Kabar JakartaNews With Data

LARIS: Betulkah OPD Benturkan Gubernur Sulsel dan Wakilnya ?

  • Penulis : Redaksi
  • Terbit : 31.12.2018 - 11:11
  • Sekitar : 3 pekan, 2 hari lalu
LARIS: Betulkah OPD Benturkan Gubernur Sulsel dan Wakilnya ?
Gubernur Sulsel, H.A. Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Sudirman Sulaeman. [Foto: Kompas]

KabarJakarta.com -- Harmonisasi dan hubungan antara Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel belakangan ini terjadi miss komunikasi dan disharmonisasi akibat sistem persuratan yang tidak sesuai dengan protap Peneliti dari Lembaga Riset Indonesia Sulawesi (LARIS) Sulsel, Thareq Dwi Ch Umam 

Dia menegaskan pihaknya selama ini mengamati dan menemukan lebih dari dua kali penjabat Wakil Gubernur Sulsel menandatangani surat yang seharusnya di paraf terlebih dahulu oleh Sekprov, tetapi hal itu tidak dilakukan. Hanya paraf OPD yang terlampir dan mengeluarkan surat tersebut seperti yang terjadi pada surat terakhir dari Badan Kesbang.

"Sebenarnya prinsip dan tujuan surat tersebut sangat baik dan bersifat himbauan, akan tetapi harusnya tetap prosedural. Jangan ada pihak, apalagi OPD tertentu yang sengaja ingin membenturkan antara Gubernur dan Wakilnya yang selama ini 
menjaga harmonisasi dan memahami tugas, fungsi serta wewenangnya masing masing," tegas dia dalam rilisnya, Minggu, 30 Desember 2018 

Menurut Thareq, tugas dan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Hal ini perlu dipahami, karena ada beberapa sinyalemen dan kebijakan yang menimbulkan perdebatan ditengah tengah masyarakat terjadinya sebuah misskomunikasi dan melampaui kewenangan. 

Dia mengharapkan setiap keputusan dan kebijakan, harus diputuskan dengan tetap mengacu pada kewenangan masing-masing tanpa harus menerima intervensi dari siapapun.

"Setiap ada surat dari OPD untuk ditandatangani, harus terlebih dahulu dilakukan telaah apakah surat tersebut menjadi domain untuk tandatangani atau cukup di OPD atau Sekprov saja yang sudah dilaporkan kepada bapak Gubernur sebagai decision maker," jelasnya

Hal ini menurut Thareq karena ada info yang diterima pihaknya, Wakil Gubernur pada saat menandatangani surat edaran terakhir ini merasa kecolongan karena ternyata kabarnya belum mendapat paraf dari sekprov dan hanya disodorkan untuk bertandatangan saja.

"Saya yakin gubernur tidak mempersoalkan surat itu, karena tentu beliau (gub-red) pasti tahu dan paham, mana pihak pihak yang bekerja profesional dan mana yang punya interest tertentu, karena beliau bekerja dengan hati," jelas Thareq.