KabarJakarta.com — Kebiasaan memilah sampah dari rumah mulai tumbuh di tengah masyarakat Jakarta. Namun, mengubah sampah yang selama ini langsung dibuang menjadi sesuatu yang dipisahkan dan diolah ternyata bukan pekerjaan mudah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah selama Juni hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 37 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya mengubah pola pengelolaan sampah di Ibu Kota.
Meski demikian, angka tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terlibat dalam gerakan pemilahan sampah. Ini memperlihatkan, masih ada pekerjaan besar untuk menjadikan kebiasaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
"Tidak ada kehebatan gubernur atau wakil gubernur. Yang hebat, ketika masyarakat Jakarta sadar memilah dan mengolah sampah," kata Rano dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/11).
Menurut Rano, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perubahan membutuhkan konsistensi masyarakat, dukungan fasilitas, serta keterlibatan berbagai pihak agar sampah yang sudah dipisahkan tidak kembali tercampur dalam proses pengangkutan.
Kendala tersebut bukan sekadar persoalan kesadaran. Ketersediaan tempat sampah terpilah, keteraturan pengangkutan, keterbatasan lahan di permukiman padat, hingga belum meratanya fasilitas pengolahan menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Anggota DPRD DKI Jakarta juga pernah menyoroti minimnya sarana pendukung pemilahan di lingkungan warga. Masyarakat yang sudah bersedia memisahkan sampah dari rumah masih menghadapi pertanyaan sederhana: ke mana sampah tersebut harus dibawa dan apakah petugas akan mengangkutnya secara terpisah?
Tanpa kepastian bahwa sampah organik dan anorganik akan ditangani sesuai kategorinya, semangat warga berisiko menurun. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah warga yang mengaku sudah memilah, tetapi juga dari konsistensi sistem setelah sampah meninggalkan rumah.
Persoalan fasilitas menjadi semakin penting jika melihat besarnya sampah yang dihasilkan Jakarta. Setiap hari, Ibu Kota menghasilkan potensi timbulan sampah sekitar 9.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.500 ton dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Besarnya volume sampah membuat ketergantungan terhadap Bantargebang semakin sulit dipertahankan. Fasilitas yang telah beroperasi lebih dari 4 (empat) dekade itu menghadapi tekanan akibat penumpukan sampah. Pada awal 2026, ketinggian timbunan sampah di sejumlah area bahkan dilaporkan telah melampaui 50 meter.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta saat itu juga mengakui perluasan Bantargebang semakin sulit dilakukan karena kawasan tersebut telah dikelilingi permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkan sistem pengolahan yang tidak terus-menerus mengandalkan penimbunan.
lestari.
Pemerintah memang mulai mengembangkan fasilitas alternatif, salah satunya Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara. Fasilitas itu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri. Kapasitas operasionalnya ditargetkan mencapai 1.000 ton per hari.
Namun, pengembangan fasilitas tersebut tetap harus diikuti peningkatan pengolahan sampah di tingkat lingkungan agar beban tempat pembuangan akhir berkurang secara nyata.
Di tengah persoalan tersebut, Pemprov DKI mendorong masyarakat memulai perubahan dari rumah. Langkah paling sederhana adalah memisahkan sampah organik dan anorganik.
Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan sayuran dapat diolah menjadi kompos. Salah satu metode yang diperkenalkan adalah Takakura, teknologi pengomposan sederhana yang dapat diterapkan di rumah meskipun memiliki keterbatasan lahan.
Metode ini menggunakan keranjang berlubang yang dilapisi kardus sebagai wadah pengomposan. Sampah organik dicampur dengan bahan kompos yang mengandung mikroorganisme pengurai. Sirkulasi udara di dalam keranjang membantu proses penguraian secara alami sehingga menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.
Selain pengomposan, masyarakat juga didorong membudidayakan maggot atau larva lalat tentara hitam (Black Soldier Fly/BSF). Larva ini mampu mengurai sampah organik, terutama sisa makanan, sekaligus menghasilkan bahan pakan ternak yang memiliki nilai ekonomi.
Untuk memperkuat gerakan tersebut, Pemprov DKI menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan yang tercatat dalam JDIH DKI Jakarta itu ditetapkan pada 30 April 2026. Pemerintah juga menggerakkan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan untuk mendorong keterlibatan masyarakat.
Saat ini, Jakarta memiliki 2.238 bank sampah. Gerakan pengelolaan lingkungan juga didukung 481 Sekolah Adiwiyata, 499 Kampung Proklim, serta 387 Satuan Karya Pramuka Kalpataru.
Rano menegaskan, pemerintah akan mendukung berbagai upaya dan gagasan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Menurut dia, perubahan pola pengelolaan harus meninggalkan kebiasaan lama, yakni kumpul, angkut, dan buang.
"Kalau dulu, kumpul, angkut, lalu buang. Sekarang tidak bisa lagi. Kita harus lakukan kurangi, pilah, dan olah dari sumbernya," ujarnya.
Capaian partisipasi 37 persen menjadi modal awal bagi Jakarta untuk mengubah cara memperlakukan sampah. Namun, angka tersebut belum cukup untuk menyatakan persoalan mulai teratasi.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan warga memiliki fasilitas pemilahan, pengangkutan berjalan sesuai kategori, dan hasil pemilahan benar-benar diolah. Tanpa dukungan sistem yang konsisten, memilah sampah hanya akan menjadi pekerjaan tambahan bagi masyarakat, bukan kebiasaan baru yang berkelanjutan.
Bagi Jakarta, keberhasilan mengatasi persoalan sampah bukan sekadar meningkatkan jumlah warga yang memilah, melainkan memastikan semakin sedikit sampah yang akhirnya harus berakhir di Bantargebang.
