Kabar JakartaNews With Data

FPI Diminta Hargai Kebebasan Pers

Polemik Kartun Tempo

  • Penulis : Hendra N. Arthur
  • Terbit : 19.03.2018 - 02:55
  • Sekitar : Terbit 19/3/18
FPI Diminta Hargai Kebebasan Pers
Ilustrasi

KabarJakarta.com, Jakarta --- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta agar Front Pembela Islam (FPI) menghargai kebebasan pers.

Koordinator Kontras Yati Andriyani menyayangkan tindakan itu yang terkesan main hakim sendiri dan cenderung mengarah pada tindakan persekusi.

Diketahui selama proses dialog yang dilakukan terjadi tindakan intimidatif berupa pelemparan gelas air mineral, teriakan dan pemaksaan pemberian pernyataan maaf oleh Tempo dan perampasan kacamata Pemimpin Redaksi Tempo Arif Zulkifli.

Kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 19 ayat (2) Kovenan hak – hak sipil politik juga menjamin hal serupa.

"Siapapun yang merasa dirugikan atau dicemarkan oleh pemberitaan media dapat dibenarkan menyampaikan protesnya sepanjang itu dilakukan dengan cara cara yang sesuai mekanisme hukum bukan dengan cara – cara yang intimidatif dan mengarah pada perkusi," ungkapnya.

Menurutnya, cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi melalui dewan pers Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers.

Pihak yang berwenang menentukan penilaian adanya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers, sehingga tidak boleh ada cara pemaksaan dengan cara – cara di luar hukum kepada Tempo karena hal ini akan mengancam kebebasan pers dan menjadikan massa sebagai hakim jalanan.

Dalam kasus ini, KonTras mendesak Kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan kepada Tempo. Kritik ataupun protes FPI, lanjutnya seharusnya dilakukan dengan cara – cara yang menghormati hukum dan mengedepankan dialog yang saling menghargai.

"Jika tidak maka kebebasan pers akan terancam karena tindakan – tindakan persekusi seperti ini," ucap Yati dalam keterangan pers resmi yang diterima redaksi KabarJakarta.com, Jumat 17 Maret 2018.

Kepolisian diminta bertindak profesional dan independen terhadap tindakan – tindakan main hakim sendiri dan intimidatif terhadap siapapun, termasuk pengunaan kekuatan massa yang tidak menghormati hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik. 

Dewan Pers harus memastikan jaminan kebebasan pers terlindungi dengan memberikan penilaian yang objektive dalam kasus ini dan menyerukan semua pihak untuk menghormati dan mematuhi mekanisme yang berlaku.

KonTras berharap upaya ini dilakukan untuk memastikan ke depan tidak ada lagi upaya–upaya penggunaan kekuatan massa yang intimidatif dan mengarah pada persekusi. (*)