KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (YoY) pada September 2026 berada di kisaran 2,5 hingga 2,71 persen. Angka tersebut masih di bawah inflasi nasional sebesar 3,28 persen. Capaian ini menunjukkan tekanan kenaikan harga di Ibu Kota relatif terkendali, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi tantangan menjaga daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian Jakarta masih terjaga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Realisasi APBD Triwulan III 2026 bertema “Menjaga Momentum Pertumbuhan: APBD Bekerja Serempak dan Berdampak” di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10).
"Inflasi di Jakarta ter-manage secara baik. Kita ada di angka antara 2,5 sampai 2,71. Di bawah inflasi nasional yang sebesar 3,28,” ujar Pramono.
Inflasi sebesar 2,5–2,71 persen secara tahunan berarti tingkat harga barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan indeks harga konsumen secara umum lebih tinggi dibandingkan September 2025. Angka tersebut bukan berarti seluruh harga barang naik dalam persentase yang sama.
Harga sejumlah komoditas bisa meningkat lebih tajam, sementara komoditas lain mengalami kenaikan lebih rendah atau bahkan penurunan. Karena itu, inflasi yang terkendali tidak otomatis berarti biaya hidup masyarakat menjadi murah.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga beras, cabai, telur, daging, dan kebutuhan pokok lainnya akan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pengeluaran sehari-hari dibandingkan kenaikan harga barang yang jarang mereka konsumsi.
Inflasi yang lebih rendah ketimbang angka nasional memberi indikasi bahwa kenaikan harga di Jakarta relatif lebih terkendali. Namun, untuk menilai seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, pemerintah tetap perlu melihat perkembangan harga komoditas pangan, biaya transportasi, perumahan, serta perubahan daya beli berdasarkan kelompok pendapatan.
Empat strategi pengendalian inflasi
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI Jakarta menjalankan sejumlah strategi, mulai dari memantau keterjangkauan harga hingga memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Langkah pertama dilakukan melalui pasar murah, pangan bersubsidi, dan bazar murah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Intervensi semacam ini dapat membantu menahan beban pengeluaran rumah tangga, terutama ketika harga komoditas tertentu meningkat. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran penerima, jumlah barang yang disediakan, lokasi pelaksanaan, serta selisih harga dibandingkan pasar.
Langkah kedua, menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi perdagangan elektronik (e-commerce) dan layanan mobil keliling. Distribusi yang lebih mudah dijangkau dapat mempertemukan konsumen dengan pasokan pangan tanpa harus bergantung pada satu saluran penjualan.
Meski demikian, kemudahan distribusi perlu diikuti ketersediaan barang dan harga yang kompetitif. Jika stok terbatas atau biaya distribusi tetap tinggi, tambahan saluran penjualan belum tentu menghasilkan penurunan harga yang signifikan.
Strategi ketiga dilakukan dengan memperkuat pasokan melalui kerja sama antardaerah. Kebijakan ini penting bagi Jakarta yang kebutuhan pangannya bergantung pada distribusi dari berbagai wilayah produksi di luar Ibu Kota.
Pemprov DKI juga mendorong penguatan stok pangan melalui Perumda Dharma Jaya, termasuk pengembangan persediaan sapi di Ciangir.
"Kita juga berikan kemudahan dalam hal penyediaan stok, termasuk Dharma Jaya yang dulu nggak pernah kita pikirkan untuk mempunyai stok sapi, sekarang diizinkan. Bahkan di Ciangir sekarang ini, kita siapkan terkait mengembangkan itu,” jelas Pramono.
Penguatan cadangan pangan berpotensi mengurangi risiko kelangkaan dan membantu menjaga kontinuitas pasokan ketika terjadi gangguan distribusi. Akan tetapi, dampaknya terhadap inflasi baru dapat dinilai secara terukur apabila tersedia data mengenai volume stok, realisasi distribusi, biaya pengadaan, dan perubahan harga komoditas yang ditangani.
Langkah keempat adalah memperkuat komunikasi publik secara transparan mengenai kebijakan dan program pemerintah. Informasi mengenai lokasi pasar murah, ketersediaan pangan bersubsidi, dan perkembangan harga dapat membantu masyarakat merencanakan belanja sekaligus mengurangi kesenjangan informasi.
Keempat strategi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dengan menekan harga di tingkat konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan rantai pasok berjalan lancar dan pasokan tersedia ketika permintaan meningkat.
