KabarJakarta.com — Tujuh rumah permanen berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Bangunan yang berada di kawasan Jalan Baru Ampar itu menjadi persoalan karena didirikan di atas aset Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tanpa izin pemanfaatan lahan yang sah.
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemprov DKI memutuskan mengambil langkah penertiban setelah menemukan sebagian aset pemerintah daerah dikuasai pihak ketiga dan dimanfaatkan untuk pembangunan klaster perumahan.
Dalam rapat terbatas di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11), Pramono menyetujui pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga kepada pihak yang mendirikan bangunan tersebut. Jika seluruh peringatan tidak diindahkan, pemerintah daerah akan melanjutkan dengan tindakan penertiban.
"Kalau peringatan tidak diindahkan, saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan," kata Pramono.
Menurut dia, pembangunan tujuh rumah permanen tersebut telah mengganggu pemanfaatan aset Dispora. Apalagi, bangunan didirikan tanpa izin yang semestinya.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keberadaan tujuh rumah. Lebih jauh, kasus tersebut memperlihatkan persoalan pengamanan aset pemerintah daerah ketika tanah yang seharusnya berada dalam penguasaan pemerintah justru dimanfaatkan pihak lain.
Satu PBG untuk tujuh rumah
Camat Kramat Jati, Kamal Alatas, menjelaskan tujuh bangunan tersebut berada di Jalan Baru Ampar, Kelurahan Batu Ampar. Lahan milik Dispora itu telah dikuasai pengembang dan dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan perumahan berbentuk klaster.
Berdasarkan keterangan Pemprov DKI, pembangunan tujuh rumah tersebut menggunakan satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, persetujuan itu kemudian diputuskan untuk dicabut.
Pramono menegaskan pencabutan PBG membuat pihak yang membangun tidak lagi memiliki dasar perizinan untuk mendirikan bangunan di lokasi tersebut.
Kamal juga menyebut tidak seluruh lahan telah dibangun. Sebagian area masih berupa tanah kosong, sedangkan bagian lainnya dimanfaatkan sebagai empang.
Kondisi itu menunjukkan persoalan penguasaan aset tidak hanya menyangkut tujuh rumah yang sudah berdiri. Ada bagian lahan lain yang juga perlu dipastikan status penguasaan dan pemanfaatannya agar tidak terus digunakan tanpa dasar hukum.
Penguasaan lahan disorot sejak 2025
Persoalan penguasaan lahan tersebut ternyata bukan baru muncul setelah Pramono memerintahkan penertiban. Indikasi masalahnya sudah mencuat sejak 2025. Pada 25 November 2025, Lurah Batu Ampar saat itu, Rusman Rusli, mengirimkan surat bernomor 1586/PU.04.00 kepada Camat Kramat Jati untuk mengklarifikasi status tanah yang digunakan pengembang.
Dalam surat tersebut, kelurahan menyatakan belum menemukan informasi maupun dokumen resmi mengenai perubahan kepemilikan lahan Dispora. Pembangunan perumahan juga disebut berlangsung tanpa sepengetahuan kelurahan. Bahkan, tidak ditemukan surat izin pemanfaatan lahan yang menjadi dasar pembangunan.
Rusman mengungkapkan, lahan yang sebelumnya diketahui memiliki luas sekitar 16.000 meter persegi itu sebagian telah berubah menjadi kawasan perumahan. Saat memberikan keterangan pada Januari 2026, ia menyebut luas lahan yang tersisa sekitar 1.600 meter persegi.
Ia juga menyampaikan bahwa permintaan klarifikasi kepada pihak kecamatan belum memperoleh jawaban saat itu. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penguasaan aset sebenarnya sudah teridentifikasi sebelum pemerintah memutuskan penertiban pada November 2026.
Namun, ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Belum diketahui secara pasti sejak kapan pengembang mulai menguasai lahan, siapa nama perusahaan pengembang, siapa pihak yang memberikan akses penguasaan, serta bagaimana tujuh rumah tersebut bisa dibangun menggunakan satu PBG.
Pemprov DKI juga belum membeberkan dokumen yang menjelaskan riwayat perolehan tanah, batas bidang, dan kronologi penguasaan oleh pihak ketiga.
Karena itu, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa seluruh persoalan terjadi akibat penyerobotan yang disengaja. Penelusuran dokumen kepemilikan, administrasi aset, dan perizinan menjadi penting untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
Risiko penguasaan tanah tanpa hak
Secara hukum, penguasaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya secara tegas melarang penggunaan tanah tanpa izin yang sah.
Pasal 3 dan Pasal 4 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan penggunaan tanah tanpa izin, termasuk memerintahkan pihak yang menguasai tanah untuk mengosongkan lokasi.
Sementara Pasal 6 mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang menggunakan tanah tanpa izin maupun pihak yang menyuruh atau membantu perbuatan tersebut. Penerapan ketentuan pidana tetap membutuhkan pembuktian sesuai proses hukum.
Dalam konteks aset Dispora, pengembang juga tidak otomatis memperoleh hak atas tanah hanya karena telah membangun rumah atau menguasainya dalam jangka waktu tertentu.
Jika tidak memiliki dasar peralihan hak atau perjanjian pemanfaatan yang sah, penguasaan tersebut dapat dipersoalkan. Pemprov DKI dapat menuntut pengosongan, pemulihan penguasaan aset, dan apabila memenuhi unsur hukum, menempuh proses pidana.
Pencabutan PBG juga menjadi persoalan tersendiri. Persetujuan tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah. Izin mendirikan bangunan tidak menghapus kewajiban pengembang untuk membuktikan hak atau izin pemanfaatan atas tanah yang digunakan.
Lemahnya pengamanan aset
Kasus lahan Dispora di Batu Ampar juga memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menjaga aset daerah. Tidak sedikit persoalan penguasaan tanah pemerintah baru mencuat setelah lahan dimanfaatkan pihak lain atau berubah menjadi bangunan permanen.
Padahal, Pemprov DKI telah memiliki Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Tetap Tanah yang Berpotensi Hilang dan Dikuasai Pihak Lain. Aturan tersebut menginstruksikan perangkat daerah melakukan pengamanan aset sekaligus menempuh penyelesaian hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Pengamanan fisik, pemasangan tanda kepemilikan, pemagaran, pencatatan administrasi, serta pengawasan berkala menjadi bagian penting untuk mencegah penguasaan tanpa hak.
Kasus Batu Ampar juga menuntut keterbukaan mengenai bagaimana aset seluas sekitar 15.572 meter persegi tersebut bisa sebagian dikuasai pihak ketiga. Hasil pengukuran ulang Pemprov DKI menunjukkan sekitar 7.000 meter persegi dikuasai pihak ketiga dan 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang.
Dengan demikian, penertiban tujuh rumah seharusnya menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan penguasaan seluruh lahan, bukan sekadar membongkar bangunan. Pemprov DKI perlu mengungkap riwayat penguasaan tanah, identitas pengembang, dasar penerbitan PBG, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatan aset tersebut.
Sebab, mengamankan aset pemerintah bukan hanya soal mengembalikan tanah kepada negara, melainkan juga memastikan tidak ada celah administrasi dan pengawasan yang memungkinkan aset publik dikuasai pihak lain.
