KabarJakarta.com - Anggaran Pemilu 2024 telah disepakati sebesar Rp76 triliun berdasarkan hasil tim konsinyering antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Rincian anggaran ini dipaparkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat bersama dengan DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Dalam paparannya, Hasyim menyebutkan usulan anggaran itu terbagi dalam dua kategori. Pertama, anggaran kegiatan tahapan yang mengambil persentase 82,71 persen atau senilai Rp63.405.969.628.000.
Kedua, anggaran kegiatan dukungan tahapan dengan mengambil persentase 17,29 persen atau senilai Rp13.250.342.666.000.
Berikut rincian anggaran senilai Rp 63.405.969.628.000 terkait kegiatan tahapan:
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan Rp2.820.649.566.000
2. Pemutakhiran data pemilih Rp6.218.595.000.000
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp759.853.132.000
4. Penetapan peserta pemilu Rp542.198.061.000
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil) Rp530.517.815.000
6. Pencalonan Presiden/Wakil Presiden serta anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Rp361.007.559.000
7. Masa kampanye pemilu Rp1.604.393.553.000
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan perhitungan suara Rp41.306.318.400.000
10. Penetapan hasil pemilu Rp9.262.436.542.000
Sementara anggaran Rp13.250.342.666.000 untuk dukungan tahapan pemilu rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Gaji Rp6.931.119.183.000
2. Sarana dan Prasarana-Operasional Perkantoran Rp6.319.223.483.000
Hasyim mengatakan anggaran sebesar Rp76 triliun itu besar kemungkinan tidak akan berubah. Hanya, dia mempertanyakan kapan anggaran itu cair, karena tahapan pemilu sudah mulai dilakukan pada tahun 2022 ini.
“Rp76 triliun itu untuk tiga tahun anggaran, tahun 2022, 2023, dan 2024. Tentang masing-masing tahun berapa besarnya sudah disampaikan KPU. Insya Allah enggak akan berubah, tapi yang jadi persoalan, kapan cairnya,” ujarnya.
“Tahun 2022 ini membutuhkan anggaran sebesar Rp8 triliun sekian, sudah cair Rp2 triliun, masih Rp6 triliun lagi yang belum,” pungkasnya.
