Langsung ke konten
Gaya Hidup

Pemprov DKI Atur Ajang Lari agar CFD Tetap jadi Ruang Publik

Redaksi
Dokumentasi - Sejumlah warga berswafoto bersama pengendara sepeda motor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/3/2026). Foto: ANTARA
Dokumentasi - Sejumlah warga berswafoto bersama pengendara sepeda motor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/3/2026). Foto: ANTARA

KabarJakarta.com —  Suasana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jakarta setiap Minggu menjadi kesempatan bagi warga untuk berolahraga, berjalan santai, hingga menikmati ruang terbuka tanpa lalu lalang kendaraan bermotor. Namun, meningkatnya penyelenggaraan ajang lari pada akhir pekan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengatur pemanfaatan kawasan tersebut agar aktivitas masyarakat tetap berjalan nyaman.

Pemprov DKI memastikan kehadiran kegiatan lari, seperti JEKATE Running maupun ajang serupa, tidak menghilangkan fungsi utama CFD sebagai ruang publik untuk olahraga dan rekreasi masyarakat.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan CFD tetap menjadi ruang publik utama bagi warga setiap Minggu. Karena itu, penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga harus diatur agar tidak saling mengganggu.

"Prinsipnya, CFD tetap jadi ruang publik untuk berolahraga dan rekreasi masyarakat setiap minggu," kata Chico di Jakarta, Minggu (8/11).

Menurut Chico, tidak ada pembatasan ketat yang menutup peluang penyelenggaraan ajang lari di kawasan CFD. Namun, setiap kegiatan harus melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, terutama menyangkut izin penggunaan ruas jalan, rekayasa lalu lintas, dan sterilisasi lintasan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan lomba dapat berlangsung tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung CFD maupun mengganggu mobilitas warga yang menggunakan transportasi umum.

Untuk ajang berskala besar, Pemprov DKI juga dapat mengalihkan lokasi CFD dari ruas utama, seperti Jalan Sudirman-Thamrin atau Rasuna Said, ke kawasan lain di wilayah kota administrasi.

Kebijakan pemindahan lokasi tersebut pernah diterapkan ketika Jakarta Running Festival berlangsung. Langkah ini menjadi salah satu cara untuk mengakomodasi kegiatan olahraga berskala besar tanpa menghilangkan kesempatan masyarakat menikmati CFD.

Pembagian lajur hingga pengaturan transportasi

Selain menentukan lokasi dan jadwal, Dishub DKI Jakarta menyiapkan pengaturan teknis agar penyelenggaraan lomba lari tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terutama operasional Transjakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan salah satu langkah yang dilakukan adalah membagi lajur pada ruas koridor CFD. Pembagian tersebut menggunakan prinsip bahwa pergerakan yang lebih cepat berada di sisi paling kanan.

Dengan pengaturan itu, aktivitas peserta lomba dan pengguna kawasan CFD diharapkan dapat berlangsung lebih tertib. Penyelenggaraan ajang lari juga tidak serta-merta meniadakan kegiatan CFD karena koridor tersebut tetap dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga masyarakat.

Budi menjelaskan, penyelenggara wajib memastikan sejumlah aspek sebelum kegiatan berlangsung. Hal itu meliputi lokasi, waktu mulai dan selesai, rute atau lintasan, serta jumlah peserta.

Kepastian informasi tersebut penting untuk mencegah penumpukan pelari pada satu titik atau koridor. Pengaturan juga disesuaikan dengan skala kegiatan, baik tingkat nasional maupun internasional, yang membutuhkan persiapan lebih khusus.

Dishub DKI turut menyiapkan rencana operasi angkutan umum, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penyesuaian maupun perubahan rute akibat penyelenggaraan kegiatan lari.

Pengaturan di lapangan juga melibatkan tambahan petugas pengendali lalu lintas yang bekerja bersama direktur perlombaan atau race director dari pihak penyelenggara.

Koordinasi melibatkan pemerintah kota

Pengawasan penyelenggaraan ajang lari di kawasan CFD dilakukan melalui Tim Kerja HBKB tingkat provinsi dan kota administrasi. Mekanisme koordinasi tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Selain pengaturan teknis, Pemprov DKI melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial. Informasi mengenai lokasi, jadwal, dan perubahan pengaturan diharapkan dapat diketahui warga sebelum beraktivitas pada akhir pekan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov DKI berupaya menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan kegiatan olahraga dan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik.

Dengan demikian, ajang lari dapat menjadi bagian dari geliat olahraga Jakarta tanpa menggeser fungsi CFD sebagai ruang bersama. Warga tetap bisa berolahraga dan berekreasi, sementara peserta lomba dapat mengikuti kompetisi dengan dukungan pengaturan lalu lintas dan transportasi yang memadai.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua