KabarJakarta.com — Jakarta bukan daerah penghasil pangan utama. Namun, ibu kota harus memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar 12 juta penduduk dengan aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Kondisi itu membuat ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika harga komoditas mengalami gejolak.
Di tengah ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain, Jakarta justru memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas harga. Infrastruktur pangan yang relatif matang, tata kelola yang terkoordinasi, serta keberadaan tiga badan usaha milik daerah (BUMD) pangan menjadi modal penting untuk mengendalikan inflasi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menjelaskan Jakarta memiliki sistem pengendalian inflasi yang cukup mapan meskipun bukan merupakan daerah basis produksi.
Menurut dia, keberadaan Food Station, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketersediaan komoditas penyumbang inflasi.
Ketiga BUMD tersebut memiliki peran dalam menjaga rantai pasok pangan, mulai dari pengadaan hingga distribusi kepada masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
"DKI Jakarta, meskipun bukan base of production, tetapi sebuah privilege karena manajemen pengendalian inflasinya sudah mapan. Kita sudah punya infrastruktur yang mature, termasuk 3 BUMD besar, yaitu Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya, yang bekerja memastikan pasokan komoditas penyumbang inflasi terjamin," ujar Iwan di Jakarta, Senin (9/11).
Namun, keberadaan infrastruktur pangan saja tidak cukup. Pengendalian inflasi juga membutuhkan koordinasi antarlembaga agar pasokan yang tersedia dapat menjangkau pasar dengan lancar dan harga tetap terjangkau.
Karena itu, kolaborasi BI Perwakilan DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di ibu kota.
Sinergi tersebut mencakup penguatan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi publik, hingga pelaksanaan berbagai program untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Strategi 4K dan penguatan koordinasi
Dalam pelaksanaannya, BI dan Pemprov DKI Jakarta menggunakan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Pasokan yang mencukupi tidak akan optimal apabila distribusinya terhambat. Begitu pula harga yang relatif stabil membutuhkan informasi yang transparan agar masyarakat tidak terpengaruh isu kelangkaan barang.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemprov DKI Jakarta mengintensifkan pasar murah dan penyaluran pangan bersubsidi. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Sementara itu, ketersediaan pasokan diperkuat melalui perluasan kerja sama antardaerah. Langkah itu penting karena sebagian besar kebutuhan pangan Jakarta harus didatangkan dari luar wilayah ibu kota.
Dari sisi distribusi, pemerintah memfasilitasi kelancaran pengiriman pangan melalui dukungan sarana angkutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan distribusi sehingga pasokan tetap tersedia di pasar.
Koordinasi juga diperkuat melalui pertemuan tingkat pimpinan dan peningkatan kapasitas TPID. Menurut Iwan, kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan membuat pengendalian inflasi dapat berjalan efektif hingga tingkat teknis.
Bahkan, perkembangan harga komoditas dipantau secara intensif setiap pekan melalui rapat rutin yang digelar setiap Kamis. Pemantauan ini memungkinkan para pemangku kepentingan mengidentifikasi potensi gejolak harga dan menentukan langkah antisipasi lebih cepat.
Komunikasi publik dan ekspektasi masyarakat
Selain pasokan dan distribusi, komunikasi publik menjadi aspek yang tidak kalah penting. Iwan menjelaskan, ekspektasi masyarakat turut memengaruhi pembentukan inflasi, terutama di kota besar dengan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang.
Informasi mengenai kenaikan harga atau kelangkaan barang yang tidak terverifikasi berpotensi memengaruhi perilaku belanja masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan permintaan secara bersamaan dan menambah tekanan terhadap harga.
Karena itu, informasi mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pangan perlu disampaikan secara konsisten melalui saluran konvensional maupun digital.
Edukasi mengenai belanja bijak juga menjadi bagian dari upaya tersebut. BI dan Pemprov DKI Jakarta turut menggelar berbagai program pendukung, termasuk Festival Pangan Olahan Tahun 2026 dan pemanfaatan media komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pangan dan stabilitas harga.
Seluruh langkah tersebut melengkapi kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengantisipasi berbagai risiko inflasi.
Iwan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Faktor pasokan dan distribusi juga memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga pangan.
"Pasokan, distribusi, dan komunikasi merupakan kunci. Inflasi di Indonesia tidak semata-mata monetary phenomenon, tetapi memiliki faktor supply-side yang tinggi. Karena itu, distribusi menjadi sangat penting," katanya.
Inflasi terkendali menopang pertumbuhan
Stabilitas harga juga menjadi salah satu modal bagi Jakarta untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
BI DKI Jakarta optimistis perekonomian ibu kota pada triwulan IV 2026 akan tumbuh lebih baik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun berpotensi melampaui capaian 2025.
Optimisme ini ditopang sejumlah faktor, antara lain investasi, konsumsi domestik, serta berbagai insentif yang diberikan pemerintah pusat dan daerah.
Penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjelang akhir tahun juga diperkirakan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, dan jasa lainnya.
Selain itu, berbagai program pemerintah, termasuk pemberian diskon dan rangkaian kegiatan akhir tahun, diharapkan mendorong masyarakat meningkatkan aktivitas belanja dan konsumsi.
Dengan demikian, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua agenda yang saling mendukung. Harga yang terkendali membantu menjaga daya beli, sementara konsumsi dan investasi yang tumbuh dapat memperkuat aktivitas ekonomi Jakarta.
Iwan berharap sinergi BI dan Pemprov DKI Jakarta melalui TPID terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga hingga penghujung 2026. Dengan dukungan infrastruktur pangan, koordinasi antardaerah, dan tata kelola yang semakin solid, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pasokan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
