KabarJakarta.com — Akses bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Bagi nelayan, bahan bakar menentukan biaya melaut dan hasil yang bisa dibawa pulang. Bagi pelaku pariwisata, ketersediaan BBM turut memengaruhi operasional kapal pengangkut wisatawan maupun berbagai layanan penunjang.
Di tengah kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mematangkan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Tidung, Pulau Karya, dan Pulau Kelapa. Fasilitas itu diharapkan mempermudah warga memperoleh BBM, menjaga pasokan energi, sekaligus menekan biaya operasional masyarakat.
Rencana tersebut kini memasuki tahap survei untuk menentukan lokasi yang memungkinkan dibangun fasilitas distribusi BBM. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menjelaskan, pemerintah telah meninjau lima titik potensial di tiga pulau tersebut.
"Kami telah melakukan survei di sejumlah titik potensial, yakni 3 titik di Pulau Tidung, satu titik di Pulau Kelapa, dan satu titik di Pulau Karya," kata Fadjar, Kamis (15/10).
Peninjauan dilakukan bersama perwakilan PT Pertamina, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran pihak kecamatan dan kelurahan. Survei tersebut bertujuan menilai kelayakan teknis, dukungan infrastruktur, dan kesesuaian tata ruang sebelum pembangunan diputuskan.
Dari evaluasi sementara, Pulau Karya dinilai memiliki kesiapan yang lebih baik, utamanya karena dukungan infrastruktur pelabuhan dan logistik. Meski demikian, proses survei masih berjalan sehingga belum ada kepastian mengenai lokasi akhir maupun jadwal pembangunan setiap fasilitas.
Akses BBM dan beban masyarakat pulau
Kehadiran SPBU di tiga pulau tersebut sangat dinantikan karena kebutuhan energi masyarakat kepulauan berkaitan langsung dengan transportasi laut dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Berbeda dengan masyarakat di daratan yang memiliki lebih banyak pilihan tempat pengisian bahan bakar, warga pulau harus menyesuaikan kebutuhan dengan akses distribusi yang tersedia.
Namun, kondisi ketersediaan BBM saat ini di masing-masing pulau belum dijelaskan secara terperinci oleh Pemkab Kepulauan Seribu. Belum tersedia pula data mengenai harga BBM yang dibayar warga, volume pasokan harian, frekuensi kekurangan stok, ataupun biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar.
Untuk itu, menurut Fadjar, besarnya persoalan akses BBM di setiap pulau membutuhkan kepastian melalui data lapangan. Meski begitu, rencana pembangunan SPBU menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh BBM menjadi perhatian pemerintah daerah.
Fasilitas pengisian yang lebih dekat dengan permukiman dan titik aktivitas masyarakat berpotensi mengurangi kebutuhan perjalanan untuk membeli bahan bakar, sepanjang lokasi dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan warga.
Bagi masyarakat kepulauan, persoalan tersebut bukan sekadar kenyamanan. Akses BBM berkaitan dengan biaya transportasi, distribusi barang, hingga kelancaran kegiatan ekonomi yang sangat bergantung pada pergerakan kapal.
Nelayan dan pariwisata menunggu efisiensi
Salah satu kelompok yang diharapkan merasakan manfaat langsung adalah nelayan. Pengeluaran untuk BBM merupakan bagian penting dari biaya operasional melaut. Semakin besar kebutuhan perjalanan dan semakin jauh akses pengisian BBM, semakin besar pula potensi biaya yang harus ditanggung nelayan.
Jika SPBU dapat menyediakan pasokan secara stabil dengan akses yang lebih mudah, nelayan berpeluang mengurangi biaya tambahan untuk memperoleh bahan bakar.
"Penghematan tersebut bisa membantu menjaga pendapatan, terutama ketika hasil tangkapan tidak menentu," ungkap Fadjar.
Meski demikian, pembangunan SPBU tidak otomatis membuat biaya melaut turun. Besarnya manfaat akan bergantung pada harga jual BBM, ketersediaan stok, jarak fasilitas dari pangkalan nelayan, serta kemampuan SPBU melayani kebutuhan mereka.
Pengelolaan distribusi juga perlu memperhatikan kebutuhan BBM untuk kegiatan perikanan agar pasokan tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat diakses kelompok yang membutuhkan.
Sektor pariwisata memiliki kepentingan serupa. Kepulauan Seribu mengandalkan transportasi laut untuk menghubungkan wisatawan dengan pulau tujuan.
"Kapal wisata, angkutan penumpang, termasuk kegiatan usaha pendukung, butuh bahan bakar agar operasional berjalan lancar," katanya.
Pasokan yang lebih mudah dijangkau berpotensi membantu pelaku usaha mengendalikan biaya perjalanan dan meningkatkan kepastian layanan. Dalam jangka panjang, efisiensi operasional dapat mendukung daya saing destinasi wisata.
Namun, dampak terhadap harga perjalanan dan jumlah kunjungan wisatawan tetap bergantung pada biaya operasional secara keseluruhan serta kualitas layanan yang tersedia.
Aspirasi warga jadi pendorong
Camat Kepulauan Seribu Selatan Muhammad Nur menyatakan dukungannya terkait rencana pembangunan SPBU. Adapun fasilitas tersebut sebagai tindak lanjut dari aspirasi warga yang menginginkan akses BBM lebih mudah.
Dukungan itu memperlihatkan bahwa kebutuhan energi bukan hanya persoalan distribusi, melainkan juga kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Bagi warga yang bergantung pada transportasi laut, akses bahan bakar yang lebih terjangkau secara lokasi dapat membantu mengurangi hambatan mobilitas.
"Semoga dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, rencana pembangunan SPBU dapat diwujudkan. Sehingga kebutuhan BBM warga bisa terpenuhi dengan lebih baik," ujar Nur.
Aspirasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan tiap pulau. Pemerintah perlu memastikan lokasi SPBU mudah dijangkau, kapasitas penyimpanan memadai, serta mekanisme pasokan mampu mengantisipasi lonjakan permintaan, termasuk ketika aktivitas wisata meningkat.
Selain itu, pembangunan di wilayah kepulauan memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan lingkungan. Penentuan lokasi harus memperhitungkan aktivitas pelabuhan, permukiman, serta ekosistem pesisir.
"Kepastian mengenai operator, skema distribusi, hingga harga jual juga penting. Sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Nur.
Target operasi sebelum 2027
Pemkab Kepulauan Seribu menargetkan SPBU baru tersebut dapat beroperasi sebelum peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027. Namun, target itu masih harus diikuti penyelesaian survei, penetapan lokasi, perizinan, pembangunan infrastruktur, serta kesiapan pasokan BBM.
Fadjar menegaskan, survei tidak menutup kemungkinan diperluas ke pulau-pulau lain sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan energi di Kepulauan Seribu.
"Semoga kehadiran SPBU bisa menciptakan efisiensi biaya logistik warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan," kata Fadjar.
Keberhasilan rencana tersebut tidak diukur hanya dari berdirinya bangunan SPBU. Indikator yang lebih penting adalah apakah warga dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah, pasokan menjadi lebih stabil, dan biaya operasional nelayan maupun pelaku usaha pariwisata benar-benar berkurang.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya membangun fasilitas sebelum tenggat yang ditetapkan, melainkan memastikan layanan tersebut berfungsi secara berkelanjutan. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, manfaat pembangunan baru akan terasa saat akses energi yang lebih baik berujung pada kegiatan ekonomi yang lebih efisien dan pendapatan yang lebih terjaga.
