KabarJakarta.com — Wacana memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo memunculkan pertanyaan tentang kelayakan habitat baru dan risiko keselamatan satwa. Kematian Musofa setelah translokasi di kawasan Ujung Kulon menjadi pengingat bahwa upaya menyelamatkan spesies langka ini tidak sederhana.
Rencana pemerintah membangun habitat kedua bagi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menuai perdebatan. Gagasan yang ditujukan untuk mengurangi risiko kepunahan tersebut justru menghadapi pertanyaan mendasar: apakah pemindahan satwa dari habitat aslinya benar-benar menjadi solusi terbaik?
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Upaya translokasi badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebelumnya menghadapi kenyataan pahit. Seekor badak bernama Musofa yang dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) tidak berhasil diselamatkan setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan dan akhirnya mati.
Peristiwa tersebut menjadi catatan penting ketika pemerintah mulai membicarakan pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke kawasan yang berbeda, dengan karakteristik lingkungan dan tantangan adaptasi tersendiri.
Ancaman bencana jadi alasan pemerintah
Wacana pembentukan habitat kedua mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan tersebut dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Hashim menilai keberadaan seluruh populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon membuat spesies tersebut rentan terhadap bencana alam. Ancaman gempa bumi, tsunami di Selat Sunda, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi pertimbangan utama.
Menurutnya, apabila bencana besar terjadi dan menghancurkan habitat utama, populasi badak Jawa berpotensi mengalami kepunahan sekaligus.
"Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo," kata Hashim.
Secara prinsip, gagasan membangun populasi liar kedua atau second wild population memang memiliki tujuan konservasi yang penting. Dengan memiliki lebih dari satu habitat, risiko kepunahan akibat bencana yang melanda satu kawasan dapat dikurangi.
Namun, memindahkan satwa yang sangat langka bukan sekadar memindahkan individu dari satu hutan ke hutan lainnya. Ada persoalan kesehatan, kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, kemampuan berkembang biak, hingga keselamatan selama proses pengangkutan.
Kemenhut: masih sebatas wacana
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan gagasan pengembangan habitat kedua di Alas Purwo belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan Alas Purwo merupakan salah satu kawasan potensial yang dapat dipertimbangkan melalui kajian ilmiah.
"Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi potensial perlu dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak Jawa. Namun gagasan tersebut masih tahap wacana," ujar Ristianto di Jakarta, Minggu (15/11).
Menurut Ristianto, gagasan pembentukan habitat kedua sebenarnya sudah berkembang sejak 1980-an. Tujuannya mengurangi ketergantungan populasi badak Jawa pada satu kawasan yang memiliki risiko bencana alam maupun wabah penyakit.
Meski demikian, penyebutan Alas Purwo sebagai calon lokasi potensial tidak otomatis membuktikan kawasan tersebut memenuhi seluruh persyaratan sebagai habitat baru. Kelayakannya harus ditentukan melalui kajian menyeluruh, termasuk perbandingan teknis dengan kawasan alternatif lainnya.
Sejumlah aspek yang harus diperiksa meliputi ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas ruang jelajah, serta potensi konflik dengan manusia. Pemerintah juga belum menentukan jumlah badak yang akan dipindahkan, komposisi jantan dan betina, maupun metode translokasi. Seluruh keputusan tersebut masih bergantung pada hasil kajian populasi sumber.
Dengan demikian, hingga saat ini belum tersedia kepastian mengenai pelaksanaan maupun jadwal pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo.
Musofa dan translokasi yang tidak sederhana
Persoalan keselamatan menjadi semakin penting jika melihat pengalaman translokasi sebelumnya di JRSCA, kawasan konservasi seluas sekitar 5.100 hektare di Ujung Kulon. Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, menjelaskan Musofa merupakan badak Jawa pertama yang ditranslokasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan populasi dan keragaman genetik.
Proses pemindahan dimulai ketika Musofa masuk ke dalam perangkap pada 3 November 2025. Dua hari kemudian, satwa tersebut tiba di JRSCA untuk menjalani perawatan dan pemantauan.
Namun, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya mati pada 7 November 2025. Ardi mengungkapkan proses translokasi telah dirancang dengan melibatkan ahli konservasi dalam dan luar negeri, dokter hewan, serta unsur TNI. Persiapan juga mencakup simulasi, penilaian etik, kesiapan logistik, dan pengamanan.
"Seluruh prosedur dilaksanakan sesuai standar konservasi internasional, dengan simulasi, penilaian etik, serta kesiapan logistik dan pengamanan. Namun penyakit kronis yang lama diderita jadi tantangan medis yang tidak bisa diatasi," papar Ardi di Pandeglang, Kamis (27/11/2025).
Hasil nekropsi tim patologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University menemukan penyakit kronis pada organ lambung, usus, dan otak, disertai infeksi parasit dalam jumlah signifikan serta degenerasi jaringan.
Temuan tersebut menunjukkan Musofa telah memiliki persoalan kesehatan serius sebelum kematiannya. Karena itu, kematiannya tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai akibat langsung proses translokasi. Namun, peristiwa itu memperlihatkan betapa kompleksnya penanganan kesehatan badak Jawa, bahkan ketika pemindahan masih berlangsung di dalam kawasan habitat asalnya.
