JAKARTA — Jakarta ingin melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi tempat produksi film. Ibu kota diarahkan menjadi kota sinema yang mampu mempertemukan sineas, investor, pemerintah, dan pelaku industri kreatif dalam satu ekosistem. Upaya itu mengemuka dalam Jakarta Film Summit 2026 yang resmi dibuka Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Park Hyatt Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Forum yang berlangsung pada 20–22 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perfilman nasional sekaligus meningkatkan posisi Jakarta di kancah internasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai pertemuan para pelaku film, tetapi berkembang menjadi ruang kolaborasi yang membuka peluang produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
"Ini terobosan baru dalam memperkuat branding ataupun status, ataupun kedudukan Jakarta sebagai kota sinema," ujar Pramono.
Menurut Pramono, Jakarta memiliki modal kuat untuk mewujudkan ambisi tersebut. Hampir 80 persen aktivitas perfilman Indonesia berlangsung di Jakarta. Kota ini juga ditopang infrastruktur perfilman yang relatif lebih lengkap dibandingkan daerah lain.
Konsentrasi kegiatan tersebut menjadikan Jakarta titik temu berbagai kebutuhan industri, mulai dari tenaga kreatif, fasilitas produksi, hingga jaringan distribusi. Namun, besarnya aktivitas perfilman juga menjadi peluang yang perlu dikembangkan agar manfaatnya menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat.
Pramono pun mendukung upaya menjadikan Jakarta sebagai kota sinema, termasuk mendorong film Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Pengalaman Jakarta sebagai lokasi syuting film dan penyelenggara konser berskala dunia dinilai menjadi modal untuk menarik lebih banyak kegiatan industri kreatif.
"Saya menaruh harapan, mudah-mudahan Jakarta menjadi kota sinema. Dan Jakarta bisa bertarung di dunia internasional dalam hal sinema ini bisa segera terwujud," kata Pramono.
Modal Jakarta infrastruktur dan pasar
Peluang Jakarta menjadi pusat perfilman nasional tidak hanya bertumpu pada banyaknya aktivitas produksi. Pembangunan di sektor lain, terutama transportasi dan ekonomi, turut mendukung kebutuhan industri yang melibatkan banyak orang dan lokasi.
Transportasi yang terintegrasi memudahkan mobilitas kru, pemain, peralatan, serta kebutuhan produksi dari satu tempat ke tempat lain. Konektivitas tersebut juga membantu penyelenggaraan festival, pertemuan bisnis, dan kegiatan yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jakarta menyediakan pasar bagi produk kreatif, termasuk film. Aktivitas ekonomi yang besar membuka peluang bagi perusahaan produksi untuk mencari mitra usaha, menjangkau penonton, serta mengembangkan model bisnis di luar pendapatan tiket bioskop.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai perkembangan pasar film Indonesia turut memperkuat posisi Jakarta. Pada 2025, jumlah penonton film tercatat hampir mencapai 122 juta orang. Sekitar 80 persen di antaranya, atau sekitar 85 juta penonton, menyaksikan film Indonesia.
"Ini mengindikasikan, Jakarta telah establish sebagai kota sinema," kata Rano.
Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar film nasional. Meski demikian, penguatan Jakarta sebagai kota sinema juga membutuhkan dukungan terhadap produksi berkualitas, distribusi, akses pembiayaan, serta pengembangan talenta agar industri dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Film menggerakkan ekonomi di luar layar
Potensi itulah yang ingin dikembangkan melalui Jakarta Film Summit 2026. Kegiatan itu diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta dengan mengusung tema Jakarta Rising: Shaping Indonesia Future Film Hub.
Forum tersebut diikuti lebih dari 500 peserta dari 10 negara. Pemerintah, lembaga keuangan, investor, sineas, dan pelaku industri dipertemukan untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus membuka peluang kerja sama lintas sektor.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menjelaskan perfilman dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena memiliki keterkaitan dengan berbagai subsektor kreatif dan kegiatan usaha lainnya.
"Jakarta Film Summit (JFS) dan Jakarta Economic Forum (JEF) 2026 telah enempatkan industri perfilman sebagai penghubung berbagai subsektor kreatif dan kegiatan ekonomi," papar Iwan.
Rantai ekonomi perfilman tidak berhenti pada proses pengambilan gambar. Sebelum sebuah film tayang, terdapat pekerjaan penulisan skenario, penyediaan lokasi, penyewaan peralatan, produksi, penyuntingan, hingga distribusi dan promosi.
Setiap tahapan membuka peluang bagi pelaku usaha lain. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, dapat terlibat melalui penyediaan konsumsi bagi kru, katering, transportasi, penginapan, kostum, hingga kebutuhan perlengkapan produksi. Jasa pendukung lainnya juga berpotensi memperoleh manfaat ketika kegiatan produksi meningkat.
Dengan demikian, penguatan industri film dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas dibandingkan pendapatan dari penjualan tiket semata. Semakin banyak produksi yang berlangsung dan semakin panjang rantai usaha yang melibatkan pelaku lokal, semakin besar pula peluang manfaat ekonomi menyebar ke masyarakat.
Jakarta Film Summit 2026 menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan peluang investasi dan dukungan pembiayaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi tersebut menghasilkan kerja sama konkret, memperluas kesempatan bagi talenta lokal, dan membuka akses bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok perfilman.
Bagi Jakarta, predikat kota sinema pada akhirnya bukan semata tentang banyaknya film yang diproduksi atau ditonton. Ambisi itu juga menyangkut kemampuan membangun industri yang kompetitif secara global sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Jika ekosistem tersebut berkembang secara konsisten, layar lebar dapat menjadi salah satu pintu bagi Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri kreatif Indonesia.
