KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperkuat persiapan menghadapi ancaman banjir pada awal 2027. Langkah ini dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan tertinggi di ibu kota diperkirakan terjadi pada Februari 2027, dengan potensi hujan ekstrem.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga puncak musim hujan tiba untuk melakukan penanganan. Sejumlah langkah antisipasi mulai disiapkan, mulai dari pembenahan sungai, pembangunan embung, hingga penguatan koordinasi dengan berbagai institusi.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mitigasi dan antisipasi menghadapi musim hujan di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/11).
Dalam pertemuan itu, Pramono mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas secara terperinci pembagian tugas dan dukungan masing-masing institusi. Koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami peran yang harus dijalankan ketika Jakarta menghadapi peningkatan curah hujan dan potensi banjir.
Menurut Pramono, prakiraan hujan ekstrem perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu banjir besar di ibu kota pada awal hingga pertengahan tahun depan.
Ia menjelaskan, kondisi musim hujan kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang membuat periode hujan menjadi lebih singkat, tetapi volume curah hujan tetap besar. Akibatnya, air berpotensi turun dalam intensitas tinggi pada waktu yang lebih terbatas.
"Tanpa El Nino, biasanya hujan turun mulai akhir Oktober atau awal Oktober sampai Maret. Tetapi karena adanya El Nino, curah hujannya menjadi menyempit, tapi dengan volumenya sama," ujar Pramono.
Karena itu, Pemprov DKI berupaya mempercepat pekerjaan infrastruktur pengendali banjir sebelum puncak musim hujan. Salah satu prioritasnya adalah normalisasi sejumlah sungai yang melintasi wilayah Jakarta.
Pramono menargetkan percepatan normalisasi mulai dikebut pada Desember 2026. Beberapa sungai yang menjadi perhatian antara lain Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.
Pemerintah berharap pekerjaan tersebut dapat memberikan hasil sebelum curah hujan meningkat pada Januari 2027 dan mencapai puncaknya pada Februari.
"Akan kita kebut. Mudah-mudahan bulan Januari, curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya kita bisa antisipasi," katanya.
Dalam proses normalisasi tersebut, Pemprov DKI juga mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Kepala Kejati DKI Jakarta akan memberikan pendampingan agar pelaksanaan normalisasi sungai dapat berjalan sesuai ketentuan.
Dukungan lintas institusi ini dinilai penting mengingat penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah. Pramono mengapresiasi keterbukaan dan semangat saling mendukung di antara unsur Forkopimda. Ia berharap koordinasi tersebut membuat kesiapan Jakarta semakin kuat dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
Selain normalisasi sungai, pembangunan embung dan pembenahan infrastruktur pengendali air juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Jakarta Barat.
Wilayah ini diprakirakan mengalami curah hujan tertinggi selama musim hujan. Pemprov DKI pun mulai memperkuat penanganan di sejumlah titik rawan banjir, termasuk kawasan Kali Angke dan Cengkareng Drain.
Pada Selasa (3/11), Pramono meninjau langsung pembangunan tanggul Kali Angke Segmen Permata Buana di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Saat peninjauan, progres pembangunan tanggul tersebut dilaporkan telah mencapai 90 persen.
Meski hampir rampung, Pramono mengingatkan pembangunan tanggul belum sepenuhnya menghilangkan ancaman banjir di kawasan sekitarnya. Wilayah Permata Buana dan sekitarnya masih berisiko tergenang karena kondisi tanahnya lebih rendah dibandingkan kawasan lain.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan penanganan tambahan. Salah satunya melalui pembangunan embung baru untuk menampung limpasan air ketika hujan deras.
Kebutuhan embung di Jakarta Barat dinilai masih belum mencukupi. Karena itu, Pemprov DKI berencana memperbanyak fasilitas penampungan air sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin menjelaskan, Rawa Buaya dan Cengkareng merupakan dua kawasan dengan kondisi topografi paling rendah di Jakarta Barat. Kedua wilayah tersebut masuk dalam rencana penanganan banjir pemerintah daerah.
Di Cengkareng, Pemprov DKI telah merencanakan pembangunan Polder Apuran. Pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah melakukan penertiban di lokasi yang disiapkan untuk mendukung proyek tersebut.
Sementara itu, penanganan banjir di Rawa Buaya akan dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan Kali Angke. Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung secara multiyears mulai 2027 hingga akhir 2028, dengan penanganan bertahap yang berlanjut sampai 2029.
Berbagai rencana tersebut menunjukkan bahwa persiapan menghadapi banjir 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarlembaga.
Dengan prakiraan hujan ekstrem pada Februari mendatang, percepatan pekerjaan infrastruktur dan kesiapan seluruh unsur pemerintah menjadi penting agar dampak banjir terhadap masyarakat Jakarta dapat ditekan.
