KabarJakarta.com — Koperasi di DKI Jakarta mencatatkan volume usaha sebesar Rp1,55 triliun sepanjang 2025. Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan nilainya meningkat menjadi Rp1,71 triliun.
Di tengah persaingan usaha dan perkembangan teknologi digital, tantangannya bukan sekadar menambah jumlah koperasi, melainkan memastikan setiap koperasi mampu mengembangkan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
Dengan demikian, Dinas PPKUKM DKI Jakarta berharap adanya kenaikan volume usaha Rp155,55 miliar atau 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target tersebut mencerminkan keingingan agar koperasi tidak hanya bertahan, namun mampu memperbesar skala kegiatan ekonominya.
Untuk itu, target pertumbuhan perlu dibaca secara proporsional. Nilai Rp1,71 triliun merupakan target yang ingin dicapai sepanjang tahun ini, sehingga belum bisa disebut sebagai hasil usaha koperasi yang terealisasi. Besarnya volume usaha juga belum otomatis menggambarkan tingkat keuntungan, kesejahteraan anggota, ataupun pemerataan manfaat ekonomi yang dihasilkan koperasi.
Keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari jumlah anggota atau kelengkapan administrasi kelembagaannya. Pertumbuhan nilai transaksi, efisiensi kegiatan usaha, perluasan jaringan pemasaran, serta manfaat ekonomi yang dirasakan anggota juga menjadi tolok ukur untuk menilai perkembangannya.
Kepala Bidang Koperasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Olansons Girsang, menjelaskan pengembangan koperasi perlu diarahkan pada penguatan aktivitas bisnis agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
“Capaian dan target menunjukkan pentingnya penguatan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tapi juga peningkatan kinerja usaha, pengembangan inovasi, perluasan akses pembiayaan, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan transaksi usaha,” ujar Olansons di Jakarta, Rabu (28/10).
Ribuan koperasi, seberapa besar potensi usahanya?
Hingga 26 Oktober 2026, tercatat 3.003 koperasi aktif yang berada dalam pembinaan Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Jumlah itu terdiri atas 1.162 koperasi primer dan sekunder tingkat provinsi serta 1.757 koperasi primer dan sekunder tingkat kabupaten/kota.
Data juga menunjukkan luasnya basis kelembagaan koperasi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat perekonomian Jakarta. Meski jumlah koperasi aktif di Jakarta mencapai ribuan, data tersebut belum cukup untuk menggambarkan laju pertumbuhan sektor koperasi secara menyeluruh.
Gambaran yang lebih utuh membutuhkan perbandingan dengan data periode sebelumnya. Informasi mengenai pembentukan koperasi baru, perkembangan kegiatan usaha, perubahan jumlah anggota, serta sumbangan setiap sektor terhadap total volume usaha, diperlukan untuk menilai sejauh mana koperasi berkembang dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
Tanpa data tersebut, belum cukup bukti untuk menyimpulkan kinerja koperasi berkembang pesat. Hanya saja, dengan jumlah ribuan, koperasi berpeluang memperluas kontribusinya terhadap perekonomian daerah, terutama jika didukung tata kelola serta kerja sama yang saling menguntungkan.
Koperasi memiliki karakteristik berbeda dari perusahaan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, koperasi dibangun untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui partisipasi anggota.
Dalam praktiknya, koperasi dapat membantu anggota memperoleh barang dengan harga lebih kompetitif, mengakses pembiayaan, memasarkan produk, hingga memperkuat posisi tawar terhadap pemasok dan pembeli.
Keanggotaan juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil, terutama dalam memenuhi kebutuhan produksi dan mengembangkan bisnis. Melalui kerja sama antaranggotanya, koperasi membantu menyediakan bahan baku yang berpeluang mengurangi pengeluaran.
