KabarJakarta.com — Di balik pintu Balai Kota DKI Jakarta, ada cerita tentang perjalanan panjang ibu kota, ruang kerja para pemimpinnya, hingga bagaimana pemerintah menjalankan tugas melayani masyarakat. Selama ini, kawasan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut identik dengan urusan administrasi dan aktivitas pejabat. Namun, melalui program Namu Balai Kota, warga kini diajak melihat lebih dekat tempat yang sejatinya menjadi milik bersama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Balai Kota bukan sekadar tempat bekerja bagi gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Gedung tersebut juga merupakan rumah bagi masyarakat Jakarta, sehingga keberadaannya perlu memberikan manfaat langsung kepada warga.
"Sebetulnya kalau di Betawi bilangnya bukan balai, tapi bale. Jadi ini, bale kota, bale-nya punya masyarakat, bukannya bale kita," ujar Rano saat meluncurkan program Namu Balai Kota di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (17/10).
Pernyataan itu menjadi inti dari program yang dirancang untuk mengubah cara masyarakat memandang pusat pemerintahan. Balai Kota tidak lagi hanya dilihat dari luar atau dikunjungi ketika ada keperluan administratif.
Warga dapat masuk, mengenal sejarahnya, menyaksikan aktivitas pemerintahan, sekaligus menikmati berbagai kegiatan yang terbuka untuk umum.
Dalam tradisi masyarakat Betawi, kata bale mengingatkan pada tempat berkumpul dan berinteraksi. Makna tersebut sejalan dengan semangat Namu Balai Kota: menjadikan pusat pemerintahan sebagai ruang bersama, bukan tempat eksklusif milik pejabat atau kelompok tertentu.
"Semoga Namu Balai Kota ini bisa menjadi jembatan dalam mempertemukan pemda dengan warganya," kata Rano.
Menyusuri sejarah Balai Kota
Melalui Namu Balai Kota, pengunjung tidak hanya diajak menikmati suasana gedung pemerintahan. Mereka juga dapat mengikuti tur edukasi yang dipandu oleh tour guide atau pemandu wisata.
Pemandu berperan menjelaskan sejarah bangunan, fungsi ruangan, serta perubahan kawasan Balai Kota dari masa ke masa. Dengan begitu, pengunjung tidak sekadar melewati lorong atau melihat ruangan, tetapi memahami kisah yang tersimpan di baliknya.
Rano menyebut bangunan Balai Kota memiliki sejarah panjang yang bermula sejak akhir abad ke-19. Ia berharap pemandu dapat membantu masyarakat mengenal perjalanan gedung tersebut secara lebih mendalam.
Sejarahnya memang menarik. Pada awal perkembangan pemerintahan kota Batavia, kantor pemerintah kota berada di kawasan Kota Tua, tepatnya di gedung yang kini dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Seiring perkembangan kota ke arah selatan, pusat pemerintahan beberapa kali berpindah lokasi.
Pada 1913, kantor pemerintahan kota berpindah ke kawasan Tanah Abang Barat, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Enam tahun kemudian, pada 1919, kantor tersebut kembali berpindah ke kawasan Koningsplein Zuid, yang kini menjadi Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9. Kawasan inilah yang kemudian berkembang menjadi kompleks Balai Kota DKI Jakarta saat ini.
Bangunan bersejarah itu juga melewati pergantian kekuasaan. Pada masa pendudukan Jepang, antara 1942 dan 1945, gedung tersebut digunakan sebagai pusat pemerintahan Jakarta dengan nama administrasi yang berbeda.
Setelah Indonesia merdeka, kantor itu kembali menjadi bagian penting pemerintahan kota Jakarta. Perkembangan Jakarta sebagai ibu kota membuat kebutuhan ruang pemerintahan semakin besar.
Kompleks Balai Kota pun mengalami perluasan, dengan penambahan gedung untuk mendukung pekerjaan administrasi, pelayanan masyarakat, dan kegiatan legislatif. Salah satu perubahan penting terjadi pada 1972, ketika bangunan di nomor 9 dibongkar dan digantikan gedung bertingkat yang kemudian dikenal sebagai Blok G.
