KabarJakarta.com — Pergantian pimpinan Polda Metro Jaya bukan sekadar peralihan jabatan di tubuh kepolisian. Di tengah kompleksitas persoalan keamanan ibu kota dan sekitarnya, perubahan kepemimpinan ini membawa harapan sekaligus tantangan: bagaimana memastikan polisi semakin dekat dengan masyarakat, bertindak profesional, dan memberikan rasa aman yang nyata.
Momentum itu ditandai melalui tradisi pisah sambut Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (9/10) malam. Komjen Pol. Prof. Dadang Hartanto resmi memimpin Polda Metro Jaya sebagai Kapolda, didampingi Irjen Pol. Adex Yudiswan sebagai Wakapolda.
Keduanya menggantikan Komjen Pol. Asep Edi Suheri dan Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. Asep mendapat penugasan baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, sedangkan Dekananto dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan pimpinan baru dari Gerbang Jagatama menuju Gedung Promoter, dilanjutkan penyerahan Pataka Polda Metro Jaya. Agenda kemudian diisi rapat paripurna pengurus Bhayangkari Daerah Metro Jaya, serah terima jabatan Ibu Asuh Polisi Wanita (Polwan), serta malam pisah sambut.
Acara ditutup dengan pelepasan kedua pejabat lama meninggalkan markas kepolisian tersebut.Tradisi ini memang menjadi bagian dari tata upacara institusi.
Namun, pergantian pimpinan di wilayah dengan persoalan keamanan yang beragam seperti Jakarta dan kawasan penyangganya juga menjadi kesempatan untuk menilai arah kebijakan, kesinambungan program, dan kualitas pelayanan kepolisian.
Dadang Hartanto dan tantangan memimpin Jakarta
Dadang bukan sosok baru dalam struktur kepolisian. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 ini memiliki pengalaman dalam bidang reserse, kepemimpinan kewilayahan, manajemen organisasi, serta pendidikan kepolisian.
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjabat Kapolrestabes Medan, Wakapolda Sumatera Utara, hingga memimpin lembaga pendidikan kepolisian. Ia juga menekuni bidang akademik dan dikukuhkan sebagai guru besar ilmu administrasi publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada 2023.
Sebelum ditugaskan ke Jakarta, Dadang menjabat Kapolda Maluku. Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memahami persoalan keamanan di wilayah yang memiliki karakter sosial dan geografis berbeda.
Penugasan ke Polda Metro Jaya menghadirkan tantangan tersendiri. Jakarta dan daerah penyangganya menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kejahatan konvensional, penipuan digital, peredaran narkotika, kemacetan, hingga pengamanan kegiatan masyarakat dan penyampaian pendapat di muka umum.
Karena itu, pengalaman operasional perlu berjalan beriringan dengan kemampuan mengelola organisasi dan memahami kebutuhan warga. Keberhasilan seorang Kapolda tidak cukup diukur dari banyaknya pengungkapan kasus, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan, menjaga hak masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap institusi.
Sementara itu, jabatan Adex Yudiswan sebagai Wakapolda, perannya penting dalam membantu Kapolda mengoordinasikan pelaksanaan tugas, mengawasi kinerja satuan, dan memastikan kebijakan pimpinan diterapkan di lapangan.
Asep Edi Suheri dari Kapolda menuju pengawasan internal
Di sisi lain, penugasan baru Asep Edi Suheri memperlihatkan bagaimana rotasi jabatan dapat membawa perwira berpengalaman dari fungsi operasional menuju fungsi pengawasan.
Asep merupakan lulusan Akpol 1994 dengan pengalaman panjang di bidang reserse. Ia pernah menjabat Kapolres Cirebon Kota, Kapolres Sukabumi, Wakapolresta Bekasi Kota, dan Kapolresta Tangerang.
Kariernya berlanjut di Bareskrim Polri, antara lain sebagai Direktur Tindak Pidana Siber dan Wakil Kepala Bareskrim.
Ia mulai memimpin Polda Metro Jaya pada Agustus 2025. Setelah sekitar 14 bulan, ia mendapat penugasan sebagai Irwasum Polri.
Posisi Irwasum memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan internal, pemeriksaan, serta penguatan akuntabilitas di lingkungan Polri. Dengan demikian, pengalaman Asep dalam menangani perkara dan mengelola satuan operasional dapat menjadi bekal untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai ketentuan.
