KabarJakarta.com — Jakarta membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin beragam untuk memperkuat posisinya sebagai kota global. Pengembangan industri kreatif, pariwisata perkotaan, ekonomi digital, serta penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional menjadi sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.
Pemerhati Kebijakan Kota, Zulfikar Marikar, menilai transformasi Jakarta setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara memerlukan strategi pembangunan yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Upaya tersebut penting agar pertumbuhan Jakarta tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perubahan status Jakarta menjadi bagian dari agenda transformasi yang membutuhkan penguatan peran ekonomi dan daya saing kota. Dengan struktur ekonomi yang ditopang perdagangan, keuangan, konstruksi, dan jasa, Jakarta memiliki peluang untuk mengembangkan sektor-sektor baru sebagai penggerak pertumbuhan.
"Jakarta merupakan penggerak utama perekonomian nasional," ujar Zulfikar di Jakarta, Jumat (30/10).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Capaian tersebut menjadi modal untuk memperkuat pertumbuhan melalui sektor yang dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat.
Menurut Zulfikar, pengembangan industri kreatif, ekonomi digital, pariwisata perkotaan, serta kegiatan berskala nasional dan internasional perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan Jakarta. Keempat sektor tersebut memiliki keterkaitan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi berantai, mulai dari jasa transportasi dan perhotelan hingga perdagangan serta usaha kuliner.
Industri kreatif sumber pertumbuhan baru
Salah satu sektor yang memiliki potensi besar adalah ekonomi kreatif. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyampaikan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari Rp410 triliun atau sekitar 11 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif bukan sekadar pelengkap kegiatan ekonomi perkotaan. Sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan yang memperluas kesempatan kerja, terutama bagi pelaku usaha yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan inovasi.
Ruang pengembangannya mencakup berbagai bidang, seperti musik, seni pertunjukan, desain, film, fesyen, kuliner, hingga produk digital. Jakarta memiliki peluang untuk mempertemukan pelaku kreatif dengan pasar yang lebih luas melalui pameran, pertunjukan, festival, serta pemanfaatan platform digital.
Namun, besarnya potensi ekonomi kreatif perlu diikuti kebijakan yang memberikan manfaat nyata kepada pelakunya. Zulfikar menilai, dukungan akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perluasan akses pasar menjadi kebutuhan penting.
"Pengembangan sektor ekonomi kreatif harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan Jakarta," katanya.
Melalui dukungan tersebut, pelaku kreatif lokal diharapkan tidak hanya menjadi pengisi kegiatan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan. Pemprov DKI perlu memastikan program pembinaan dan promosi dapat menjangkau pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kegiatan internasional gerakkan pariwisata perkotaan
Selain industri kreatif, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional dapat menjadi pengungkit ekonomi Jakarta. Kegiatan semacam ini mendatangkan pengunjung, meningkatkan kebutuhan akomodasi, dan mendorong transaksi di berbagai sektor usaha.
Contohnya, Jakarta International Marathon (JAKIM) dilaporkan menghasilkan dampak ekonomi lebih dari Rp255 miliar. Sementara itu, JRF 2026 dan konser Ye Live in Jakarta 2026 diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp625 miliar.
Angka tersebut menggambarkan potensi kegiatan besar dalam menggerakkan ekonomi perkotaan. Pengeluaran peserta dan pengunjung dapat mengalir ke hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, serta berbagai usaha yang menyediakan kebutuhan selama acara berlangsung.
Meski demikian, nilai dampak ekonomi atau perputaran uang tidak otomatis sama dengan pendapatan pemerintah maupun keuntungan bersih pelaku usaha. Karena itu, pengukuran dampak kegiatan perlu dilakukan secara transparan dengan metode yang jelas.
Pemprov DKI juga perlu memperluas manfaat kegiatan internasional melalui integrasi dengan promosi pariwisata, transportasi publik, dan pelibatan UMKM. Pengunjung yang datang untuk menghadiri konser atau mengikuti perlombaan, misalnya, dapat diarahkan untuk mengunjungi destinasi wisata, menikmati kuliner lokal, dan membeli produk kreatif Jakarta.
Integrasi tersebut dapat memperpanjang aktivitas belanja pengunjung sekaligus memperluas penerima manfaat ekonomi. Kemudahan akses menggunakan transportasi publik juga membantu mobilitas pengunjung, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan menghubungkan lokasi acara dengan kawasan wisata maupun pusat perdagangan.
Di sisi lain, UMKM perlu memperoleh akses yang memadai untuk terlibat dalam rantai ekonomi kegiatan tersebut. Peluangnya dapat berupa penyediaan stan produk lokal, layanan makanan dan minuman, suvenir, hingga jasa pendukung acara.
Zulfikar menekankan pentingnya pengukuran dampak ekonomi secara terbuka untuk mengetahui kontribusi kegiatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan transaksi usaha lokal. Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi untuk menentukan apakah kegiatan yang diselenggarakan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kolaborasi BUMD dan BUMN perkuat pembiayaan
Pengembangan sektor ekonomi baru juga membutuhkan dukungan infrastruktur, layanan publik, dan pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini, kolaborasi badan usaha milik daerah (BUMD) dengan badan usaha milik negara (BUMN) dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kapasitas investasi.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan 15 dokumen kerja sama strategis BUMN-BUMD dengan potensi nilai sekitar Rp5,87 triliun. Kerja sama tersebut antara lain mencakup elektrifikasi 3.782 unit bus Transjakarta dan Mikrotrans serta pengembangan fasilitas pejalan kaki di Dukuh Atas.
Elektrifikasi armada transportasi publik berpotensi mendukung mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, pengembangan fasilitas pejalan kaki dapat meningkatkan kenyamanan dan konektivitas antarmoda, terutama di kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.
Infrastruktur transportasi yang memadai juga mendukung pengembangan pariwisata perkotaan dan penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Pengunjung dapat bergerak lebih mudah di antara lokasi acara, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan destinasi wisata. Dengan demikian, investasi transportasi dapat memberikan manfaat yang melampaui fungsi mobilitas semata.
Namun, nilai potensi kerja sama Rp5,87 triliun perlu dibedakan dari realisasi investasi. Keberhasilan kolaborasi tidak cukup dinilai dari jumlah kesepakatan atau besarnya nilai yang diumumkan, tetapi juga dari pelaksanaan proyek, kualitas layanan, dan manfaat yang dihasilkan.
Tata kelola profesional dan transparan
Zulfikar menilai, kerja sama BUMD dan BUMN harus ditopang tata kelola profesional, transparansi, serta target manfaat yang terukur. Pengawasan diperlukan agar setiap proyek berjalan sesuai tujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pada akhirnya, transformasi Jakarta menjadi kota global membutuhkan strategi ekonomi yang saling terhubung. Industri kreatif menyediakan ruang bagi inovasi dan usaha lokal, kegiatan internasional menggerakkan pariwisata dan konsumsi, sedangkan kolaborasi BUMD-BUMN mendukung pembiayaan serta pembangunan infrastruktur.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen pada triwulan II 2026 menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda tersebut. Tantangan berikutnya, memastikan pertumbuhan tidak berhenti pada angka statistik dan nilai investasi, tetapi juga tercermin dalam bertambahnya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, meningkatnya transaksi usaha lokal, serta membaiknya kualitas pelayanan publik.
"Pada akhirnya, penguatan ekonomi melalui industri kreatif, kegiatan internasional, dan kolaborasi BUMD jadi langkah yang memiliki potensi besar. Berbagai inisiatif itu patut diapresiasi dan dikembangkan secara konsisten agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat," tandasnya.