Meski demikian, angka inflasi September saja belum cukup untuk menyimpulkan seluruh kebijakan tersebut efektif. Evaluasi membutuhkan perbandingan harga sebelum dan sesudah intervensi, perkembangan inflasi bulanan, serta data pelaksanaan program dan jangkauan penerima manfaat.
Pertumbuhan ekonomi lampaui nasional
Di tengah inflasi yang relatif terkendali, perekonomian Jakarta juga menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Ibu Kota tumbuh 5,52 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Jakarta juga menyumbang 16,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Besarnya kontribusi ini menegaskan posisi Ibu Kota sebagai salah satu pusat utama kegiatan ekonomi nasional, terutama melalui perdagangan, jasa keuangan, dan pembangunan infrastruktur.
“Dari indikasi yang ada, ekonomi Jakarta sekarang ini tumbuh dengan optimisme, disertai juga mobilitas masyarakat yang menguat,” ujar Pramono.
Sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar berdasarkan angka yang disampaikan Pemprov DKI, dengan porsi 18,24 persen. Berikutnya, jasa keuangan menyumbang 11,16 persen dan konstruksi sebesar 10,84 persen.
Dominasi perdagangan memperlihatkan pentingnya aktivitas jual beli barang dan jasa bagi perekonomian Jakarta. Sementara itu, sektor jasa keuangan mencerminkan peran Ibu Kota sebagai pusat aktivitas perbankan dan layanan keuangan. Adapun sektor konstruksi berkaitan dengan kegiatan pembangunan gedung, infrastruktur, dan berbagai proyek lainnya.
Pramono menilai perbaikan sektor konstruksi menjadi salah satu sinyal meningkatnya aktivitas ekonomi.
"Mudah-mudahan konstruksi kian tumbuh, menggambarkan realita bahwa ekonomi dan optimisme di Jakarta juga semakin baik,” katanya.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dibaca bersama kualitas pertumbuhan tersebut. Peningkatan aktivitas perdagangan, jasa keuangan, dan konstruksi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pendapatan seluruh kelompok masyarakat ikut meningkat.
Pemerataan manfaat ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan perkembangan upah tetap menjadi indikator penting untuk menilai dampaknya terhadap kesejahteraan.
Indeks keyakinan konsumen capai 150
Optimisme ekonomi Jakarta juga tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai level 150 pada Agustus 2026.
IKK merupakan indikator yang menggambarkan penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi dan ekspektasi mereka terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Dalam skala indeks yang menggunakan titik netral 100, nilai 150 menunjukkan bahwa penilaian konsumen berada pada zona optimistis.
Keyakinan konsumen yang kuat berpotensi mendorong belanja rumah tangga. Peningkatan konsumsi kemudian dapat mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan sektor lain yang bergantung pada permintaan masyarakat.
Namun, optimisme tidak selalu sejalan dengan kemampuan belanja. Konsumen bisa memiliki pandangan positif terhadap prospek ekonomi, tetapi tetap membatasi pengeluaran ketika harga kebutuhan pokok meningkat atau pendapatan tidak bertambah.
Di sektor transportasi, penggunaan angkutan umum juga menunjukkan peningkatan. Hingga September 2026, jumlah penumpang TransJakarta, MRT, dan LRT tercatat mencapai 368,4 juta, naik 10,8 persen. Cakupan layanan transportasi publik disebut telah mencapai 93 persen.
Pramono mengaitkan perkembangan tersebut dengan peningkatan konektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi Jakarta. Layanan LRT rute Kelapa Gading–Manggarai, menurut dia, telah melayani 11.361 penumpang per hari. Pemprov DKI juga berkomitmen memperluas layanan Transjabodetabek untuk mempermudah mobilitas warga.
Peningkatan penggunaan transportasi publik berpotensi memperluas akses masyarakat ke tempat kerja dan pusat kegiatan ekonomi. Namun, dampak ekonominya perlu dilihat bersama keterjangkauan tarif, waktu perjalanan, dan kemudahan perpindahan antarmoda.
Pada akhirnya, inflasi yang lebih rendah daripada nasional, pertumbuhan ekonomi 5,52 persen, serta IKK di level 150 menjadi sejumlah indikator positif bagi Jakarta. Tantangan berikutnya adalah memastikan kondisi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendapatan yang memadai, dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.
Dengan demikian, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari angka tahunan semata. Konsistensi pasokan pangan, efektivitas intervensi harga, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari akan menjadi penentu apakah stabilitas ekonomi Jakarta dapat bertahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
