KabarJakarta.com — Jakarta mulai memperkuat langkah untuk menjadi kota sinema yang diperhitungkan di tingkat internasional. Ambisi itu tidak hanya bertumpu pada banyaknya film yang diproduksi atau festival yang digelar, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem perfilman yang mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi kreatif.
Arah tersebut mengemuka dalam Jakarta Film Summit (JFS) 2026 yang berlangsung pada 20–21 Oktober 2026 di The Royal Glasshouse Park Hyatt, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Forum itu mempertemukan lebih dari 500 peserta, mulai dari insan perfilman, pelaku industri, investor, hingga mitra internasional untuk membangun kolaborasi dan memperkuat ekosistem perfilman di Asia Tenggara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai pertemuan tersebut menjadi salah satu upaya membuka peluang baru bagi industri film sekaligus memperluas peran Jakarta dalam produksi karya sinema berskala internasional.
"Forum ini mempertemukan lebih dari 500 peserta, mulai dari insan perfilman, investor, pelaku industri, hingga mitra internasional untuk membuka ruang kolaborasi serta memperkuat ekosistem perfilman di Asia Tenggara," ujar Rano, Rabu (21/10).
Selama dua hari penyelenggaraan, sebanyak 40 pembicara dari 10 negara membahas berbagai persoalan dan peluang industri perfilman. Topik yang dibicarakan mencakup kolaborasi internasional, kemudahan perizinan produksi, hingga akses pembiayaan film di pasar global.
Pertemuan itu menjadi penting karena perkembangan industri film tidak cukup ditopang oleh kreativitas pembuat karya. Produksi film juga membutuhkan kepastian perizinan, pendanaan, sumber daya manusia, fasilitas produksi, serta jaringan distribusi yang mampu membawa karya menjangkau penonton lebih luas.
Bagi Jakarta, penguatan unsur-unsur tersebut menjadi fondasi untuk berkembang dari sekadar lokasi syuting menjadi kota yang memiliki ekosistem perfilman berdaya saing global.
Memperkuat fondasi kota sinema
Jakarta memiliki potensi untuk menarik produksi film karena didukung infrastruktur perkotaan, beragam lokasi pengambilan gambar, serta sumber daya manusia di sektor kreatif. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan kebijakan yang memudahkan produksi dan membuka akses bagi investor maupun pelaku industri.
Rano mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Jakarta Film Commission berupaya memperluas kesempatan produksi sekaligus memperkuat posisi Jakarta dalam industri perfilman nasional.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah Jakarta Film Commission, lembaga yang bertujuan membantu kebutuhan produksi film di ibu kota, termasuk memfasilitasi proses pengambilan gambar.
Ke depan, peran lembaga tersebut berpeluang dikembangkan lebih jauh. Rano menyebut Jakarta Film Commission tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi lembaga yang turut memberikan dukungan pembiayaan bagi produksi film.
"Jakarta Film Commission yang saat ini telah terbentuk, memiliki tujuan filming in Jakarta, yaitu membantu pengurusan siapapun mau syuting di Jakarta. Tapi ke depan, bisa saja Jakarta Film Commission akan berkembang menjadi lembaga funding yang memberikan bantuan keuangan untuk produksi film," terangnya.
Gagasan itu menunjukkan bahwa pengembangan kota sinema membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Kemudahan perizinan dapat membantu menekan hambatan produksi, sedangkan akses pendanaan berpotensi membuka kesempatan bagi lebih banyak pembuat film untuk mengembangkan karyanya.
Apabila dikelola secara konsisten, peningkatan aktivitas produksi film dapat memberikan dampak di luar industri hiburan. Produksi film membutuhkan jasa transportasi, akomodasi, konsumsi, penyewaan peralatan, tenaga teknis, hingga berbagai layanan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menjelaskan dampak ekonomi industri film dapat menjangkau banyak sektor.
"Dampak ekonominya mampu menjangkau sektor transportasi, makanan dan minuman, perhotelan, teknologi digital, pariwisata, hingga UMKM lokal," ungkap Iwan.
Menurut dia, keberhasilan sejumlah film nasional dalam menghasilkan pendapatan tinggi dan melibatkan kreator lokal memperlihatkan potensi ekonomi industri berbasis kekayaan intelektual.
Dengan demikian, pengembangan perfilman dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Meski demikian, manfaat tersebut membutuhkan ekosistem yang kuat agar tidak berhenti pada kegiatan produksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi kesempatan kerja, pengembangan usaha, dan pertumbuhan bisnis kreatif.
