KabarJakarta.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan deklarasi koalisi Partai NasDem dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) urung dilakukan tanggal 10 November 2022. Apa penyebabnya?
Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan deklarasi dilakukan pada 10 November 2022. Akan tetapi, kata Willy, rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.
“Bisa dipastikan deklarasi bersama tidak jadi tanggal 10 November. Karena PKS masih akan melakukan rapat majelis syuro akhir Desember nanti,” ungkap Willy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Adapun rapat majelis syuro PKS disebut sebagai mekanisme internal untuk menentukan langkah politik terkait penentuan koalisi, termasuk keputusan pengusungan capres-cawapres.
Sementara itu, lanjut Willy, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru kembali ke Tanah Air sekitar 10 November 2022. Diketahui, AHY saat ini sedang berada di Jerman.
Namun demikian, dia mengklaim, tidak ada gangguan soliditas antara ketiga parpol yang berencana akan berkoalisi tersebut. sebaliknya, NasDem, Partai Demokrat dan PKS disebutnya semakin mesra.
“Setidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut. Tinggal kesepahaman dituangkan secara formal menjadi kesepakatan bersama,” tuturnya.
Deklarasi Digelar Sendiri-sendiri
Meski batal menggelar deklarasi bersama, Willy menyebutkan, kemungkinan ketiga parpol itu akan melakukan deklarasi Koalisi Perubahan sendiri-sendiri.
Selain itu, proses deklarasi tak disertai dengan pengumuman penentuan cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai NasDem.
“Mungkin belum penentuan cawapres. Nanti disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Kita mencoba rasional, mencoba realistis, mencoba membuka diri secara lebih luas,” ujarnya.
Kata Willy lagi, pengumuman cawapres akan menjadi salah satu strategi Koalisi Perubahan memenangkan Pilpres 2024. “Bagaimana kemudian cawapres, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita bisa jadikan elemen of surprise,” kata Willy.
Anies Terancam Batal Nyapres
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, batalnya deklarasi Koalisi Perubahan pada 10 November mengindikasikan bahwa proses negosiasi antara NasDem, Partai Demokrat, dan PKS belum rampung. Akan tetapi, ia yakin ketiga parpol cenderung tetap akan bekerja sama untuk memberi jalan Anies melenggang ke gelanggang pertarungan kursi RI-1.
Alasannya, PKS, Nasdem dan Demokrat telah menjual narasi yang sama untuk konstituennya.
“Sebab narasi perubahan merupakan basis narasi yang tepat untuk partai-partai oposisi, guna mengelola dan mengonsolidasikan basis pemilih loyal mereka,” terangnya.
Senada dikatakan pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro yang berpendapat PKS dan Demokrat akan tetap bersama Nasdem. Ia melihat dua parpol oposisi pemerintah itu justru akan mengalami banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), atau koalisi Gerindra-PKB.
“Demokrat maupun PKS tidak akan menjadi pemain utama di KIB atau koalisi Gerindra-PKB karena gabung belakangan setelah koalisi itu dibentuk,” kata Kumoro.
Sementara jika Koalisi Perubahan terbentuk dan memenangkan Pilpres 2024, maka PKS dan Demokrat mendapatkan jaminan kursi menteri.
“Keterlibatan mereka dalam Koalisi Perubahan ini apabila terbentuk mereka lah inisiator koalisi bersama Partai Nasdem,” pungkasnya.