Adapun Dekananto Eko Purwono, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya, kini memimpin Polda Jawa Timur. Perwira yang memiliki pengalaman di bidang intelijen dan keamanan itu pernah bertugas sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Timur sebelum ditempatkan di Jakarta pada Agustus 2025.
Rotasi dilakukan setelah Kapolri berganti
Pergantian pimpinan Polda Metro Jaya merupakan bagian dari perombakan organisasi yang dilakukan setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Sehari setelahnya, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mencakup pergantian 19 Kapolda dan sejumlah pejabat strategis lainnya di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian penting dari dinamika organisasi Polri. Hal itu dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10).
Pergantian yang dilakukan segera setelah Kapolri baru menjabat dapat dipahami sebagai langkah awal untuk menata susunan kepemimpinan dan menempatkan personel sesuai kebutuhan organisasi. Pimpinan baru memerlukan tim yang mampu menerjemahkan arah kebijakannya menjadi program kerja.
Polri menyatakan rotasi dilakukan atas pertimbangan organisasi dan pembinaan karier. Bagi Polda Metro Jaya, tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan di tingkat pimpinan tidak mengganggu pelayanan publik, penanganan perkara, maupun program keamanan yang sedang berjalan.
Polisi bersama masyarakat, bukan sekadar slogan
Dalam kepemimpinan baru ini, Polda Metro Jaya menyatakan komitmen untuk melanjutkan program Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat. Komitmen tersebut diarahkan pada peningkatan pelayanan yang humanis, kepedulian terhadap warga, dan upaya memberikan rasa aman.
Makna pendekatan ini seharusnya terlihat dalam pengalaman sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan polisi. Warga perlu memperoleh pelayanan yang mudah diakses, laporan yang ditindaklanjuti, penanganan perkara yang transparan, serta perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang.
Kehadiran polisi juga tidak semestinya baru terasa setelah terjadi kejahatan atau konflik. Pencegahan melalui komunikasi dengan warga, pemetaan kerawanan, penyelesaian persoalan di tingkat komunitas, dan respons cepat terhadap pengaduan sama pentingnya dengan penegakan hukum.
Bagi Jakarta dan wilayah penyangganya, pendekatan tersebut perlu menjangkau beragam kelompok, termasuk pengguna transportasi umum, pekerja, pelaku usaha kecil, kelompok rentan, dan warga yang menyampaikan aspirasi. Pengamanan demonstrasi, misalnya, harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat secara damai.
Di sinilah arti penting Polri bagi masyarakat dan negara. Sebagai institusi penegak hukum dan pemelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, Polri berperan menjaga agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan berlangsung dalam situasi yang aman.
Akan tetapi, kewenangan besar tersebut harus diimbangi pengawasan, profesionalisme, dan pertanggungjawaban. Kepercayaan publik tidak terbentuk hanya melalui seremoni pergantian jabatan atau pernyataan komitmen.
Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum diterapkan secara konsisten, penyalahgunaan kewenangan ditindak, dan pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.
Ujian sesungguhnya setelah seremoni
Pergantian pimpinan Polda Metro Jaya kini telah ditandai melalui penyerahan pataka dan tradisi pisah sambut. Dadang Hartanto dan Adex Yudiswan mendapat tanggung jawab untuk melanjutkan tugas institusi sekaligus memastikan pelayanan kepolisian semakin relevan dengan kebutuhan warga.
Bagi Asep Edi Suheri dan Dekananto Eko Purwono, penugasan baru menjadi babak berikutnya dalam perjalanan karier mereka. Bagi institusi, rotasi merupakan mekanisme untuk menjaga dinamika organisasi dan menempatkan personel pada tanggung jawab yang berbeda.
Namun, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pergantian ini jauh lebih sederhana dan konkret: apakah warga merasa lebih aman, apakah laporan ditangani dengan serius, dan apakah polisi hadir sebagai pelindung yang dapat dipercaya?
Jawabannya tidak akan ditentukan oleh meriahnya malam pisah sambut, melainkan oleh tindakan kepemimpinan baru dalam bulan-bulan mendatang. Komitmen Polisi Bersama Masyarakat baru memiliki arti ketika benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang dilayani.