Tiga prioritas penguatan industri film
Salah satu hasil penting Jakarta Film Summit 2026 bersama Jakarta Economic Forum (JEF) adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan melalui Joint Communiqué. Dokumen tersebut memuat rencana aksi atau action plan untuk memperkuat industri perfilman Jakarta melalui tiga prioritas.
Prioritas pertama adalah memperluas akses pembiayaan, termasuk melalui skema yang memanfaatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual. Langkah ini penting karena produksi film membutuhkan modal yang besar, sementara kemampuan memperoleh pendanaan menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan proyek.
Prioritas kedua adalah menyederhanakan proses perizinan produksi film. Jakarta perlu menawarkan proses yang jelas dan efisien agar menarik bagi rumah produksi, investor, serta mitra internasional yang mempertimbangkan lokasi syuting.
Adapun prioritas ketiga adalah memperkuat ekosistem dan basis data industri perfilman. Ketersediaan data yang memadai dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan, pelaku usaha mengembangkan bisnis, dan investor menilai peluang investasi secara lebih terukur.
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan komitmen oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta para peserta forum JEF Policy Lab pada penutupan JFS x JEF 2026.
Ketiga prioritas itu memperlihatkan bahwa ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota sinema tidak hanya berkaitan dengan promosi, tetapi juga membutuhkan pembenahan mendasar. Ukuran keberhasilannya kelak tidak cukup dilihat dari banyaknya forum internasional, melainkan dari realisasi investasi, kemudahan produksi, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan keberlanjutan bisnis perfilman.
Film Indonesia-Turki mulai diproduksi pada 2027
Peluang kolaborasi internasional juga mulai terlihat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Jakarta Film Commission dan pihak produser serta rumah produksi dari Turki untuk mengembangkan film bersama.
Rano menjelaskan, kerja sama tersebut direncanakan memasuki tahap produksi pada 2027. Sekitar 70 persen proses syuting akan berlangsung di Jakarta, sedangkan 30 persen sisanya dilakukan di Turki.
"Ini menarik untuk sebuah kerja sama. Kita akan membuat film bersama, antara Turki dengan Jakarta," ujar Rano.
Founder Kutay Film, Iskender Bingol, menjelaskan bahwa pihaknya berencana mengangkat kisah hubungan sejarah Indonesia dan Turki pada masa kolonial Belanda. Film tersebut akan menyoroti kronik hubungan kedua bangsa, termasuk peran Kesultanan Ottoman dalam sejarah perjuangan Indonesia sebagaimana hendak dituturkan melalui karya sinema.
Bingol mengungkapkan, pihaknya berencana memulai proses syuting dalam dua hingga tiga bulan setelah persiapan teknis memungkinkan. Persiapan itu mencakup kebutuhan kostum, perekrutan aktor dan aktris, serta berbagai keperluan produksi lainnya.
Rencana produksi bersama ini menjadi contoh konkret bagaimana forum perfilman dapat membuka jalan bagi kerja sama lintas negara. Jika terealisasi sesuai rencana, proyek tersebut berpotensi melibatkan pekerja kreatif lokal sekaligus menggerakkan berbagai layanan pendukung produksi di Jakarta.
Rano juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani MoU dengan Netflix terkait rencana syuting film di Jakarta pada tahun mendatang. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan internasional dan meningkatkan daya tarik ibu kota sebagai lokasi produksi.
Dari forum menuju manfaat nyata
Penguatan ekosistem perfilman Jakarta berlanjut melalui Jakarta Film Week 2026 yang dibuka Rano Karno di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Festival tersebut mengusung tema ENCOUNTERS dan menghadirkan aktor sekaligus pengarah aksi legendaris Hong Kong, Sammo Hung, yang dijadwalkan berbagi pengalaman melalui kelas master.
Rano berharap festival tersebut menjadi ruang bagi lahirnya karya dan talenta baru yang mampu membawa perfilman Indonesia semakin diperhitungkan di dunia.
Namun, tantangan terbesar Jakarta bukan sekadar menarik perhatian internasional. Pemerintah daerah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa peluang kolaborasi diterjemahkan menjadi proyek yang terealisasi, akses pembiayaan yang lebih terbuka, serta kesempatan yang lebih luas bagi pekerja kreatif Indonesia.
Jakarta Film Summit 2026 telah menghasilkan kesepakatan kebijakan dan membuka sejumlah peluang kerja sama. Tahap berikutnya adalah memastikan rencana tersebut berjalan konsisten.
Pada akhirnya, predikat kota sinema tidak hanya ditentukan oleh reputasi internasional, melainkan juga oleh kemampuan sebuah kota membangun industri film yang produktif, menciptakan nilai ekonomi, dan memberi ruang bagi talenta lokal untuk berkembang.
