KabarJakarta.com - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak lambat dan bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E.
“KPK jangan lambat. Jangan nanti akhir 2023 baru sok sibuk urus Formula E. Fakta-fakta hukum sudah jelas, gaspol lah. Nanti kalau prosesi Pemilu sudah bergulir, bakal dituduh politisasi,” tegas Hari Purwanto secara tertulis, Senin (5/12/2022).
Lebih lanjut, Hari Purwanto juga menyoroti fenomena Pejabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang belum menjelaskan alasan pencopotan para petinggi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dinilai kinerjanya kurang baik dan tidak menutup kemungkinan imbas dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) Formula E yang tak kunjung disampaikan.
“Tidak mungkin dicopot kalau performanya baik. Jadi tidak salah kalau dikaitkan dengan pergelaran Formula E. Ditambah lagi, sebagai penyelenggara, Jakpro belum juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Dari perhitungan kasar, kegiatan ini kan rugi,” sebutnya.
Kendati demikian, Hari masih ber-husnudzon adanya itikad Heru atas pencopotan Direktur Utama Jakpro. Nampaknya, pencopotan tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pj Gubernur untuk menyehatkan BUMD DKI.
“Jakpro kan bukan yang pertama direstrukturisasi, dan sepertinya BUMD lain bakal menyusul. Terutama BUMD yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan penyebar kebencian. Saya juga sarankan, sapu bersih BUMD yang diisi oleh provokator yang tidak cakap bekerja,” ujarnya.
Lebih jauh, Hari melanjutkan bahwa sesuai jadwal, Jakarta masuk dalam kalender agenda balapan Formula E bulan Juni 2023. Dan tentunya akan dipaksakan harus jadi.
“Kan komitmen fee dibayarkan untuk 3 gelaran. Malah saya curiga, akan dihabiskan tahun depan. Sebab, Jakarta satu satunya yang menggelar race 2 hari berturut-turut. Artinya, mereka juga paham kok kalau komitmen fee itu bermasalah. Makanya harus jadi. Saran saya, Pak Heru jangan terjebak,” pungkasnya.
