KabarJakarta.com — Masa depan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) kembali menjadi perhatian setelah muncul wacana membangun habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, penyakit, dan gangguan ekosistem yang dapat mengancam seluruh populasi badak yang kini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.
Namun, rencana pemindahan satwa langka tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Selain menyangkut kesiapan habitat baru dan keselamatan satwa, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kedua persoalan itu memiliki konteks hukum dan kebijakan yang berbeda. Penetapan WUP bukan berarti kegiatan pertambangan otomatis dapat dilakukan. Begitu pula rencana membangun habitat kedua tidak serta-merta berarti badak Jawa akan segera dipindahkan.
Meski demikian, keterkaitan keduanya perlu dicermati. Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi, melainkan benteng terakhir bagi keberlangsungan salah satu mamalia paling langka di dunia. Karena itu, setiap kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam maupun pengelolaan satwa harus menjamin kelestarian ekosistem yang menjadi tempat hidupnya.

WUP di perairan Ujung Kulon
Kontroversi mengenai wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon berawal dari penetapan sebagian kawasan perairan Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Kementerian ESDM pada 17 November 2026 menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, wilayah yang masuk dalam penetapan WUP merupakan sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional, bukan wilayah daratan maupun kawasan konservasi TNUK. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan izin pertambangan, baik di dalam kawasan TNUK maupun di wilayah perairan yang dimaksud.
Untuk memahami persoalan tersebut, perlu melihat kembali proses pengusulan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Dua tahun kemudian, pemerintah daerah kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Melalui usulan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK kemudian masuk dalam WUP.
Penetapannya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan tersebut selanjutnya ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Pada 12 Februari 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Keputusan tersebut mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Dwi Anggia, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi.
"Perlu ditegaskan, penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," papar Anggia.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. ESDM juga menegaskan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK.
Dengan demikian, secara administratif, penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak dapat disamakan dengan penetapan kawasan taman nasional sebagai wilayah tambang. Namun, keberadaan rencana pemanfaatan sumber daya mineral di sekitar kawasan konservasi tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan tekanan ekologis.
Keterbukaan peta koordinat dan batas wilayah menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi WUP terhadap kawasan konservasi, habitat satwa, dan wilayah penyangganya.

Tambang Cibaliung menambah pertanyaan
Selain penetapan WUP di perairan, perhatian terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Pandeglang juga tertuju pada PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), perusahaan tambang emas yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Antam).
Kegiatan operasional perusahaan tersebut berhenti pada Mei 2022 setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut. Kegiatan pascatambang kemudian dimulai pada Juni 2022.
Namun, persoalan perizinannya belum sepenuhnya lepas dari perhatian publik. Dalam laporan kuartal III 2026, Antam masih mencatat adanya upaya keberatan atau pemulihan IUP Cibaliung.
Pada 18 November 2026, Antam menyatakan perusahaan maupun PT CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan atau membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Perusahaan juga menegaskan kegiatan pertambangan sebelumnya berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Dua persoalan ini perlu dibedakan. WUP di perairan merupakan bagian dari penetapan wilayah pertambangan, sedangkan tambang Cibaliung berkaitan dengan riwayat izin usaha pertambangan di daratan. Keduanya memiliki konteks hukum berbeda.
Meski demikian, status perizinan, kewajiban pascatambang, dan jaminan pemulihan lingkungan tetap perlu dijelaskan secara terbuka. Terlebih, kawasan Pandeglang memiliki ekosistem penting yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan di sekitar habitat badak Jawa.

