KabarJakarta.com — Upaya mengakhiri tuberkulosis (TB) tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan di puskesmas dan rumah sakit. Penyakit menular tersebut juga membutuhkan keterlibatan warga untuk mengenali gejala, mendorong pemeriksaan sejak dini, mendampingi pasien hingga sembuh, dan menghilangkan stigma terhadap penderita.
Pendekatan berbasis masyarakat itu terus diperkuat Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui pembentukan Kampung Siaga TB. Hingga Oktober 2026, sebanyak 260 kampung telah terbentuk di seluruh kelurahan sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi TB pada 2030.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan, Tomy Fudihartono, menjelaskan pembentukan Kampung Siaga TB merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperluas penanggulangan penyakit tersebut hingga tingkat lingkungan.
"Hingga saat ini, sudah 260 Kampung Siaga TB terbentuk, sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi TB pada 2030," ujar Tomy di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
Jumlah tersebut menunjukkan perluasan program yang dimulai sejak 2024. Namun, pembentukan kampung bukan sekadar menambah jumlah wilayah yang mengikuti program. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan di setiap lingkungan benar-benar membantu menemukan kasus lebih cepat dan mendukung keberhasilan pengobatan.
Mengukur kesiapan masyarakat
Untuk mendorong pelaksanaan program yang lebih efektif, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menggelar Apresiasi Penilaian Kampung Siaga TB Tahun 2026. Kegiatan itu menjadi sarana evaluasi sekaligus pemberian penghargaan kepada wilayah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam menjalankan program.
Perwakilan dari 10 kecamatan dilibatkan dalam rangkaian penilaian. Evaluasi tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan komitmen pemangku wilayah, inovasi program, pemberdayaan masyarakat, serta hasil verifikasi lapangan terhadap tiga kampung terbaik.
Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Debi Intan Suri, mengungkapkan penilaian tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana program telah dijalankan dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam penanggulangan TB.
"Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi menyeluruh, ditetapkan 5 Kampung Siaga TB terbaik yang menerima penghargaan resmi dari Wali Kota Jakarta Selatan," paparnya.
Hasil penilaian menetapkan RW 05 Kelurahan Pela Mampang sebagai Juara I. Juara II diraih RW 05 Kelurahan Cipete Selatan, disusul RW 09 Kelurahan Petukangan Utara sebagai Juara III. Sementara itu, Juara Harapan I diberikan kepada RW 13 Kelurahan Menteng Dalam dan Juara Harapan II kepada RW 01 Kelurahan Cikoko.
Penghargaan tersebut diharapkan memotivasi wilayah lain untuk memperkuat program sekaligus menyebarluaskan praktik baik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lingkungan. Diskusi bersama tim juri juga menjadi ruang bagi peserta untuk memperoleh masukan mengenai strategi pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Dua RW di setiap kelurahan
Perluasan Kampung Siaga TB menjadi penting karena penanggulangan penyakit menular membutuhkan jangkauan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Keluarga, tetangga, pengurus RT/RW, dan kader dapat membantu mengenali orang yang membutuhkan pemeriksaan, mengarahkan mereka ke fasilitas kesehatan, serta memberikan dukungan selama menjalani pengobatan.
Atas dasar itu, pada 2026 setiap kelurahan di Jakarta Selatan ditargetkan membentuk minimal dua RW sebagai Kampung Siaga TB. Sejak program diperluas pada 2025 hingga 2026, jumlahnya mencapai 260 kampung, dengan rata-rata empat kampung di setiap kelurahan.
Tomy menjelaskan penerapan paradigma sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Kebijakan ini juga mengacu pada Instruksi Wali Kota Jakarta Selatan Nomor e-0072 Tahun 2024.
"Seluruh sektor harus bergerak menuju eliminasi TB pada 2030. Salah satunya, melalui Kampung Siaga TB yang sudah terbentuk di tiap kelurahan," ujarnya.
Target minimal dua RW per kelurahan menjadi langkah untuk memperluas keterlibatan masyarakat secara bertahap. Dengan semakin banyak lingkungan yang aktif, edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan pelacakan kontak erat diharapkan tidak hanya bergantung pada inisiatif fasilitas kesehatan.
Pemkot Jakarta Selatan juga mendorong camat dan lurah melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Ke depan, pemerintah berharap seluruh RW di Jakarta Selatan dapat menjadi Kampung Siaga TB.
Tantangan masih besar
Meski jumlah kampung terus bertambah, beban TB di Jakarta Selatan masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 8.662 kasus TB telah ditemukan di wilayah tersebut.
Angka itu menunjukkan pentingnya memperkuat upaya penanganan, mulai dari penemuan kasus hingga penyelesaian pengobatan. Kasus yang ditemukan juga perlu ditindaklanjuti agar pasien memperoleh layanan yang tepat dan tidak menjadi sumber penularan lebih lanjut.
"Penanggulangan TB bukanlah semata-mata urusan puskesmas dan tenaga kesehatan. Perlu dukungan dari kecamatan, kelurahan, RT/RW, kader, keluarga, hingga tokoh masyarakat dalam mendorong deteksi dini, mendukung keberhasilan pengobatan, hingga mengurangi stigma terhadap pasien TB," papar Debi.
TB masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat karena sebagian kasus belum terdeteksi, sementara keberhasilan pengobatan membutuhkan waktu, kedisiplinan, dan dukungan yang memadai. Hambatan lain mencakup stigma, keterlambatan memeriksakan diri, putus berobat, serta kesenjangan akses layanan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyoroti bahwa kasus TB yang belum terdiagnosis atau belum tercatat dapat menghambat pengendalian penularan di Indonesia. Karena itu, penguatan surveilans, perluasan pemeriksaan, dan perbaikan kesinambungan pengobatan menjadi bagian penting dari strategi nasional.
Menuju eliminasi 2030
Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi TB pada 2030. Namun, target tersebut tidak berarti penyakit ini otomatis hilang sepenuhnya pada tahun itu. Upaya eliminasi mengarah pada penurunan tajam kejadian penyakit dan kematian akibat TB melalui penemuan kasus, pengobatan yang tuntas, serta pencegahan penularan.
Peluang mencapainya bergantung pada konsistensi pelaksanaan program. Pemeriksaan perlu menjangkau orang yang bergejala maupun kontak erat pasien, sedangkan mereka yang terdiagnosis harus segera memperoleh pengobatan dan dukungan sampai selesai. Edukasi juga perlu dilakukan tanpa menyalahkan atau mengucilkan penderita.
Kampung Siaga TB dapat menjadi salah satu penghubung antara kebijakan pemerintah dan tindakan warga sehari-hari. Meski demikian, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah kampung yang terbentuk atau penghargaan yang diterima.
Indikator yang lebih menentukan adalah apakah semakin banyak kasus ditemukan lebih awal, pasien menyelesaikan pengobatan, dan penularan di lingkungan dapat ditekan.
Tomy berharap kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, pengurus RT/RW, dan kader masyarakat bisa terus diperkuat. Dengan demikian, 260 Kampung Siaga TB tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi berkembang menjadi jaringan dukungan yang nyata bagi warga.
Pada akhirnya, target eliminasi TB 2030 ditentukan oleh hasil kerja bersama tersebut: seberapa cepat penyakit dikenali, seberapa konsisten pasien didampingi, dan seberapa kuat masyarakat memastikan setiap orang dapat mengakses pemeriksaan serta pengobatan tanpa stigma.
