KabarJakarta.com - Pada 1 Mei 2022 lalu, massa dari Partai Buruh menggelar aksi di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan lima tuntutan kepada penyelenggara pemilu tersebut.
Dengan mengenakan baju hitam dan oranye, masa aksi membawa beberapa atribut seperti bendera dan spanduk yang berisi tuntutan mereka.
Adapun tuntutan yang mereka usung adalah di antaranya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil (jurdil), hingga permasalahan ekonomi.
“Dalam memperingati May Day tahun ini sengaja dilakukan di kantor KPU. Tiga hal yang disampaikan. Pertama, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang tidak jujur dan adil maka akan menghasilkan anggota legislatif yang tidak akan berpihak pada kaum terpinggirkan atau kaum buruh. Karena itu dibutuhkan pemilu jurdil,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di depan KPU.
Tuntutan lainnya, Partai Buruh dan serikat buruh menolak praktik politik uang.
“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kami tidak setuju dengan slogan ‘ambil uangnya, jangan pilih orangnya’. Itu sama saja mendidik masyarakat untuk korupsi,” tegas Said Iqbal.
Terakhir, Said Iqbal meminta KPU tidak mengubah atau mengundur pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024 yang telah disepakati. Dia berharap KPU dapat berani mengambil keputusan untuk pemilu yang jurdil.
Tuntutan lainnya yaitu meminta pemerintah menurunkan harga sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kenaikan tersebut sangat menyengsarakan rakyat Indonesia.
Tak hanya itu, Partai Buruh dan serikat buruh menegaskan kembali pada penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Katanya, bilamana pemerintah dan DPR kembali memaksakan untuk membahas Omnibus Law maka dipastikan akan terjadi mogok nasional.
“Kami akan serukan kepada seluruh buruh di Indonesia untuk melakukan mogok kerja jika pemerintah dan DPR bersikeras membahas Omnibus Lawa kembali,” ujarnya.
