KabarJakarta.com — Indonesia dan Norwegia memasuki babak baru kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca. Kedua negara menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11).
Kesepakatan tersebut melibatkan PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), lembaga yang memfasilitasi kerja sama perdagangan karbon kedua negara. Kontrak ini mencakup potensi pengurangan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) melalui pengembangan proyek energi bersih, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.
Penandatanganan di Paviliun Indonesia disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.
Bagi Indonesia, kesepakatan itu bukan sekadar transaksi jual beli kredit karbon. Kerja sama tersebut membuka peluang pendanaan internasional untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan, sekaligus memberikan nilai ekonomi atas pengurangan emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan, kolaborasi lintas negara dan dunia usaha menjadi kebutuhan untuk mencapai target penurunan emisi.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan transisi energi dan pengendalian perubahan iklim. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha, investor, dan mitra internasional diperlukan untuk memperbesar sumber pendanaan.
Berawal dari kerja sama COP30
Kontrak perdagangan karbon tersebut merupakan kelanjutan dari proses kerja sama Indonesia dan Norwegia yang telah dibangun sebelumnya.
Pada COP30 di Belem, Brasil, November 2025, kedua negara memperkuat komitmen perdagangan karbon melalui mekanisme Pasal 6.2 Perjanjian Paris. Kerja sama itu kemudian ditindaklanjuti melalui kesepakatan antara PLN dan GGGI untuk mengembangkan program insentif berbasis produksi listrik bersih.
GGGI berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung mekanisme pendanaan karbon yang didukung Norwegia. Sementara PLN menjadi pihak yang mengembangkan proyek energi terbarukan dan menghasilkan pengurangan emisi.
Skema ini sejalan dengan Pasal 6.2 Perjanjian Paris yang memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam pengurangan emisi melalui transfer hasil mitigasi secara internasional.
Latar belakang keterlibatan Norwegia tidak terlepas dari kepentingan negara tersebut untuk mendukung pencapaian target iklimnya melalui pembiayaan proyek pengurangan emisi di negara lain.
Norwegia juga memiliki instrumen pendanaan khusus melalui Norwegian Article 6 Climate Action Fund (NACA), yang dikelola dalam fasilitas transaksi karbon GGGI. Dana tersebut dirancang untuk membantu membiayai kegiatan mitigasi perubahan iklim di negara berkembang.
Dalam pernyataan pemerintah Norwegia, sektor ketenagalistrikan Indonesia menjadi salah satu sasaran penting karena kebutuhan listrik terus meningkat, sementara batu bara masih mendominasi pembangkit listrik nasional. Pemerintah Norwegia menyebut batu bara menyumbang lebih dari 70 persen produksi listrik Indonesia, sedangkan energi surya dan angin masih di bawah satu persen.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi Norwegia untuk membantu mempercepat pembangunan energi bersih di Indonesia. Pendanaan diberikan berdasarkan hasil pengurangan emisi yang benar-benar dicapai, bukan sekadar janji pembangunan proyek.
Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland menjelaskan, Indonesia memiliki ambisi besar dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan. Melalui kontrak tersebut, Norwegia berharap dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan PLTS dan penurunan emisi di Indonesia.
PLN klaim pengurangan emisi hingga 2038
Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Haryo Pambudi, menjelaskan, melalui skema ini PLN dapat mengajukan klaim atas pengurangan emisi yang dihasilkan proyek PLTS terapung miliknya. Pengajuan klaim dapat dilakukan hingga 2038 dengan batas maksimal akumulasi pengurangan emisi sebesar 12 juta ton CO2e.
Ini menunjukkan, setiap pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan pengukuran dan verifikasi dapat diperhitungkan sebagai hasil mitigasi yang berpotensi dibeli Norwegia melalui mekanisme GGGI.
Proses tersebut tidak berarti seluruh 12 juta ton karbon langsung dibayarkan sejak kontrak ditandatangani. Pengurangan emisi harus terlebih dahulu dibuktikan melalui sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (Monitoring, Reporting, and Verification/MRV).
GGGI menjelaskan bahwa program tersebut menggunakan data produksi listrik yang disalurkan ke jaringan, kemudian diperiksa melalui audit independen. Pembayaran karbon diberikan berdasarkan kinerja yang telah diverifikasi. Hasil mitigasi selanjutnya dapat ditransfer sebagai Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).
Haryo menyebut kontrak tersebut sebagai dokumen perdagangan karbon terbesar yang tercatat di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Nilai transaksi karbon diperkirakan berkisar 20–40 dolar AS per ton CO2e. Dengan batas klaim 12 juta ton, nilai ekonominya secara teoritis dapat mencapai 240 juta hingga 480 juta dolar AS apabila seluruh volume terealisasi pada rentang harga tersebut.
Namun, angka itu bukan nilai pembayaran yang otomatis diterima PLN. Besaran pendapatan bergantung pada jumlah pengurangan emisi yang berhasil dibuktikan, diverifikasi, dan memenuhi ketentuan kontrak.
Haryo berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada sektor energi. Pemerintah Indonesia juga telah mengusulkan perluasan perdagangan karbon ke sektor pengelolaan sampah dan limbah. Apabila pelaksanaan tahap awal berjalan baik, peluang kerja sama dengan Norwegia dapat diperluas ke sektor lainnya.
Peluang pendanaan dan tantangan integritas karbon
Kontrak ini berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi pengembangan energi bersih di Indonesia. Pendanaan dari Norwegia dapat membantu proyek-proyek yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pembiayaan, termasuk pembangunan PLTS terapung.
Skema pembayaran berdasarkan hasil juga memberikan insentif ekonomi bagi pengembang proyek untuk menghasilkan pengurangan emisi yang terukur.
Meski demikian, perdagangan karbon bukan tanpa persoalan. Sejumlah organisasi lingkungan mengingatkan bahwa mekanisme tersebut harus memastikan pengurangan emisi benar-benar terjadi, bukan sekadar memindahkan klaim penurunan karbon dari satu negara ke negara lain.
Koalisi Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), misalnya, pernah mengkritik perdagangan karbon Indonesia sebagai solusi iklim semu apabila tidak disertai pengurangan penggunaan energi fosil. Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul juga mengingatkan risiko konflik agraria apabila proyek karbon mengabaikan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Sementara itu, organisasi pemantau pasar karbon internasional, Carbon Market Watch, mengingatkan pentingnya penerapan corresponding adjustment atau penyesuaian pencatatan emisi untuk mencegah penghitungan pengurangan emisi secara ganda (double counting).
Dalam mekanisme Pasal 6.2, negara penjual harus mengurangi hasil mitigasi yang ditransfer dari perhitungan pencapaian target iklim nasionalnya. Dengan demikian, hasil pengurangan emisi yang sama tidak boleh diklaim sekaligus oleh Indonesia dan Norwegia.
Aspek lainnya adalah memastikan proyek yang dibiayai benar-benar menghasilkan pengurangan emisi tambahan (additionality), yakni pengurangan yang tidak akan terjadi tanpa dukungan proyek atau pendanaan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan kontrak Indonesia-Norwegia tidak cukup diukur dari besarnya volume karbon yang diperdagangkan atau nilai uang yang dihasilkan. Ukuran utamanya adalah seberapa besar investasi tersebut mampu mempercepat pembangunan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batu bara, serta menghasilkan penurunan emisi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesepakatan di COP31 menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pendanaan iklim internasional. Namun, transparansi, pengawasan independen, dan perlindungan kepentingan masyarakat tetap menjadi syarat agar perdagangan karbon benar-benar menjadi instrumen transisi energi, bukan sekadar komoditas baru.
