KabarJakarta.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin mempertanyakan program Jakwifi yang digarap Pemprov DKI Jakarta. Dia menilai, sejak diluncurkan pada 2020 lalu, program penyediaan wifi gratis di sejumlah titik di wilayah Ibu Kota tak berjalan optimal. Hal itu terungkap ketika dirinya turun ke masyarakat.
“Setiap saya turun ke masyarakat, enggak ada masyarakat yang tahu ada program wifi gratis,” kaya Syarifudin dalam rapat pembahasan Rapat Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022).
Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan laporan dan menunjukkan realisasi program Jakwifi.
“Sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang, saya minta data dan foto di mana-mana saja dipasang wifi gratis untuk masyarakat itu tapi enggak ada,” ujarnya.
Syarifudin pun protes begitu mengetahui Pemprov DKI kembali menganggarkan Rp275 miliar di RAPBD Tahun Anggaran 2023 untuk menambah Jakwifi di sejumlah titik. Dia mengusulkan anggaran itu sebaiknya dihapus dan program Jakwifi dihentikan.
“Saya merekomendasikan hapus saja anggaran program Jakwifi itu,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Syarifudin, sekolah-sekolah di Jakarta kini sudah menerapkan tatap mukan 100%. “Sementara Jakwifi sebetulnya program untuk sekolah yang dirumahkan,” tuturnya.
Ia mengusulkan agar anggaran penambahan titik Jakwifi pada 2023 dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT).
“Maksud saya, BLT BBM kebagian 1 RT paling Rp7-10 juta. Lebih baik dialihkan ke situ, dampaknya lebih signifikan,” pungkas Syarifudin.
