KabarJakarta.com — Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,87 persen pada triwulan III-2026. Angka itu meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,52 persen dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari strategi menjadikan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan atau epicentrum of event.
Strategi itu diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi melalui berbagai acara, mulai dari kegiatan berskala nasional hingga internasional. Kehadiran acara diharapkan mendatangkan pengunjung, meningkatkan transaksi, serta menghidupkan sektor usaha yang berkaitan dengan pariwisata, transportasi, perdagangan, kuliner, dan jasa.
“Ekonomi Jakarta di Q3 2026 tumbuh 5,87 persen. Meningkat 5,52 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,47 persen. Ini mencerminkan apa yang kami lakukan, yang saya sebut sebagai epicenter of event itu dampaknya terlihat. Terpotret dari apa yang kemudian dirilis BPS,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat (6/11).
Namun, angka pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dipahami lebih jauh. Pertumbuhan 5,87 persen bukan berarti seluruh penduduk Jakarta mengalami kenaikan pendapatan sebesar angka yang sama. Angka itu menunjukkan peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi di Jakarta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan kata lain, perekonomian Jakarta menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih besar. Peningkatan tersebut dapat berasal dari bertambahnya produksi, transaksi perdagangan, konsumsi rumah tangga, investasi, maupun kegiatan sektor jasa.
Bagi Jakarta yang memiliki karakter sebagai pusat perdagangan dan jasa, penyelenggaraan berbagai acara berpotensi menjadi salah satu penggerak. Hotel menerima tamu, restoran melayani pengunjung, transportasi mengalami peningkatan permintaan, sementara pelaku usaha kecil memperoleh peluang penjualan.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tidak otomatis membuktikan bahwa strategi epicentrum of event menjadi penyebab utama kenaikan tersebut. Untuk memastikan kontribusinya, diperlukan data mengenai sektor yang tumbuh, nilai transaksi, jumlah pengunjung, investasi, serta dampak ekonomi dari setiap kegiatan.
Penopang utama ekonomi nasional
Data BPS memperlihatkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Pada triwulan III-2026, Jakarta menyumbang 16,09 persen terhadap total perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan seluruh provinsi.
Meski demikian, pangsa ekonomi Jakarta sedikit menurun dibandingkan triwulan II-2026 yang mencapai 16,32 persen. Dengan demikian, meskipun ekonomi Jakarta terus tumbuh, kontribusinya terhadap keseluruhan ekonomi nasional mengalami perubahan seiring perkembangan ekonomi daerah lain.
Setelah Jakarta, empat provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Jawa Timur sebesar 14,36 persen, Jawa Barat 12,71 persen, Jawa Tengah 8,17 persen, dan Sumatera Utara 5,30 persen.
Angka tersebut menunjukkan besarnya porsi aktivitas ekonomi yang dihasilkan setiap provinsi terhadap perekonomian nasional. Jakarta masih menjadi pusat ekonomi terbesar, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota.
Di sisi lain, pertumbuhan Jakarta sebesar 5,87 persen menempatkannya pada peringkat keenam secara nasional. Posisi pertama ditempati Maluku Utara dengan pertumbuhan 16,65 persen, disusul Kepulauan Riau 7,52 persen, Nusa Tenggara Barat 7,39 persen, Kalimantan Utara 6,34 persen, dan Sulawesi Tengah 5,96 persen. Jawa Barat berada di posisi berikutnya dengan 5,89 persen.
Perbedaan antara peringkat pertumbuhan dan besarnya kontribusi ekonomi perlu diperhatikan. Jakarta bukan provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi, tetapi memiliki ukuran perekonomian terbesar. Sementara itu, pertumbuhan tinggi di daerah lain dapat dipengaruhi oleh ekspansi sektor unggulan yang memiliki basis ekonomi lebih kecil.
Inflasi terkendali daya beli perlu dijaga
Selain pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga menjadi indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi Jakarta. Pramono menyebut inflasi ibu kota berada di angka 2,52 persen, terendah di kawasan Jawa-Bali sekaligus secara nasional.
Angka tersebut merupakan inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) Oktober 2026. Artinya, rata-rata harga barang dan jasa pada Oktober meningkat 2,52 persen dibandingkan Oktober 2025. Ini bukan berarti harga barang turun, melainkan kenaikannya relatif terkendali.
Bagi masyarakat, inflasi yang rendah membantu menjaga daya beli karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari tidak berlangsung terlalu cepat. Dengan demikian, pengeluaran rumah tangga lebih mudah direncanakan. Namun, manfaatnya tetap bergantung pada kemampuan pendapatan masyarakat mengimbangi kenaikan harga.
BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang inflasi Jakarta. Daging ayam ras, beras, dan minyak goreng termasuk komoditas yang memberikan tekanan terhadap harga.
Pramono mengaitkan stabilitas tersebut dengan kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin memantau harga dan kondisi pasokan di lapangan.
TPID bekerja melalui 4 (empat) strategi, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif.
Pelaksanaannya antara lain melalui pangan bersubsidi, pasar murah, operasi pasar, pemantauan harga, dan kerja sama pasokan dengan daerah produsen. Koordinasi juga melibatkan Bank Indonesia, BUMD pangan, Bulog, serta perangkat daerah terkait.
Upaya tersebut penting karena Jakarta sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Gangguan distribusi atau kenaikan harga di daerah produsen dapat segera memengaruhi harga di pasar ibu kota.
Meski demikian, rendahnya inflasi tidak bisa semata-mata dianggap sebagai hasil kerja TPID. Pergerakan harga juga dipengaruhi produksi pangan, kondisi cuaca, biaya transportasi, harga energi, dan situasi pasar nasional maupun global.
Pertumbuhan bukan berarti kesejahteraan merata
Pertumbuhan ekonomi 5,87 persen dan inflasi 2,52 persen merupakan indikator positif. Namun, kedua angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan seluruh warga Jakarta ikut meningkat.
Pertumbuhan ekonomi baru memberikan gambaran mengenai peningkatan aktivitas produksi dan transaksi. Dampaknya terhadap masyarakat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, kenaikan pendapatan, dan pemerataan kesempatan usaha.
Penyelenggaraan acara berskala besar, misalnya, bisa meningkatkan pendapatan hotel, restoran, penyedia transportasi, dan pedagang kecil. Namun, manfaatnya perlu diukur melalui jumlah tenaga kerja yang terserap, nilai transaksi pelaku UMKM, serta keberlanjutan usaha setelah kegiatan selesai.
Karena itu, tantangan Pemprov DKI bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pertumbuhan yang tinggi akan lebih bermakna apabila berjalan bersama penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan pengurangan kesenjangan ekonomi.
Dengan demikian, keberhasilan Jakarta sebagai epicentrum of event tidak cukup diukur dari banyaknya acara atau besarnya pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana aktivitas tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara nyata.
