Kabar JakartaNews With Data

Aparat Dituding Membunuh Hampir 100 Orang di Papua

Investigasi Amnesty Internasional

  • Penulis : Hendra N. Arthur
  • Terbit : 03.07.2018 - 02:25
  • Sekitar : Terbit 3/7/18
Aparat Dituding Membunuh Hampir 100 Orang di Papua
Peluncuran hasil laporan investigasi terbaru Amnesty International yang digelar di Jakarta, Selasa 3/7/2018. [Foto: KJ]

KabarJakarta.com --- Aparat keamanan dilaporkan telah melakukan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killings terhadap 95 orang dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun di provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam laporan investigasi Amnesty Internasional menyebutkan hampir semua pelaku belum diadili melalui sebuah mekanisme hukum yang independen.

Hal itu terungkap dalam hasil laporan investigasi terbarunya Amnesty International yang diluncurkan di Jakarta, Senin 2 Juli 2018.

Dari total korban tersebut, sekitar 85 orang diantaranya adalah Orang Asli Papua (OAP). 

Hal itu tercatat dalam laporan terbaru investigasi Amnesty internasional yang berjudul “‘Sudah, Kasi Tinggal Di Mati’: Pembunuhan dan Impunitas di Papua". 

Dalam laporan investigasi itu Amnesty Internasional menggambarkan bagaimana polisi dan militer menembak mati para aktivis kemerdekaan dan pengunjuk rasa yang melakukan aksi protes damai.

Puluhan warga Papua lainnya yang tidak terkait dengan gerakan kemerdekaan, termasuk seorang pemuda dalam laporan itu mengalami gangguan jiwa.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dianggap telah berjanji untuk mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di Papua. 

Namun, dalam laporan itu menemukan kasus pembunuhan di tanah Papua masih belum berhenti dan terus terjadi pasca Jokowi dilantik menjadi presiden di tahun 2014.

“Papua merupakan salah satu lubang hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Di wilayah ini, pasukan keamanan membunuh wanita, pria dan anak-anak selama bertahun-tahun, tanpa kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam suatu mekanisme hukum yang independen,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

“Penelitian kami menemukan hampir 100 orang telah dibunuh di luar hukum dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun — itu sekitar satu orang setiap bulan. Ini adalah noda hitam dalam catatan HAM Indonesia. Sudah saatnya untuk melakukan perbaikan. Pembunuhan di luar hukum di Papua harus diakhiri. Budaya impunitas yang ada pada pasukan keamanan harus dihilangkan, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di masa lalu harus diadili melalui mekanisme hukum yang independen.” ujar Usman.

Laporan ini mendokumentasikan sekitar 95 korban yang terjadi dalam 69 insiden pembunuhan di luar hukum.

Peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu antara Januari 2010 dan Februari 2018. 

Dilaporkan 56 korban dibunuh dalam konteks non-kemerdekaan dan 39 lainnya terkait dengan kegiatan pro-kemerdekaaan yang damai seperti unjuk rasa atau pengibaran bendera Bintang Kejora.

Walupun banyak korban jatuh akibat pembunuhan di luar hukum di Papua, pihak berwenang Indonesia hampir sepenuhnya gagal untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.

Tak satu pun dari pelaku telah diadili dan dihukum melalui pengadilan independen. Hanya segelintir kasus yang berujung dengan sanksi disiplin atau pelaku diproses melalui pengadilan militer.

“Sangat mengkhawatirkan melihat fakta bahwa polisi dan militer menerapkan taktik kejam dan mematikan yang mereka gunakan terhadap kelompok bersenjata pada aktivis politik damai. Semua pembunuhan di luar hukum melanggar hak untuk hidup, yang dilindungi oleh hukum internasional dan Konstitusi Indonesia,” kata Usman Hamid.

“Ada hubungan langsung antara impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan. Kegagalan menginvestigasi dan mengadili pelaku akan membuat mereka percaya bahwa mereka berada di atas hukum. Hal ini juga memicu perasaan dendam dan menimbulkan ketidakadilan di Papua," paparnya.