KabarJakarta.com — Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi olahraga, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi Jakarta. Kehadiran ribuan atlet dan ofisial dari berbagai daerah diperkirakan menggerakkan sejumlah sektor usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jakarta menjadi salah satu daerah pendukung penyelenggaraan PON 2028 bersama Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam skema tersebut, ibu kota diproyeksikan menampung sekitar 12.000 hingga 13.000 atlet dan ofisial selama pelaksanaan pesta olahraga nasional itu.
Jumlah tersebut menjadi potensi pasar tersendiri bagi pelaku usaha di Jakarta. Ribuan peserta yang datang dan tinggal selama pertandingan berlangsung akan membutuhkan akomodasi, makanan, transportasi, serta berbagai kebutuhan lainnya. Aktivitas tersebut berpeluang menciptakan perputaran uang yang tidak hanya terkonsentrasi di arena pertandingan, tetapi juga menjangkau kawasan sekitarnya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menilai kehadiran peserta dari luar daerah dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas belanja di ibu kota.
"Pengalaman saya, atlet yang datang dari luar Jakarta, kalau sudah ke Jakarta biasanya membawa uang cukup banyak, untuk dibelanjakan," ujar Andri, Selasa (10/11).
Menurut dia, manfaat ekonomi PON tidak semestinya hanya dihitung dari kegiatan pertandingan dan kebutuhan penyelenggaraan. Setiap lokasi pertandingan berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi baru, terutama bagi pedagang makanan, penyedia jasa, dan pelaku UMKM yang berada di sekitar venue.
Besarnya peluang tersebut terlihat dari penyelenggaraan Jakarta Running Festival (JRF) 2026 pada 24–25 Oktober. Ajang lari yang berlangsung selama dua hari itu mencatat dampak ekonomi sekitar Rp175 miliar bagi Jakarta. Kegiatan tersebut melibatkan 49 UMKM lokal dan 130 merek dalam pameran race expo.
Angka itu menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dapat menciptakan manfaat ekonomi yang melampaui sektor penyelenggaraannya. Peserta, keluarga, penonton, dan pengunjung membutuhkan penginapan, makanan, transportasi, serta berbagai layanan lainnya. Uang yang dibelanjakan kemudian mengalir ke pelaku usaha dan pekerja di berbagai sektor.
Dengan pendekatan serupa, Andri memperkirakan anggaran penyelenggaraan PON 2028 di Jakarta berkisar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi hingga 10 kali lipat. Dengan demikian, nilai aktivitas ekonomi yang dibidik bisa mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.
Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi, bukan pendapatan yang sudah dipastikan. Besarnya dampak ekonomi akan bergantung pada jumlah peserta dan pengunjung, lama kegiatan, tingkat hunian hotel, serta seberapa besar belanja masyarakat yang benar-benar masuk ke sektor usaha lokal.
Optimalisasi fasilitas dan pembiayaan
Dari sisi penyelenggaraan, Jakarta memiliki modal berupa infrastruktur olahraga yang relatif lengkap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat sekitar 36 venue milik pemerintah pusat dan 220 fasilitas olahraga milik pemerintah daerah. Sejumlah fasilitas swasta juga berpotensi dimanfaatkan.
Jakarta ditugaskan mendukung NTB dan NTT, terutama untuk mengakomodasi pertandingan cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus atau belum dapat diselenggarakan di kedua provinsi tersebut. Penentuan cabang olahraga dan lokasi pertandingan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan penyelenggara PON.
Strategi yang disiapkan adalah mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia, bukan membangun venue baru. Pendekatan itu sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar penyelenggaraan PON lebih efisien dan tidak meninggalkan infrastruktur yang terbengkalai setelah pertandingan selesai.
Meski memiliki fasilitas, kebutuhan anggaran tetap menjadi pekerjaan rumah. Dispora DKI Jakarta akan mengupayakan alternatif pembiayaan atau creative financing untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan.
Skema ini dapat diarahkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta, sponsor, serta pemanfaatan kerja sama komersial yang tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan. Namun, sumber pembiayaan tersebut perlu disusun secara transparan, terukur, dan tetap mengutamakan kepentingan publik.
Keterbatasan anggaran, menurut Andri, tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan persiapan.
"Intinya, apa pun yang menjadi keputusan, PON Jakarta harus tetap jalan. Insya Allah, Jakarta harus juara," tegasnya.
Bagi Jakarta, PON 2028 memiliki arti lebih luas ketimbang sekadar menjadi bagian dari penyelenggaraan kompetisi olahraga nasional. Ajang itu dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi perkotaan, memperluas pasar UMKM, meningkatkan aktivitas pariwisata, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Meski demikian, besarnya perputaran uang tidak otomatis menjamin manfaatnya dirasakan secara merata. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha kecil mendapat ruang berpartisipasi, khususnya di sekitar lokasi pertandingan.
Dengan perencanaan yang matang, PON 2028 berpeluang menjadi momentum bagi Jakarta untuk membuktikan bahwa penyelenggaraan olahraga berskala besar dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
