KabarJakarta.com — Warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta tidak perlu khawatir soal kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh masyarakat yang terdampak, termasuk warga dari luar Jakarta, dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat meresmikan Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (26/10). Dalam kunjungan itu, Pramono memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki KTP Jakarta.
"Saya tanyakan juga bagaimana antisipasi kita terhadap masyarakat yang tidak punya KTP Jakarta? Tetap kita terima," kata Pramono.
Menurut dia, kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memeriksa pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat pelayanan langsung. Ia ingin memastikan arahan yang telah disampaikan kepada jajaran terkait benar-benar dijalankan dan dapat dirasakan masyarakat.
Bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap karhutla, kepastian ini menjadi penting. Sebab, paparan asap dapat memicu gangguan pernapasan yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis, tanpa memandang asal daerah pasien.
Layanan kesehatan bagi warga terdampak asap
Pramono menegaskan, akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap tidak terbatas pada pemilik KTP Jakarta. Warga dari luar ibu kota juga dipersilakan mendatangi puskesmas, puskesmas pembantu, maupun rumah sakit apabila mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap.
"Bukan hanya KTP Jakarta, tapi siapa pun yang datang ke Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu atau rumah sakit, dipersilakan selama yang bersangkutan terindikasi terkena hal berkaitan dengan asap dan sebagainya," ujar Pramono.
Ia menjelaskan, pelayanan bagi masyarakat terdampak tersebut sudah berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menginstruksikan fasilitas kesehatan milik daerah untuk bersiaga menghadapi warga yang membutuhkan pertolongan.
Sebanyak 31 rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kesiapsiagaan itu tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Pramono juga memeriksa apakah masyarakat yang terdampak letusan Anak Gunung Krakatau telah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
"Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan, bahwa apa yang saya sampaikan ketika mengantisipasi dampak dari letupan Anak Krakatau waktu itu, dan kemudian dampak kebakaran hutan. Apakah ada masyarakat yang kemudian datang berobat dan sebagainya? Ada,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah turut memantau pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat terdampak. Dengan fasilitas yang disiagakan, warga diharapkan tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami keluhan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap.
Layanan lengkap Puskesmas Taman Sari
Salah satu fasilitas yang disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah Puskesmas Taman Sari di Jakarta Barat. Fasilitas kesehatan ini kini menempati gedung baru dengan ruang yang lebih luas dan layanan yang lebih beragam.
Pramono menilai peningkatan fasilitas tersebut penting, terutama karena Puskesmas Taman Sari berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.
"Tadi saya melihat fasilitasnya. Menurut saya luar biasa, karena ini ada di daerah padat penduduk. Hampir semua layanan diberikan, termasuk untuk ibu hamil. Bahkan untuk ibu hamil bisa dirawat di sini,” papar Pramono seusai meninjau puskesmas tersebut.
Puskesmas Taman Sari tidak hanya melayani warga yang membutuhkan pemeriksaan ketika sakit. Fasilitas tersebut juga menyediakan berbagai layanan yang mendukung pemeliharaan kesehatan ibu dan anak hingga kelompok lanjut usia.
Di dalamnya tersedia kelas senam kehamilan, layanan pijat bayi, fasilitas gym, serta kegiatan senam bagi lansia. Beragam layanan tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat pada berbagai tahap kehidupan.
Dengan demikian, keberadaan puskesmas ini tidak semata-mata menjadi tempat untuk mendapatkan pengobatan, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit.
Pindah ke gedung baru, layanan dikembangkan
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, sebelum menempati gedung baru, Puskesmas Taman Sari berlokasi di Jalan Blustru. Namun, bangunan lama dinilai terlalu sempit untuk menampung aktivitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Ani, lokasi lama tersebut memiliki kapasitas ruang yang lebih menyerupai standar puskesmas pembantu. Perpindahan ke gedung baru memungkinkan tenaga kesehatan mengembangkan kegiatan dan memperluas layanan, terutama yang berkaitan dengan kunjungan sehat.
"Dengan perpindahan ke sini, aktivitasnya menjadi lebih lapang dan kami mengembangkan lebih banyak lagi layanan, utamanya layanan untuk kunjungan sehat,” terang Ani.
Meski telah menempati lokasi baru, bangunan lama di Jalan Blustru tidak ditinggalkan. Pemerintah daerah tetap memanfaatkannya sebagai Puskesmas Pembantu Taman Sari sehingga pelayanan kesehatan di wilayah tersebut tetap didukung oleh fasilitas yang tersedia.
Gedung baru Puskesmas Taman Sari dibangun di atas lahan sekitar 976 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 2.725 meter persegi. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 124.500 jiwa, dengan rata-rata kunjungan mencapai 500 pasien setiap hari.
Operasionalnya juga didukung lima puskesmas pembantu dan 63 posyandu. Ani menyebut layanan puskesmas tersebut secara umum tetap tersedia selama 24 jam, sebagaimana pelayanan yang telah berjalan sebelumnya.
Dengan kapasitas tersebut, Puskesmas Taman Sari menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan pemeriksaan akibat paparan asap karhutla.
Di tengah ancaman gangguan kesehatan akibat asap, Pramono menegaskan bahwa kepemilikan KTP Jakarta bukan syarat untuk mendapatkan pertolongan bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah telah menyiagakan jaringan fasilitas kesehatan agar warga dapat memperoleh pelayanan ketika dibutuhkan.
Bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap, pesan utamanya jelas: jangan menunda mencari pertolongan medis hanya karena tidak memiliki KTP Jakarta.
