KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun. Peningkatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif agar pembangunan Jakarta tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Banggar, Suhud Alynudin, menjelaskan penggunaan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat melalui pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.
"Kami berkomitmen anggaran ini tetap fokus pada mandatory spending, yaitu pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial," ujar Suhud, Kamis (19/11).
Menurut dia, ketiga sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sedangkan kesehatan menentukan kualitas hidup dan produktivitas warga. Sementara itu, perlindungan sosial diperlukan untuk menjaga masyarakat rentan agar tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar.
Pendidikan dan kesehatan fondasi pembangunan
Prioritas pendidikan memiliki landasan yang kuat dalam kebijakan penganggaran daerah. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam rancangan awal APBD 2027 yang disampaikan Pemprov DKI pada Oktober 2026, anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp20,04 triliun atau 26,71 persen dari total belanja daerah sebesar Rp75,04 triliun.
Alokasi tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Pembiayaan ini berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat.
Di sisi lain, kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang tidak kalah penting. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan fasilitas medis yang memadai.
Dalam rancangan awal anggaran 2027, Pemprov DKI juga menempatkan penanganan stunting, peningkatan pelayanan gizi, pemberian makanan tambahan, serta pengadaan alat penunjang medis sebagai perhatian sektor kesehatan.
Adapun perlindungan sosial berperan menjaga daya beli dan membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Karena itu, ketiga sektor tersebut perlu berjalan beriringan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Namun, angka Rp20,04 triliun untuk pendidikan merupakan alokasi dalam rancangan awal. Rincian final anggaran pendidikan dan kesehatan setelah kesepakatan Banggar dan TAPD belum tercantum dalam informasi kesepakatan yang disampaikan kepada publik.
APBD meningkat 4,9 persen
Suhud menjelaskan, APBD DKI Jakarta 2027 yang disepakati mencapai Rp86.317.532.810.581. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp82,3 triliun.
Kenaikan sekitar Rp4 triliun tersebut memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, peningkatan kapasitas anggaran harus diikuti kemampuan pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah. Sebab, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak didukung penerimaan yang memadai dan pengelolaan belanja yang efektif.
Suhud mengingatkan jajaran eksekutif agar memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai perencanaan. Program yang telah disusun juga harus dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan realisasi yang dapat mengurangi manfaat anggaran bagi masyarakat.
Sinergi DPRD dan Pemprov DKI
Dalam pelaksanaannya, sinergi DPRD dan Pemprov DKI menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, sedangkan Pemprov DKI bertanggung jawab menjalankan program serta memastikan target pendapatan dan belanja tercapai.
Karena itu, keberhasilan APBD 2027 tidak cukup diukur dari besarnya nilai anggaran. Kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta manfaat yang diterima masyarakat juga menjadi ukuran penting.
Suhud berharap peningkatan APBD tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
"Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan warga. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggarannya," tegasnya.
Dengan demikian, tantangan Pemprov DKI pada 2027 bukan sekadar mengelola anggaran Rp86,3 triliun, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memperkuat pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.