Langsung ke konten
Kesehatan

IDI Dorong Pengawasan Ketat Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter

Redaksi
Ilustrasi - Kemenkes beri tips bijak gunakan antibiotik. Foto: ANTARA
Ilustrasi - Kemenkes beri tips bijak gunakan antibiotik. Foto: ANTARA

KabarJakarta.com — Antibiotik masih mudah diperoleh masyarakat tanpa resep dokter, meskipun obat tersebut tergolong obat keras yang penggunaannya harus melalui pemeriksaan medis. Praktik ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan pasien, tetapi juga dapat mempercepat munculnya resistensi antimikroba yang membuat pengobatan infeksi semakin sulit.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai kondisi tersebut membutuhkan pengawasan lebih ketat, terutama terhadap apotek dan sarana ritel obat yang menjual atau menyerahkan antibiotik kepada masyarakat.

PB IDI mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait untuk memastikan distribusi antibiotik berjalan sesuai ketentuan.

"Antibiotik itu adalah obat keras. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta regulasi teknis BPOM dan Kemenkes, antibiotik wajib diserahkan hanya melalui resep dokter," kata Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, dr. Restuti Hidayani Saragih, dikutip dari ANTARA, Selasa (17/11).

Restuti mengakui, masyarakat masih kerap memiliki akses untuk membeli antibiotik secara mandiri di berbagai sarana ritel obat maupun apotek. Padahal, penyerahan obat tersebut harus memenuhi persyaratan resep yang sah dan dilakukan sesuai standar keahlian serta kewenangan tenaga kefarmasian.

Menurut dia, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kebiasaan masyarakat dalam membeli obat, melainkan juga tata kelola kefarmasian dan kepatuhan terhadap hukum. Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep yang sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan rantai pasok antibiotik berjalan sesuai aturan, mulai dari distribusi hingga penyerahan obat kepada pasien.

PB IDI menilai pengawasan lapangan harus dilakukan secara tegas dan terpadu. Langkah tersebut perlu disertai edukasi publik agar masyarakat memahami bahaya penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter.

Risiko penggunaan antibiotik sembarangan

Salah satu ancaman terbesar dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat adalah resistensi antimikroba. Kondisi ini terjadi ketika mikroorganisme, terutama bakteri, tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi.

Akibatnya, infeksi yang semula dapat ditangani dengan antibiotik tertentu berpotensi menjadi lebih sulit diobati. Pasien bahkan bisa membutuhkan pengobatan yang lebih kompleks karena pilihan obat yang efektif semakin terbatas.

Restuti mengingatkan bahwa antibiotik hanya digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Obat ini tidak efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti flu, batuk-pilek, dan sebagian besar kasus radang tenggorokan ringan.

Hal serupa berlaku untuk sebagian besar kasus diare akut yang umumnya disebabkan oleh virus. Penanganannya dapat dilakukan melalui terapi suportif dan mengandalkan pemulihan sistem kekebalan tubuh, sesuai kondisi pasien.

Dengan demikian, tidak semua keluhan kesehatan membutuhkan antibiotik. Penggunaan obat tersebut tanpa pemeriksaan medis justru berisiko membuat pasien mengonsumsi jenis antibiotik yang tidak sesuai dengan penyebab penyakitnya.

PB IDI pun mengingatkan masyarakat agar tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya atau membagikannya kepada anggota keluarga, sekalipun mengalami gejala penyakit yang terlihat serupa.

Gejala yang sama belum tentu disebabkan oleh jenis infeksi yang sama. Karena itu, pemilihan antibiotik harus didasarkan pada pemeriksaan dan pertimbangan medis, bukan berdasarkan pengalaman pengobatan orang lain.

Penggunaan harus sesuai petunjuk dokter

Bagi pasien yang memang membutuhkan antibiotik, kepatuhan terhadap aturan pengobatan juga menjadi hal penting. Pasien harus mengikuti petunjuk dokter mengenai dosis, waktu konsumsi, dan durasi pengobatan.

Restuti mengingatkan agar pasien menyelesaikan pengobatan sesuai durasi yang dianjurkan dokter, meskipun kondisi tubuh sudah terasa membaik. Pasien tidak seharusnya mengubah aturan penggunaan atau menghentikan pengobatan atas keputusan sendiri.

Menurut PB IDI, penggunaan antibiotik secara bijak merupakan tanggung jawab bersama. Upaya menjaga efektivitas obat tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan kepatuhan masyarakat dan pengawasan pemerintah terhadap distribusinya.

Penguatan pengawasan penjualan, penegakan aturan, serta edukasi publik menjadi langkah yang perlu berjalan beriringan. Dengan begitu, antibiotik tetap dapat digunakan secara tepat bagi pasien yang membutuhkan sekaligus mencegah meningkatnya risiko resistensi antimikroba.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua