KabarJakarta.com -- Mayoritas fraksi di DPRD DKI mendesak program pembangunan sumur resapan yang dilakukan Pemprov DKI dievaluasi secara besr-besaran. Terlebih, pada 2022, program pembangunan sumur resepan sementara dianggarkan sedikitnya Rp120 miliar.
Desakan itu disampaikan masing-masing fraksi dalam pandangan umum soal RAPB 202 pada rapat paripurna, Selasa (16/11) kemarin.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Agustina Hermanto alias Tina Toon meminta agar program-program Pemprov DKI yang tidak jelas seperti sumur resapan dihapus saja, dan anggarannya dilimpahkan ke normalisasi sungai.
“kami mencatat bahwa Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1.202.280.523.138 untuk program normalisasi atau restorasi sungai. Walau terlambat, karena selama empat tahun terakhir tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran bisa ditingkatkan pada tahun 2022. Program yang tidak jelas dihapus saja,” ucap Tina Toon.
Sementara Fraksi PSI berpendapat pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 anggaran sangat besar, yaitu sekitar Rp361 miliar. Anggaran ini hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021, yaitu Rp411,43 miliar.
“Sayangnya, kami melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir di Jakarta daripada upaya pengendalian banjir lainnya seperti normalisasi sungai,” ucap Fraksi PSI.
Fraksi PSIP menegaskan, banjir di beberapa lokasi di Ibu Kota disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi. Sedangkan sumur resapan hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja.
Ketidakefektifan sumur resapan ini diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan. Hingga September 2021 baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik.
Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 lalu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan, sehinga Dinas Sumber Air harus mengejar sisa kekurangan, yaitu sekitar 16.000 sumur resapan di sisa akhir tahun ini.
“Kami minta Pemprov DKI mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektinya program ini dalam mengatasi banjir. Pmprov DKI harus membuka fakta dan data,” ucap Fraksi PSI.
Kritikan juga diberikan oleh Fraksi Golkar DPRD DKI. Partai berlambang pohon beringin ini mendorong evaluasi dan meminta penjelasan Dinas Sumber Sumber Air terkait terutama untuk mekanisme pengawasan kualitas pekerjaannya dan mekanisme penentuan lokasi yang menjadi titik pembangunan sumur resapan.
“Berapa besaran daya tampung setiap sumur resapan, berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun, dan sejauh mana tingkat keefektivan sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada? Jangan sampai hanya mengejar target saja, tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat,” tegas Fraksi Golkar.
Sedangkan Fraksi PKB-PPP meminta agar Pemprov DKI menghentikan pembangunan sumur resapan dangkal atau program drainase vertikal untuk sementara yang saat ini sedang berjalan.
Selama penghentian sementara, Fraksi PKB-PPP meminta dilakukan evaluasi, apakah terjadi atau tidak pemborosan anggaran dan apakah manfaat sumur resapan sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.
“Apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek lainnya yang perlu dievaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif,” usul Fraksi PKB-PPP.
Terakhir, Fraksi Nasdem meminta Pemprov DKI harus dapat melakukan tinjauan terkait dengan pembangunan sumur resapan, sehingga dapat memiliki fungsi yang tepat dan dibangun pada lahan yang sesuai dengan peruntukannya.
