KabarJakarta.com -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembangunan sumur resapan tetap dilakukan sekalipun anggaran dalam APBD DKI tahun 2022 dihapus. Rencananya, Pemprov DKI akan melibatkan pihak swasta hingga masyarakat dalam membangun sumur resapan.
Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan lebih menggenjot program kolaborasi pelaksanaan drainase vertikal dengan pihak swasta, masyarakat, atau dengan lembaga pemerintahan lainnya.
Dalam program ini, jelas Riza, pihak-pihak yang disebutkn tadi akan memegang porsi lebih besar dalam proyek drainase vertikal.
Ia memaparkan, saat ini 8,9 pesen aset sumur resapan di Ibu Kota dipegang oleh Pemprov DKI 35 persen pihak ssta, dan 53 persen masyarakat.
Pada tahun depan, proyek in difokuskan pada pembangunan drainase vertikal tipe waduk yang berfungsi menampung air hujan.
“Untuk tahun 2022, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI akan fokus pada drainase vertikal (DV) tipe waduk yang fungsinya menampung air hujan DV tipe sumur resapan. Pelaksanaannya akan dilakukan oleh sudin-sudin seperti yang dilakukan sekarang ini,” jelas Riza Patria, Kamis (2/12/2021).
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran untuk membangun sumur resapan dalam APBD DKI 2022. Salah satu pertimbangan penghapusan anggaran tersebut adalah terkait efektivitas mengatasi banjir di Ibu Kota.
“Oleh forum banggar dinolkan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh, Rabu (1/12).
Ia menjelaskan, dalam rapat APBD DKI 2021 tingkat komisi, DPRD DKI memangkas anggaran sumur resapn dari Rp322 miliar menjadi Rp120 miliar. Namun, di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI alokasi dana tersebut dicoret.
“Kalau di komisi sudah kita kurangi jadi Rp120 miliar. Kalau di Banggar disepakati dinolkan saja,” terangnya.