Peran pemerintah, lebih dari sekadar pembinaan administrasi
Olansons mengungkapkan, koperasi perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, inovasi produk, akses pasar, dan kemitraan usaha, perkembangan teknologi, serta persaingan yang semakin kompetitif.
"Pemerintah DKI melalui Dinas PPKUKM mengarahkan pembinaan koperasi pada penguatan kapasitas usaha, termasuk mendorong peningkatan produktivitas, memperluas jangkauan pemasaran, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis. Termasuk menciptakan nilai tambah, serta manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat," paparnya.
Pengelolaan usaha yang baik menuntut sistem pencatatan keuangan yang akurat, perencanaan yang matang, pengendalian stok barang, serta strategi pemasaran yang tepat. Pemanfaatan teknologi digital juga penting untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjangkau konsumen yang lebih luas.
Akses pembiayaan juga perlu diikuti kesiapan usaha. Koperasi harus memiliki rencana penggunaan modal, proyeksi pendapatan, serta kemampuan mengelola risiko agar pembiayaan benar-benar mendorong produktivitas.
Koperasi juga perlu membangun kemitraan dengan berbagai pelaku usaha, mulai dari penghasil barang, penyedia bahan baku, hingga distributor dan pembeli, agar proses pengadaan maupun penyaluran produk berjalan efektif. Kerja sama semacam ini berpotensi memperluas pasar sekaligus menciptakan transaksi yang lebih berkelanjutan.
Keberhasilan program pembinaan koperasi perlu dinilai dari dampak nyata terhadap perkembangan usaha, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya pelatihan yang digelar atau peserta yang terlibat. Evaluasi dapat mencakup perubahan pendapatan usaha, bertambahnya pelanggan, penurunan biaya operasional, meningkatnya nilai transaksi, serta manfaat finansial yang dirasakan para anggota.
COIN 2026 membuka peluang kolaborasi
Salah satu upaya Dinas PPKUKM DKI Jakarta memperkuat ekosistem usaha koperasi adalah lewat Cooperative Open Innovation Network (COIN) 2026 yang digelar di Blok M Hub, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 27–29 Oktober 2026.
Mengusung tema Connect. Collaborate. Grow, COIN 2026 menjadi wadah pertemuan koperasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan gagasan, memperluas jaringan, serta membangun kemitraan.
Rangkaian COIN 2026 diisi dengan sejumlah agenda, mulai dari memamerkan dan menjual produk koperasi, forum diskusi, berbagi pengalaman, serta pertemuan bisnis untuk menjajaki peluang kerja sama antarpelaku usaha. Narasumbernya berasal dari sejumlah kementerian, Dekopinwil DKI Jakarta, dan pengurus KKMP.
Pameran COIN 2026 melibatkan 26 koperasi binaan Dinas PPKUKM dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Produk yang dipasarkan beragam, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, layanan jasa, hingga kerajinan tangan.
Partisipasi dalam pameran ini membuka peluang bagi koperasi untuk memperkenalkan produknya kepada khalayak yang lebih luas dan membangun komunikasi dengan calon mitra usaha. Di sisi lain, diskusi dan pertukaran pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk mempelajari cara mengelola bisnis, mengembangkan produk inovatif, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif.
Agar menghasilkan dampak nyata, COIN perlu diikuti tindak lanjut yang terukur. Koperasi didorong untuk menyusun rencana bisnis bersama mitra, menindaklanjuti calon pembeli, menyepakati kerja sama pasokan, serta memanfaatkan kanal digital untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan.
Dinas PPKUKM juga dapat memantau hasil kegiatan melalui indikator, seperti jumlah kemitraan yang terealisasi, nilai transaksi yang dihasilkan, pesanan berulang, perluasan jaringan distribusi, dan pertumbuhan penjualan setelah kegiatan berakhir.
Dengan begitu, kekuatan koperasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah lembaga yang aktif atau besarnya volume usaha secara agregat. Ada yang tidak kalah penting, kemampuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota, memperluas kesempatan usaha, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
