KabarJakarta.com — Upaya mengendalikan tuberkulosis (TB) di Jakarta tidak hanya bertumpu pada pengobatan di fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memperkuat pelacakan kasus secara terintegrasi dan melibatkan masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga TB. Langkah ini diharapkan dapat membantu menemukan pasien lebih cepat, mendorong kepatuhan berobat, sekaligus menekan penularan penyakit.
Hingga September 2026, angka keberhasilan pengobatan TB atau treatment success rate di Jakarta mencapai 76 persen. Capaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam pengendalian penyakit menular, meskipun upaya peningkatan keberhasilan pengobatan masih perlu dilanjutkan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengungkapkan capaian tersebut didukung oleh kolaborasi pelacakan kasus yang terintegrasi serta pengembangan Kampung Siaga TB.
"Terkait aspek pengendalian penyakit menular, treatment successful rate TB telah berhasil mencapai 76 persen per September 2026," kata Atika di Jakarta, Rabu (21/10).
Pendekatan tersebut menempatkan penanganan TB sebagai upaya bersama antara pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat. Penemuan kasus menjadi tahap penting karena pasien yang belum terdiagnosis berpotensi menularkan bakteri kepada orang lain, terutama mereka yang tinggal serumah atau berada dalam lingkungan dengan kontak erat.
Pelacakan kasus menjadi pintu masuk pengendalian
Pelacakan kasus terintegrasi diperlukan agar penanganan TB tidak berhenti pada pasien yang datang berobat ke fasilitas kesehatan. Upaya ini mencakup penemuan orang yang diduga mengalami TB, pemeriksaan untuk memastikan diagnosis, serta tindak lanjut bagi pasien yang membutuhkan pengobatan.
Dalam praktiknya, petugas kesehatan dapat menelusuri kontak erat pasien yang terdiagnosis, terutama anggota keluarga dan orang yang tinggal dalam satu rumah. Mereka yang memiliki gejala perlu diarahkan menjalani pemeriksaan, sementara pasien yang telah dipastikan menderita TB harus mendapatkan pengobatan dan pemantauan sesuai standar.
Koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, petugas lapangan, dan unsur masyarakat menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan berkesinambungan. Pelacakan yang efektif bukan hanya meningkatkan jumlah kasus yang ditemukan, melainkan juga membantu pasien memulai pengobatan lebih awal dan mengurangi risiko putus berobat.
Namun, keberhasilan pendekatan ini tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang diperiksa. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pasien yang ditemukan memperoleh pengobatan, menjalani terapi secara teratur, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan medis.
Kampung Siaga TB libatkan masyarakat
Untuk memperluas jangkauan penanganan, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan Kampung Siaga TB sebagai sarana meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Berdasarkan data per Oktober 2025, sebanyak 563 Kampung Siaga TB telah terbentuk dan tersebar di 267 kelurahan. Pemerintah menargetkan jumlahnya meningkat menjadi 1.060 kampung pada 2026 dan 2.741 kampung pada 2029. Program ini menjadi bagian dari upaya mencapai eliminasi TB pada 2030.
Kehadiran kampung siaga diharapkan membuat masyarakat lebih mengenali gejala TB, memahami pentingnya pemeriksaan, serta tidak memberikan stigma kepada orang yang sedang menjalani pengobatan. Dukungan lingkungan juga dapat membantu pasien tetap berobat hingga tuntas.
Peran warga menjadi penting karena penanganan TB berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di ruang pemeriksaan. Keluarga dan lingkungan sekitar dapat membantu mengingatkan pasien untuk minum obat, mendorong pemeriksaan bagi orang yang mengalami gejala, serta menyampaikan informasi yang benar mengenai penularan penyakit tersebut.
Meski demikian, keberadaan kampung siaga perlu diikuti kegiatan yang konsisten. Edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan koordinasi dengan petugas kesehatan perlu berjalan beriringan agar program tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan.
Puluhan ribu kasus ditemukan
Tantangan pengendalian TB di Jakarta masih besar. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan bahwa hingga 8 Desember 2025, temuan kasus TB mencapai 54.305 kasus atau 77 persen dari target penemuan kasus tahunan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 53.343 kasus merupakan TB sensitif obat (SO), sedangkan 962 kasus lainnya termasuk TB resisten obat (RO), yakni kondisi ketika bakteri penyebab TB kebal terhadap obat tertentu.
Dari seluruh kasus yang ditemukan sepanjang 2025, sebanyak 49.017 pasien atau sekitar 90 persen telah menjalani pengobatan. Rinciannya terdiri atas 48.523 pasien TB SO dan 494 pasien TB RO.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa penemuan kasus perlu diikuti dengan akses pengobatan yang memadai. Pasien TB RO membutuhkan penanganan khusus berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga medis, sehingga kesinambungan layanan menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit.
Pemprov DKI Jakarta menyediakan obat TB secara gratis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah ibu kota. Kebijakan ini membantu mengurangi hambatan biaya bagi pasien yang membutuhkan terapi dalam jangka waktu tertentu.
Akses obat gratis tetap perlu ditopang informasi yang memadai, pendampingan, dan pemantauan pengobatan. Pasien juga perlu memahami bahwa terapi TB harus dijalani sesuai petunjuk tenaga kesehatan dan tidak boleh dihentikan sendiri hanya karena gejala mulai berkurang.
Pengendalian TB berjalan bersama pencegahan DBD
Selain TB, Pemprov DKI Jakarta menjalankan upaya pengendalian penyakit menular lain, termasuk demam berdarah dengue (DBD), melalui Kampung Bebas Jentik dan implementasi nyamuk ber-Wolbachia.
Kedua pendekatan tersebut memiliki sasaran berbeda dari pengendalian TB. Kampung Bebas Jentik menitikberatkan pemberantasan tempat perkembangbiakan nyamuk, sedangkan Wolbachia digunakan dalam strategi pengendalian penularan dengue.
Sementara itu, penanganan TB berfokus pada penemuan kasus, pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan penularan melalui intervensi kesehatan yang sesuai. Meski mekanismenya berbeda, seluruh program memiliki satu kesamaan: keterlibatan masyarakat diperlukan agar upaya kesehatan menjangkau lingkungan tempat warga tinggal dan beraktivitas.
Capaian keberhasilan pengobatan TB sebesar 76 persen hingga September 2026 menjadi salah satu indikator kemajuan Jakarta. Namun, target eliminasi pada 2030 membutuhkan upaya yang lebih luas daripada meningkatkan angka keberhasilan pengobatan semata.
Perluasan Kampung Siaga TB harus berjalan bersama pelacakan kasus yang efektif, pemeriksaan kontak erat, akses pengobatan, dan pendampingan pasien hingga terapi selesai. Dengan demikian, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat menjadi fondasi untuk menekan penularan serta memperkuat pengendalian TB di Jakarta.
