan utama pedagang untuk menjaga ketersediaan barang, menambah stok, memperbaiki fasilitas usaha, atau mengembangkan pemasaran.
Namun, akses pembiayaan perlu dibedakan dari keberhasilan usaha. Kredit yang diperoleh belum tentu meningkatkan keuntungan apabila tidak digunakan secara produktif atau tidak disesuaikan dengan kemampuan pembayaran pedagang.
Karena itu, perluasan akses keuangan harus diikuti pelatihan pengelolaan modal dan pendampingan usaha. Pedagang perlu memahami perhitungan arus kas, risiko utang, serta kemampuan membayar cicilan berdasarkan pendapatan riil.
Program juga perlu memastikan bahwa layanan keuangan tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing pedagang. Akses yang inklusif bukan sekadar membuka kesempatan meminjam, melainkan membantu pelaku usaha memperoleh layanan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
Rano menegaskan pemerintah dan pemangku kepentingan keuangan harus menjaga keberlanjutan manfaat program. Pendampingan, pemberdayaan pedagang, dan evaluasi terukur menjadi bagian penting agar capaian yang sudah diraih tidak berhenti sebagai angka laporan.
"Kita perlu memastikan hal-hal yang sudah berjalan baik, insyaallah akan kita pertahankan. Kendala yang masih dihadapi, insyaallah bisa kita selesaikan. Dan manfaat program bisa diperluas ke lebih banyak pasar," katanya.
Penghargaan jadi tolok ukur, bukan garis akhir
Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, menyampaikan bahwa program digitalisasi pasar di DKI Jakarta mendapat penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai provinsi terbaik di wilayah Jawa dan Bali untuk program Digitalisasi Pasar.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah bersama industri jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan. Capaian Jakarta juga diharapkan menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program serupa sesuai kebutuhan pasar dan pedagang setempat.
"Terima kasih Pak Wagub, Pemprov DKI dan jajaran, juga seluruh teman-teman industri jasa keuangan yang mendukung program TPAKD, sehingga DKI mendapatkan penghargaan TPAKD Award 2026," ujar Edwin.
Meski demikian, penghargaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pendapatan pedagang meningkat atau usaha mereka menjadi lebih kuat. Untuk menilai dampak program, diperlukan data lanjutan mengenai penggunaan aktif rekening dan QRIS, perkembangan akses kredit, perubahan omzet, serta kemampuan pedagang mengelola keuangan.
Evaluasi juga perlu mengidentifikasi pedagang yang belum memanfaatkan layanan digital dan hambatan yang mereka hadapi. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan bentuk pendampingan berikutnya, termasuk pelatihan transaksi aman, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, turut menekankan pentingnya penguatan ekosistem pasar secara menyeluruh. Menurutnya, digitalisasi harus disertai revitalisasi sistem pengelolaan, keamanan, dan pemberdayaan pedagang.
"Pedagang dan pembeli harus dibekali pemahaman terkait transaksi yang aman, pengenalan QRIS resmi, hingga mekanisme mitigasi jika terjadi penipuan. Selain itu, perlu juga difasilitasi pojok layanan digital di setiap pasar dengan petugas pendamping agar implementasinya berjalan efektif," ujar Rio di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Rio juga mendorong integrasi pasar tradisional dengan platform e-commerce lokal untuk memperluas pemasaran. Dukungan pembiayaan, pelatihan, serta pengelolaan pasar yang profesional diperlukan agar pedagang mampu menghadapi persaingan dengan ritel modern.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Digitalisasi Pasar Inklusif 2026 tidak ditentukan oleh penutupan acara ataupun penghargaan yang diterima. Ukuran terpentingnya adalah perubahan yang dirasakan pedagang setelah program berakhir: transaksi yang lebih aman, pencatatan keuangan yang lebih tertib, akses modal yang sesuai kebutuhan, dan peluang usaha yang semakin luas.
Jika hasil tersebut dapat dibuktikan melalui evaluasi berkala, digitalisasi pasar berpeluang menjadi fondasi penguatan ekonomi rakyat. Sebaliknya, tanpa pendampingan dan pengukuran dampak yang konsisten, capaian program berisiko berhenti sebagai statistik, sementara persoalan mendasar pedagang tetap belum terselesaikan.