Pengalaman tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Jika translokasi lokal saja membutuhkan persiapan panjang dan menghadapi risiko medis, pemindahan lintas provinsi ke lingkungan baru tentu memerlukan standar kehati-hatian yang lebih tinggi.
WWF: jangan korbankan populasi asal
Direktur Forest dan Wildlife WWF-Indonesia, M. Ali Imron, dikutip dari Kompas.com mengingatkan agar rencana translokasi tidak mengganggu keberlangsungan populasi badak Jawa yang masih bertahan di Ujung Kulon.
Pemindahan harus menjadi bagian dari strategi konservasi terpadu, bukan satu-satunya jalan penyelamatan.
Selain mempertimbangkan risiko terhadap individu yang dipindahkan, pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap struktur demografi, keragaman genetik, dan kemampuan populasi asal untuk terus berkembang biak.
Tidak semua individu badak dapat dipindahkan. Pemilihannya harus mempertimbangkan kondisi genetik dan jumlah kromosom haploid agar tidak justru melemahkan populasi di Ujung Kulon.
Ali juga mengingatkan adanya risiko stres, cedera, gangguan kesehatan, bahkan kematian selama penangkapan dan pengangkutan. Setelah tiba di habitat baru, tantangannya berlanjut pada kemampuan adaptasi, kecukupan pakan dan air, ancaman penyakit, serta keberhasilan reproduksi.
Karena itu, WWF meminta penerapan prosedur operasional standar yang ketat berdasarkan prinsip kesejahteraan satwa (animal welfare), dengan dukungan tenaga ahli, fasilitas medis, serta protokol keselamatan yang memadai.
Penolakan dari Pandeglang dan masyarakat Ujung Kulon
Wacana pemindahan tersebut juga mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyatakan keberatan jika sebagian populasi badak Jawa dipindahkan keluar Banten. Selain mempertanyakan risiko adaptasi, ia menilai badak Jawa merupakan ikon dan kebanggaan daerah.
"Badak Jawa adalah ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut, karena otomatis kebanggaan daerah ikut punah," ujarnya, Sabtu (14/11).
Iing meminta pemerintah pusat mengkaji ulang gagasan tersebut dengan melibatkan pakar ekologi dan pemangku kepentingan lokal. Menurutnya, penguatan perlindungan habitat asli dan mitigasi bencana di Ujung Kulon lebih mendesak untuk dilakukan.
Penolakan serupa disampaikan Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon. Mereka meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat, mengevaluasi program JRSCA, serta membuka dokumen kajian ilmiah kepada publik.
Aliansi juga menyoroti perbedaan karakteristik ekosistem Ujung Kulon dan Alas Purwo, risiko penangkapan serta pengangkutan, persoalan perburuan liar, dan rendahnya keragaman genetik akibat perkawinan sedarah (inbreeding).
Mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana pemindahan, memprioritaskan pengamanan habitat, serta melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
WALHI pertanyakan urgensi pemindahan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, dikutip Kompas, menilai pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo harus didasarkan pada kajian ekologis yang transparan.
Urgensi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai alasan utama pemindahan masih diperdebatkan. Pasalnya, badak Jawa telah lama hidup di Ujung Kulon dan mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1883.
WALHI juga menyoroti dugaan keterkaitan wacana pemindahan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon. Namun, Umi menegaskan dugaan tersebut belum dapat dikonfirmasi dan masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
WALHI mendorong pemerintah memperkuat perlindungan habitat, bukan mengambil langkah yang justru berpotensi menambah ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
Menguji solusi, bukan sekadar pindahkan satwa
Perdebatan mengenai habitat kedua pada dasarnya mempertemukan 2 (dua) kebutuhan konservasi: mengurangi risiko bencana akibat konsentrasi populasi di satu kawasan dan memastikan keselamatan setiap individu yang dipindahkan.
Keduanya sama-sama penting. Membiarkan seluruh populasi bergantung pada satu habitat memiliki risiko besar. Namun, memindahkan satwa tanpa kepastian kelayakan habitat dan kesiapan medis juga dapat menimbulkan ancaman baru.
Kematian Musofa menjadi pengingat bahwa keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari terlaksananya pemindahan satwa. Kondisi kesehatan, kemampuan adaptasi, keberhasilan reproduksi, dan keberlanjutan populasi harus menjadi ukuran utama.
Pemerintah perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa Alas Purwo benar-benar layak menjadi habitat kedua melalui kajian ekologis, kesehatan, genetik, dan mitigasi risiko yang dapat diperiksa secara independen. Pada saat bersamaan, perlindungan Ujung Kulon tidak boleh dikendurkan. Pengamanan habitat, pencegahan perburuan, pengelolaan penyakit, serta perbaikan keragaman genetik harus tetap berjalan.
Habitat kedua seharusnya menjadi tambahan perlindungan, bukan alasan untuk mengabaikan habitat utama. Sebab, tujuan akhirnya bukan sekadar memindahkan badak Jawa ke tempat yang lebih aman, melainkan memastikan spesies yang kini hanya bertahan di Indonesia itu tetap hidup dan berkembang biak.
