KabarJakarta.com — Keterbatasan fasilitas sanitasi masih menjadi persoalan bagi sebagian warga di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 21 rumah yang belum memiliki fasilitas sanitasi memadai kini menjadi sasaran pembangunan empat titik tangki septik komunal oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Pusat.
Pembangunan ini diharapkan membantu warga memperoleh akses sanitasi yang lebih layak sekaligus mengurangi praktik buang air besar sembarangan (BABS). Upaya tersebut juga menjadi bagian dari program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan yang ditargetkan tercapai di DKI Jakarta pada 2030.
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Cempaka Baru, Wintha Frilliana, menyambut baik pembangunan fasilitas tersebut. Keberadaan tangki septik komunal menjadi salah satu langkah untuk mengatasi persoalan sanitasi di lingkungan permukiman.
"Kami menyambut baik setiap ada program pembuatan tangki septik komunal. Hal itu menjadi salah satu target dalam mengurangi jumlah warga yang buang air besar sembarangan," jelas Wintha di Jakarta, Sabtu (25/10).
Pembangunan tangki septik komunal itu telah dimulai pada 16 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Pemerintah kelurahan berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Mengatasi keterbatasan sanitasi warga
Bagi rumah tangga yang belum memiliki tangki septik, memenuhi kebutuhan sanitasi secara aman bukan perkara sederhana. Keterbatasan lahan, kondisi fisik permukiman, dan kemampuan membangun fasilitas sendiri dapat menjadi kendala dalam menyediakan sarana pembuangan tinja yang layak.
Dalam kondisi tersebut, warga berisiko menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak memenuhi persyaratan atau melakukan BABS apabila tidak tersedia alternatif yang memadai. Namun, kondisi spesifik yang dialami 21 rumah sasaran di Cempaka Baru belum dijelaskan secara terperinci oleh pihak kelurahan.
Tangki septik komunal menjadi salah satu solusi karena fasilitas sanitasi dapat digunakan bersama oleh sejumlah rumah. Dengan sistem yang dirancang sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan, warga tidak harus membangun instalasi sendiri-sendiri.
Meski demikian, pembangunan fisik saja tidak cukup. Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas perlu diperhatikan agar sistem tetap berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.
BABS sendiri berisiko mencemari tanah dan sumber air apabila tinja dibuang tanpa pengelolaan yang aman. Pencemaran tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan. Risiko menjadi lebih besar ketika limbah manusia mencemari air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, akses terhadap sanitasi layak tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan rumah tangga, tetapi juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Tiga rumah membutuhkan solusi
Di tengah pembangunan tersebut, masih ada persoalan yang perlu diselesaikan. Ketua RW 03 Cempaka Baru, Hasanudin Moni, menyebutkan 3 (tiga) rumah warga belum dapat terhubung dengan jaringan tangki septik komunal.
Kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan lokasi atau kontur tanah yang tidak memungkinkan ketiga rumah itu tersambung dengan jaringan yang tersedia.
Hasanudin berharap Pemerintah Kota Jakarta Pusat dapat memberikan solusi alternatif berupa bantuan pembangunan tangki septik individual bagi ketiga rumah tersebut.
"Saya berharap Wali Kota Jakpus bisa memberi solusi alternatif, berupa bantuan pembangunan tangki septik individual bagi ketiga rumah tersebut. Itu agar target bebas BABS dapat tercapai seratus persen," ujar Hasanudin.
Usulan itu menunjukkan bahwa kebutuhan sanitasi setiap rumah tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Selain jaringan komunal, pembangunan tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis dapat menjadi pilihan apabila kondisi lahan tidak memungkinkan sambungan ke instalasi bersama.
Penyelesaian untuk ketiga rumah tersebut penting agar upaya memperluas akses sanitasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi benar-benar menjangkau warga yang masih membutuhkan.
Anggaran dan kolaborasi menjadi kunci
Wintha membeberkan, pembangunan tangki septik komunal direncanakan berlanjut ke wilayah lain. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Suku Dinas SDA Jakarta Pusat serta peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Skema tersebut membuka peluang kolaborasi untuk memperluas akses sanitasi, terutama di lingkungan yang masih membutuhkan fasilitas dasar. Meski begitu, penentuan lokasi dan penerima manfaat tetap perlu didasarkan pada pemetaan kebutuhan, kelayakan teknis, serta kejelasan pengelolaan setelah fasilitas selesai dibangun.
Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami cara menggunakan dan merawat tangki septik komunal. Wintha mengingatkan masyarakat agar menjaga fasilitas tersebut sesuai fungsinya, termasuk tidak membuang sampah ke dalam instalasi tangki septik.
Pemeliharaan yang baik dapat membantu mencegah penyumbatan dan menjaga sistem sanitasi tetap berfungsi. Di sisi lain, keterlibatan warga diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun tidak terbengkalai.
Pembangunan 4 titik tangki septik komunal di Cempaka Baru menjadi langkah untuk memperbaiki akses sanitasi bagi puluhan rumah tangga. Namun, keberhasilan program ini akan ditentukan pula oleh penyelesaian kebutuhan tiga rumah yang belum terjangkau jaringan, keberlanjutan anggaran, serta kedisiplinan masyarakat dalam menjaga fasilitas.
Dengan akses sanitasi yang lebih merata dan pengelolaan limbah yang aman, lingkungan permukiman di Jakarta Pusat diharapkan menjadi lebih sehat. Target bebas BABS pada 2030 pun membutuhkan langkah nyata yang memastikan tidak ada warga tertinggal hanya karena keterbatasan lahan atau kemampuan menyediakan fasilitas sanitasi secara mandiri.
