KabarJakarta.com — Polda Metro Jaya bersama TNI mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan 52 kegiatan masyarakat di wilayah hukumnya pada Selasa (20/10). Dari jumlah tersebut, 26 kegiatan merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, sedangkan 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat.
Pengerahan ribuan personel ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung, tetapi juga memastikan aktivitas warga tetap berjalan dan arus lalu lintas tidak terganggu secara berlebihan.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menjelaskan, pengamanan dilakukan dengan menempatkan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.
"Konsep pengamanan kita adalah memberikan pelayanan kepada warga negara, sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi," kata Dadang saat memimpin apel kesiapan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Menurut dia, penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Karena itu, kehadiran aparat di lapangan bukan semata-mata untuk mengendalikan massa, melainkan juga memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
Ribuan personel dibagi untuk pengamanan
Dari total 9.505 personel yang dikerahkan, sebanyak 7.660 merupakan anggota Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 personel Pengamanan Dalam (Pamdal).
Polri menjadi unsur terbesar dalam operasi pengamanan tersebut. Personelnya bertugas menjaga ketertiban, mengawal jalannya aksi, serta mendukung pengaturan lalu lintas dan penanganan situasi yang berkembang di lapangan.
Sementara itu, keterlibatan TNI memperkuat koordinasi pengamanan bersama kepolisian. Personel Pemprov DKI Jakarta dan Pamdal turut mendukung pengamanan sesuai tugas masing-masing di lokasi kegiatan.
Aparat ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi lokasi penyampaian aspirasi maupun kegiatan masyarakat lainnya. Namun, kepolisian tidak merinci jumlah personel yang ditempatkan di setiap lokasi ataupun pembagian kekuatan secara spesifik.
Sejumlah titik aksi tersebar di kawasan strategis Jakarta, antara lain Silang Selatan Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, Gedung DPR/MPR RI, serta area kementerian dan lembaga.
Kapolda meminta seluruh personel menjaga profesionalisme, mengendalikan emosi, dan mengutamakan komunikasi dalam menghadapi massa. Setiap tindakan, kata dia, harus dilakukan secara terukur, proporsional, serta mengikuti prosedur operasional standar.
Pendekatan persuasif dan dialog menjadi penting agar perbedaan kepentingan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik. Dengan demikian, keamanan dapat dijaga tanpa mengabaikan hak warga untuk menyampaikan pendapat.
Sinergi TNI-Polri untuk menjaga ruang publik
Kehadiran Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi dalam agenda pengamanan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban di ibu kota.
Sinergi kedua institusi diperlukan karena pengamanan berlangsung di banyak titik, dengan karakter kegiatan dan potensi gangguan yang berbeda. Koordinasi juga membantu memastikan langkah petugas tetap selaras ketika menghadapi perubahan situasi di lapangan.
Deddy menekankan bahwa kehadiran aparat harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk bagi warga yang tidak terlibat dalam aksi.
"Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan akan memberikan keamanan, kenyamanan, juga kesejukan untuk warga Jakarta," ujar Deddy.
Ia meminta petugas memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Pesan tersebut menempatkan pengamanan dalam dua kepentingan yang berjalan beriringan: melindungi hak peserta unjuk rasa dan menjaga kepentingan warga lainnya. Keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari terkendalinya massa, tetapi juga dari kemampuan aparat mencegah gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Warga diminta menghindari lokasi aksi
Di tengah pengerahan personel, kepolisian juga mengantisipasi dampak kegiatan terhadap mobilitas warga. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama TNI telah mengerahkan petugas sejak pagi untuk mengatur kendaraan dan menerapkan rekayasa arus lalu lintas secara situasional.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk menghindari titik-titik unjuk rasa. Warga disarankan menggunakan jalur alternatif guna mengurangi risiko terjebak kepadatan.
"Kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang tidak memiliki kepentingan urgen dapat menghindari ataupun menggunakan jalur-jalur alternatif," kata Budi.
Masyarakat dapat memantau informasi terbaru mengenai pengalihan arus dan rute alternatif melalui akun media sosial resmi Polda Metro Jaya, @poldametrojaya, dan TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro.
Budi juga menyampaikan permohonan maaf apabila pengalihan arus maupun penutupan jalan mengganggu kegiatan harian pengguna jalan. Kepolisian berupaya menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman, damai, dan tertib.
Warga yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan Polisi 110. Dengan 52 kegiatan berlangsung dalam satu hari, tantangan pengamanan tidak hanya terletak pada pengendalian situasi di lokasi aksi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kelancaran kehidupan kota.
Pengerahan 9.505 personel menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada koordinasi antarlembaga, profesionalisme petugas, komunikasi dengan peserta aksi, serta kepatuhan semua pihak terhadap aturan. Di sisi lain, informasi lalu lintas yang mudah diakses dan pilihan rute alternatif dapat membantu warga mengurangi dampak kegiatan terhadap perjalanan mereka.
