KabarJakarta.com — Banjir pesisir atau rob kembali mengancam sejumlah wilayah pesisir DKI Jakarta pada 12–16 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi kenaikan muka air laut yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di kawasan permukiman, pelabuhan, dan sentra usaha pesisir.
Peringatan ini perlu menjadi perhatian karena rob tidak hanya berpotensi menggenangi jalan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan akses warga. Di tengah ancaman tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara tengah membangun tanggul mitigasi di Jalan Mandala Bahari untuk menahan limpasan air laut yang selama ini kerap memasuki kawasan tersebut.
BMKG, melalui keterangan di situs resmi maritimnya pada Kamis (15/10), menyebut fase Bulan Baru pada 10 Oktober 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut. Berdasarkan data tinggi muka air dan prediksi pasang surut, ancaman rob perlu diantisipasi selama periode 12–16 Oktober.
Sebelas wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke, dan Penjaringan. Wilayah-wilayah tersebut berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan ketinggian air laut.
Fase bulan baru potensi pasang maksimum
Fase Bulan Baru merupakan kondisi ketika Bulan berada hampir segaris dengan Matahari dan Bumi, dengan Bulan berada di antara Bumi dan Matahari secara perkiraan. Pada fase ini, bagian Bulan yang menghadap Bumi umumnya tidak mendapat cahaya Matahari langsung sehingga tampak gelap dari permukaan Bumi.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan fenomena pasang surut air laut. Gaya gravitasi Bulan dan Matahari bekerja bersama dalam konfigurasi yang dapat menghasilkan rentang pasang surut lebih besar.
Fenomena ini dikenal sebagai pasang purnama atau spring tide, yang terjadi saat fase Bulan Baru maupun Bulan Purnama. Pada kondisi tersebut, air laut dapat mencapai pasang yang lebih tinggi dan surut yang lebih rendah dibandingkan periode ketika pengaruh kedua benda langit itu tidak saling menguatkan.
Meski demikian, fase Bulan Baru tidak otomatis menyebabkan banjir di seluruh wilayah pesisir. Tinggi pasang yang benar-benar terjadi juga dipengaruhi kondisi setempat, bentuk garis pantai, kedalaman perairan, cuaca, serta faktor meteorologis lainnya.
Ketika pasang maksimum bertepatan dengan kondisi pesisir yang rentan, air laut berpotensi melimpas ke daratan. Dampaknya dapat lebih terasa di kawasan yang memiliki elevasi rendah, sistem drainase terbatas, atau perlindungan pantai yang belum memadai.
BMKG mengingatkan bahwa potensi rob dapat mengganggu aktivitas masyarakat di pelabuhan dan permukiman pesisir. Kegiatan bongkar muat barang, usaha tambak garam, serta perikanan darat juga berisiko terdampak apabila air laut memasuki kawasan operasional.
Warga diminta pantau informasi maritim
Menghadapi potensi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap pasang maksimum air laut dan memantau perkembangan informasi cuaca maritim melalui situs serta media sosial resmi lembaga tersebut. Pemantauan informasi menjadi penting karena waktu dan ketinggian pasang dapat berbeda di setiap lokasi.
Warga tidak cukup hanya mengetahui bahwa rob berpotensi terjadi pada tanggal tertentu, tetapi juga perlu memperhatikan pembaruan informasi yang relevan dengan wilayah tempat tinggal atau aktivitas mereka.
Masyarakat pesisir perlu mewaspadai kemungkinan air memasuki jalan, halaman rumah, gudang, maupun fasilitas usaha. Pelaku kegiatan di pelabuhan dan kawasan perikanan juga perlu memperhitungkan potensi gangguan terhadap mobilitas barang dan operasional harian.
Di sisi lain, kesiapsiagaan masyarakat perlu didukung langkah mitigasi pemerintah. Peringatan dini dapat membantu warga mengambil tindakan lebih cepat, tetapi efektivitasnya bergantung pada tersedianya informasi yang mudah diakses serta kesiapan infrastruktur di lokasi rawan.
Tanggul 80 meter di Jalan Mandala Bahari
Salah satu upaya mitigasi yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara adalah pembangunan tanggul sepanjang 80 meter di Jalan Mandala Bahari. Proyek tersebut dikerjakan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara untuk mengantisipasi limpasan air laut yang sebelumnya kerap menggenangi jalan dan permukiman.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara Heria Suwandi menjelaskan tanggul baru dirancang lebih tinggi dibandingkan tanggul lama maupun ketinggian air laut ekstrem yang pernah terjadi di lokasi tersebut.
“Saat pasang laut ekstrem, tinggi air bisa mencapai 2,8 meter. Dan tanggul yang sedang dibangun saat ini mencapai 3,15 meter, sehingga air laut tak dapat masuk,” kata Heria pada Selasa.
Berdasarkan angka yang disampaikan Heria, tinggi tanggul baru memiliki selisih 35 sentimeter dibandingkan ketinggian air ekstrem yang pernah tercatat di lokasi tersebut. Sementara itu, tanggul lama yang hanya setinggi dua meter kerap terlampaui ketika air laut naik.
Limpasan air sebelumnya tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga membanjiri gudang milik Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian serta mengganggu akses di sekitarnya. Peninggian tanggul diharapkan dapat mengurangi risiko berulangnya kejadian serupa.
Namun, selisih ketinggian tersebut belum cukup untuk memastikan tanggul sepenuhnya bebas dari risiko limpasan. Efektivitas perlindungan juga ditentukan oleh kondisi struktur, kekuatan konstruksi, sambungan dengan tanggul yang sudah ada, serta kemungkinan air masuk melalui jalur lain, termasuk saluran drainase.
Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dinilai berdasarkan kemampuan tanggul menahan pasang maksimum dalam kondisi nyata, bukan hanya dari perbandingan angka ketinggian. Pemantauan saat terjadi pasang tinggi dan evaluasi setelah proyek selesai menjadi bagian penting untuk memastikan perlindungannya bekerja sesuai tujuan.
Heria menargetkan pembangunan tanggul tersebut rampung pada akhir Desember 2026. Artinya, proyek ini masih berlangsung ketika ancaman rob pada 12–16 Oktober datang.
Tanggul yang sedang dibangun belum dapat dianggap sebagai perlindungan yang sepenuhnya siap menghadapi periode tersebut.
Mitigasi infrastruktur dan kewaspadaan Warga
Ancaman rob pada pertengahan Oktober menunjukkan bahwa penanganan banjir pesisir membutuhkan dua langkah yang berjalan bersamaan: kesiapsiagaan menghadapi pasang laut dalam waktu dekat dan penguatan perlindungan pantai untuk jangka panjang.
Peringatan BMKG memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi genangan. Sementara itu, pembangunan tanggul di Jalan Mandala Bahari menjadi bagian dari upaya mengurangi kerentanan kawasan terhadap limpasan air laut.
Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi. Infrastruktur membantu menahan air, sedangkan informasi dini memungkinkan masyarakat menyesuaikan aktivitas dan mengambil langkah pengamanan.
Selama periode 12–16 Oktober 2026, warga di sebelas wilayah pesisir yang disebut BMKG perlu mengikuti perkembangan informasi maritim dan tidak menganggap kondisi aman hanya karena air laut belum meluap. Di kawasan rawan rob, kewaspadaan perlu dipertahankan hingga periode pasang maksimum berlalu.
Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi tidak hanya diukur dari pembangunan tanggul atau penerbitan peringatan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh langkah tersebut mampu mengurangi genangan, melindungi permukiman, dan menjaga aktivitas masyarakat pesisir tetap berjalan ketika air laut mencapai ketinggian maksimum.