Pada 2023, gedung tersebut berganti nama menjadi Grha Ali Sadikin untuk menghormati mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa Balai Kota bukan hanya saksi pergantian zaman, melainkan juga bagian dari perkembangan tata kelola Jakarta. Melalui tur, sejarah itu akan disampaikan dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami, termasuk oleh anak-anak dan generasi muda.
Dari ruang pemerintahan jadi ruang publik
Konsep Namu Balai Kota tidak berhenti pada wisata sejarah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan kegiatan seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga kesempatan mengenal teknologi pengelolaan kota melalui Jakarta Smart City. Pengunjung bahkan dapat melihat studio produksi Berita Jakarta untuk mengetahui bagaimana informasi mengenai kegiatan pemerintah diproduksi dan disampaikan kepada masyarakat.
Beragam layanan publik turut melengkapi kegiatan tersebut. Warga dapat menemukan layanan pengurusan paspor, SIM Keliling, Samsat Keliling, pemeriksaan kesehatan gratis, pembukaan rekening Bank Jakarta, hingga layanan perizinan berusaha.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa program ini digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mendekatkan masyarakat dengan pusat pemerintahan melalui keterbukaan dan interaksi langsung.
"Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Balai Kota harus bermanfaat bagi warga secara terus-menerus. Sabtu Minggu bisa digunakan langsung oleh masyarakat DKI," ujar Marulina.
Menurut dia, Namu Balai Kota membuka berbagai ruang di kompleks pemerintahan agar dapat dimanfaatkan warga, tidak hanya untuk urusan administrasi, tetapi juga untuk belajar, berkegiatan, dan membangun hubungan dengan pemerintah daerah.
Program ini sebelumnya telah menjalani uji coba pada 3 Oktober 2026. Sekitar 300 orang mendaftar secara daring melalui aplikasi JAKI maupun situs web. Saat peluncuran resminya pada 17 Oktober, sekitar 500 warga hadir untuk mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan.
Namu Balai Kota dijadwalkan berlangsung setiap dua pekan pada Sabtu, pukul 08.00–16.00 WIB. Informasi jadwal dan reservasi dapat diakses melalui aplikasi JAKI atau laman resmi Jakarta Smart City
Membuka pintu, menumbuhkan mimpi
Bagi generasi muda, pengalaman mengunjungi Balai Kota merupakan kesempatan untuk mengenal berbagai profesi yang berperan dalam pembangunan Jakarta. Melihat ruang kerja pimpinan daerah atau pusat pemantauan kota dapat membuka wawasan tentang bagaimana keputusan dibuat dan persoalan perkotaan ditangani.
Rano berharap anak-anak yang berkunjung tidak sekadar membawa pulang pengalaman berjalan-jalan, tetapi juga inspirasi untuk masa depan. Mereka dapat membayangkan diri menjadi perencana kota, ahli teknologi, arsitek, atau pelayan publik yang ikut membangun Jakarta.
Harapan tersebut sejalan dengan peran tour guide yang tidak hanya menjelaskan bangunan, tetapi juga menghubungkan sejarah dengan kehidupan masyarakat sekarang. Gedung yang sebelumnya terasa jauh dari keseharian warga dapat menjadi ruang belajar tentang pemerintahan, sejarah, dan tanggung jawab bersama terhadap kota.
Pada akhirnya, keberhasilan Namu Balai Kota tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengunjung atau banyaknya kegiatan yang diselenggarakan. Hal yang lebih penting adalah apakah keterbukaan itu mampu membangun pemahaman, kepercayaan, dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Sebab, jika Balai Kota benar-benar merupakan bale-nya masyarakat, pintu yang terbuka perlu diikuti kesediaan untuk mendengar aspirasi warga. Masyarakat bukan sekadar tamu yang datang melihat-lihat, melainkan bagian dari kehidupan kota yang ikut menentukan arah perkembangannya.
Melalui Namu Balai Kota, gedung pemerintahan yang menyimpan sejarah panjang itu mendapat kesempatan untuk menjalankan peran baru: bukan hanya menjadi tempat keputusan dibuat, tetapi juga tempat warga mengenal kotanya, memahami pemerintahannya, dan merasa menjadi bagian dari Jakarta.
