KabarJakarta.com — Pemerintah daerah DKI Jakarta telah menargetkan eliminasi tuberkulosis (TB) pada tahunn 2030, sebagai bagian dari upaya membangun ibu kota menjadi kota global yang sehat. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia serta dukungan ratusan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, Jakarta memiliki modal untuk mempercepat penanganan penyakit menular tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kesehatan masyarakat merupakan prasyarat wajib bagi Jakarta hadir sebagai kota global dunia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Hospital Leadership for TB Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/10).
"Untuk menjdi kota global, salah satu syaratnya, masyarakatnya haruslah dalam kondisi sehat," ujar Pramono.
Jakarta mencatatkan IPM sebesar 85,05, tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut mencerminkan keunggulan pembangunan manusia di ibu kota, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Meski demikian, tingginya IPM tidak serta-merta dijadikan ukuran bahwa seluruh persoalan kesehatan masyarakat telah berhasil diatasi.
Penanganan TB menjadi salah satu ujian penting. Penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis itu terutama menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara ketika penderita mengeluarkan partikel infeksius, misalnya saat batuk. Karena penularannya berkaitan dengan interaksi antarmanusia dan kondisi lingkungan, maka penanggulangannya tidak cukup hanya bermodalkan pengobatan di pusat layakan kesehatan, seperti rumah sakit.
Infrastruktur kesehatan harus bekerja terintegrasi
Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 197 rumah sakit, 44 puskesmas, termasuk 292 puskesmas pembantu. Jaringan fasilitas tersebut merupakan sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan dalam memperluas akses terhadap pemeriksaan, percepatan temuan kasus, pengobatan berlangsung hingga tuntas, termasuk memantau kondisi pasien.
Namun, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut baru menunjukkan kapasitas yang tersedia. Efektivitasnya bergantung pada kemampuan setiap fasilitas menjalankan fungsi secara terintegrasi.
Rumah sakit, misalnya, berperan dalam menangani pasien yang membutuhkan pemeriksaan dan perawatan lanjutan. Adapun, puskesmas bisa memperkuat deteksi dini, pemeriksaan awal, pendampingan pengobatan, termasuk melacak kontak erat pasien. Puskesmas pembantu juga berpotensi mendekatkan layanan kepada warga yang menghadapi hambatan geografis atau akses pelayanan.
Integrasi tersebut penting agar pasien tidak berhenti pada tahap diagnosis. Mereka harus memperoleh pengobatan yang sesuai, mendapatkan pendampingan selama menjalani terapi, dan menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan.
Pramono sangan ingin agar seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta mampu berperan optimal dalam mempercepat penanganan TB.
"Mudah-mudahan bisa menjawab, apa yang menjadi tantangan di tahun 2030. Benar-benar TB di Jakarta itu bisa hilang," katanya.
Target itu, memerlukan ukuran keberhasilan yang lebih jelas ketimbang sekadar banyaknya fasilitas atau kegiatan pemeriksaan. Penemuan kasus baru haruslah diikuti dengan pengobatan secara tuntas, dan pasien yang berisiko putus berobat perlu didampingi dengan baik. Evaluasi juga harus mampu mengidentifikasi wilayah dengan penularan tertinggi dan kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan kesehatan.
Beban nasional membutuhkan evaluasi serius
Tantangan Jakarta tidak terlepas dari persoalan TB secara nasional. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan, Indonesia merupakan penyumbang sekitar 10 persen dari total kasus TB dunia. Angka tersebut menunjukkan besarnya beban penyakit yang harus ditangani dan menjadi alasan pemberantasan TB masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Besarnya persoalan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, bukan hanya kementerian dan dinas kesehatan. Pemerintah daerah, pihak rumah sakit, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha perlu mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Benjamin mengapresiasi perkembangan penanganan TB di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sejumlah indikator menunjukkan adanya peningkatan, termasuk temuan kasus dan sosialisasi kepada masyarakat.
Meski demikian, capaian tersebut perlu diuji melalui evaluasi berkala. Peningkatan penemuan kasus, misalnya, harus dibaca sebagai kemampuan layanan dalam menyediakan pengobatan, hingga memastikan pasien mampu menyelesaikan terapinya.
