KabarJakarta.com — Ketersediaan alat kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kecepatan dan kualitas pelayanan rumah sakit, terutama ketika menangani pasien dalam kondisi darurat. Kerusakan satu peralatan medis utama tidak boleh sampai membuat pelayanan terhenti atau menyebabkan pasien kehilangan kesempatan mendapatkan penanganan tepat waktu.
Karena itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memastikan seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) memiliki peralatan medis yang memadai, termasuk menyediakan alat kesehatan cadangan untuk mengantisipasi gangguan pelayanan.
Menurut Rany, setiap RSUD idealnya tidak hanya memiliki satu unit alat kesehatan yang menjadi penunjang layanan penting. Ketersediaan peralatan pengganti diperlukan agar tenaga medis tetap dapat memberikan pelayanan ketika alat utama mengalami kerusakan atau harus menjalani perbaikan.
"Kalau bisa, alat yang dibutuhkan masyarakat di setiap rumah sakit tidak hanya satu, tetapi harus ada dua. Misalnya, ventilator jangan cuma satu, harus ada cadangan. Ketika terjadi kerusakan, ada alat lain yang bisa dipergunakan," ujar Rany di Jakarta, Minggu (8/11).
Ia menilai, kebutuhan alat cadangan tidak bisa dianggap sebagai fasilitas tambahan semata. Dalam pelayanan kesehatan, terutama penanganan pasien kritis, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika peralatan utama tidak berfungsi, rumah sakit harus memiliki alternatif agar tindakan medis tidak tertunda.
Pasien yang membutuhkan ventilator, misalnya, memerlukan dukungan alat tersebut untuk membantu pernapasan. Jika hanya tersedia satu unit dan mengalami gangguan teknis, rumah sakit berisiko menghadapi hambatan dalam memberikan penanganan kepada pasien yang membutuhkan.
Cath Lab untuk penanganan serangan jantung
Pentingnya kelengkapan fasilitas medis juga terlihat dari kebutuhan catheterization laboratory (cath lab) di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur.
Fasilitas itu diperlukan karena RSUD Budhi Asih kerap menerima pasien rujukan dengan kondisi serangan jantung yang membutuhkan penanganan segera. Keberadaan cath lab menjadi penunjang tindakan medis untuk memeriksa sekaligus menangani gangguan pada pembuluh darah jantung.
Dalam kondisi serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah dapat menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung. Penanganan yang terlambat berisiko memperbesar kerusakan jaringan jantung dan mengancam keselamatan pasien.
Melalui fasilitas cath lab, dokter dapat melakukan prosedur kateterisasi jantung, termasuk tindakan intervensi untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat sesuai indikasi medis.
Rany menegaskan, rumah sakit harus memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan karakteristik layanan masing-masing. Terlebih, rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan perlu memastikan kesiapan peralatan agar pasien tidak mengalami keterlambatan penanganan.
"Kalau ada pasien serangan jantung, sementara alatnya tidak bisa digunakan, bagaimana penanganannya? Karena itu, setiap rumah sakit perlu memiliki alat yang dibutuhkan masyarakat, termasuk peralatan cadangan," tegasnya.
Fasilitas bagus perlu lebih dikenal
Di sisi lain, Rany menilai kualitas pelayanan dan fasilitas RSUD di Jakarta saat ini sudah mampu bersaing dengan rumah sakit di sejumlah daerah lain. Namun, keunggulan tersebut belum sepenuhnya diketahui masyarakat.
Karena itu, ia mendorong setiap RSUD lebih aktif memperkenalkan layanan, fasilitas, dan berbagai keunggulan yang dimiliki melalui publikasi serta optimalisasi media sosial.
Informasi yang mudah diakses dinilai dapat membantu masyarakat mengetahui pilihan layanan kesehatan yang tersedia, termasuk fasilitas khusus yang mungkin belum banyak dikenal. Dengan begitu, warga dapat memanfaatkan layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara lebih optimal.
"Saya sudah berkeliling ke banyak rumah sakit. Fasilitasnya jauh berbeda dan sudah bagus. Hanya saja, kita kurang mengekspos dan memberikan perhatian terhadap hal tersebut," imbuhnya.
Selain penguatan fasilitas dan publikasi, Rany mengusulkan Komisi E DPRD DKI Jakarta memperkuat koordinasi dengan Dinkes serta jajaran direksi RSUD melalui pertemuan rutin.
Langkah tersebut diperlukan agar persoalan pelayanan yang ditemukan di lapangan dapat disampaikan secara langsung dan segera ditindaklanjuti. Koordinasi berkala juga memungkinkan DPRD memperoleh gambaran mengenai kebutuhan peralatan, kendala operasional, serta kualitas pelayanan di masing-masing rumah sakit.
Dengan komunikasi yang intensif antara legislatif, Dinkes, dan pengelola RSUD, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di Jakarta diharapkan berjalan lebih efektif.
"Kalau kita sering berkomunikasi dan berkoordinasi, berbagai permasalahan pelayanan kesehatan untuk warga DKI Jakarta bisa diatasi," tandasnya.