Bertambahnya angka kasus yang terdeteksi, tidak selalu berarti penularannya meningkat. Sebab kondisi demikan, dapat menunjukkan semakin baiknya upaya menemukan pasien yang sebelumnya tidak terdeteksi.
Kementerian Kesehatan pun mengumpulkan para direktur rumah sakit pemerintah, swasta, serta TNI-Polri untuk merumuskan perbaikan kebijakan dan strategi penanganan TB pada 2027.
"Kita susun agar tahun 2027 menjadi lebih baik lagi. Sehingga penanganan TB di Indonesia, termasuk target eliminasimya bukan sekedar cerita tetapi menjadi kenyataan," tutur Benjamin.
Evaluasi tersebut perlu menghasilkan tindak lanjut yang terukur, mulai dari perbaikan alur rujukan, pemerataan akses pemeriksaan, pendampingan pasien, hingga pembagian tanggung jawab antarlembaga. Tanpa langkah konkret dan pemantauan berkelanjutan, target eliminasi berisiko berhenti sebagai komitmen kebijakan.
Kampung Siaga TB perkuat pencegahan
Selain memperkuat layanan kesehatan, Jakarta membutuhkan strategi pencegahan yang menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah hadirnya Kampung Siaga Tuberkulosis (KSTB), yang mendorong keterlibatan warga dalam meningkatkan kesadaran dan mencegah penularan.
Pelaksanaan program tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Panitia Khusus Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan. Saat mengunjungi KSTB di RT 09/05, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (22/10), ia menilai para kader telah menjalankan edukasi masyarakat dengan serius.
Salah satu fasilitas yang menarik perhatian, tersedianya pojok dahak, tempat khusus untuk membuang dahak secara aman dan higienis. Fasilitas tersebut, membantu mengurangi kebiasaan membuang dahak sembarangan sekaligus membangun perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan.
Meski demikian, pojok dahak bukan pengganti pemeriksaan dan pengobatan. Pencegahan penularan berarti memerlukan perilaku batuk yang benar, ventilasi ruangan yang terjaga, hingga pemeriksaan bagi mereka yang mengalami gejala, termasuk pengobatan pasien hingga sembuh.
Edukasi kader menjadi penting agar warga memahami langkah-langkah tersebut dan tidak memberikan stigma kepada penderita.
Sejauh ini, upaya di tingkat tapak atau komunitas terlihat dari jumlah kasus yang disampaikan August. Berdasarkan paparan dinkes dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 2026, ditemukan sebanyak 25.562 kasus TB di Jakarta hingga Juli 2026.
"Kasus TB di Jakarta masih tinggi. Pemprov DKI juga telah bekerja keras untuk menangani dan mengobatinya. Namun, tugas berat itu masih terus berlanjut dan belum selesai," tegasnya.
August mendorong perluasan KSTB ke seluruh wilayah Jakarta. Ia juga mengajak perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta berkontribusi melalui program CSR untuk mendukung keberlanjutan program serta penyediaan fasilitas pendukung di lingkungan masyarakat.
Dukungan tersebut bisa diarahkan pada penyediaan sarana edukasi, penguatan kegiatan kader, dan pembangunan fasilitas yang sesuai kebutuhan warga. Agar manfaatnya berkelanjutan, program CSR perlu disusun berdasarkan kebutuhan lapangan, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, serta dievaluasi secara berkala.
"CSR ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap dukungan itu bisa diarahkan untuk membangun fasilitas seperti pojok dahak, sehingga lingkungan semakin bersih dan kita bisa mencegah penularan TB," papar August.
Eliminasi TB pada 2030, sejatinya tidak cukup ditopang oleh tingginya IPM, banyaknya rumah sakit, atau besarnya anggaran kesehatan. Jakarta membutuhkan layanan yang saling terhubung, evaluasi yang menghasilkan perbaikan, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang berkesinambungan.
Keberhasilan target tersebut ditentukan oleh sejauh mana seluruh modal yang dimiliki, benar-benar mampu memutus rantai penularan, menemukan pasien secar cepat, dan memastikan setiap penderita mendapatkan pengobatan hingga tuntas.