FOKSI minta pemerintah buka dokumen
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI) wilayah DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz, meminta pemerintah membuka seluruh informasi mengenai kebijakan pertambangan di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon.
Menurut Marwan, masyarakat membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan konservasi, penetapan wilayah pertambangan, dan pemanfaatan ruang di sekitar habitat badak Jawa.
Ia mengingatkan agar upaya pemindahan satwa tidak justru berjalan bersamaan dengan kebijakan yang berpotensi mengurangi perlindungan terhadap habitat aslinya.
"Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi habitatnya justru terancam oleh kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Kami tidak sedang menuduh adanya agenda tersembunyi di balik rencana relokasi, tetapi ketika ada penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon dan persoalan tambang emas Cibaliung, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik," kata Marwan di Jakarta, Rabu (18/11).
FOKSI menilai klarifikasi ESDM mengenai tidak adanya wilayah pertambangan di dalam TNUK perlu diikuti keterbukaan dokumen, terutama peta resmi dan koordinat WUP. Organisasi tersebut mengusulkan pemerintah membentuk tim kajian independen yang melibatkan ahli konservasi badak, peneliti, perguruan tinggi, ahli geologi, ahli mitigasi bencana, pakar tata ruang, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil.
Setidaknya ada tujuh hal yang dinilai perlu dijelaskan kepada publik. Pertama, peta resmi dan koordinat wilayah WUP di perairan sekitar TNUK berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Kedua, potensi mineral yang menjadi dasar penetapan WUP serta tahapan hukum sebelum izin pertambangan diterbitkan.
Ketiga, status terkini IUP PT Cibaliung Sumberdaya, termasuk proses pemulihan izin dan kewajiban pascatambang. Keempat, jaminan pemerintah dan perusahaan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan tekanan ekologis terhadap kawasan sekitar habitat badak Jawa.
Kelima, evaluasi menyeluruh atas kematian Musofa beserta protokol kesehatan dan keselamatan untuk translokasi berikutnya. Keenam, kajian independen mengenai kesesuaian ekologis dan keamanan Alas Purwo sebagai calon habitat kedua.
"Ketujuh, jaminan bahwa pengembangan habitat kedua tidak mengurangi perlindungan maupun anggaran konservasi di Ujung Kulon," ujarnya
Bagi Marwan, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah seluruh kebijakan pemerintah telah berjalan searah dengan kepentingan konservasi.

Wacana pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo
Dalam media briefing di COP 31 Turki pada Kamis (12/11), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah badak Jawa dari TNUK di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Pemindahan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.
Selama ini, seluruh populasi badak Jawa liar di dunia hanya bertahan di TNUK. Kondisi tersebut membuat spesies ini sangat rentan apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap habitatnya.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai Alas Purwo merupakan calon lokasi yang potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua. Namun, pemerintah menegaskan gagasan tersebut masih berada pada tahap wacana dan belum disertai rencana teknis terperinci.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menjelaskan penyebutan Alas Purwo belum menjadi keputusan resmi mengenai penetapan lokasi maupun pelaksanaan translokasi.
Menurutnya, gagasan habitat kedua sebenarnya telah berkembang sejak dekade 1980-an. Tujuannya mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya seluruh populasi badak Jawa di satu kawasan.
Meski demikian, penetapan lokasi baru tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keberadaan hutan atau luas kawasan. Kemenhut harus menilai kesesuaian habitat berdasarkan kebutuhan biologis badak Jawa, antara lain ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan.
Kajian juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa setempat, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, dan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem.
Selain itu, pemerintah belum menentukan jumlah badak yang akan dipindahkan, komposisi jantan dan betina, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Jika rencana tersebut ditindaklanjuti, seluruh proses harus didasarkan pada kajian populasi sumber dan habitat tujuan. Kondisi kesehatan, umur, kemampuan reproduksi, serta keragaman genetik setiap individu harus menjadi pertimbangan.
Pengalaman translokasi di Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada dalam kawasan TNUK, juga perlu menjadi bahan evaluasi. Kemenhut menegaskan pengembangan habitat kedua harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan populasi dan habitat asli di Ujung Kulon.

Gubernur Banten tolak pemindahan Badak Jawa
Wacana tersebut mendapat perhatian dari Gubernur Banten Andra Soni. Ia meminta pemerintah pusat dan pihak terkait tidak terburu-buru melakukan relokasi maupun uji coba pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di TNUK.
Andra menilai pengalaman kematian badak bernama Mustofa harus menjadi pelajaran penting sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai translokasi berikutnya.
Mustofa merupakan badak Jawa yang dipindahkan melalui Operasi Merah Putih menuju JRSCA pada November 2025. Lokasi tujuan tersebut masih berada di dalam kawasan TNUK.
"Karena kita ingat peristiwa Mustofa. Saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa. Kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain," ujar Andra di Serang, Selasa (17/11).
Ia mengingatkan populasi badak Jawa saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 80-an individu berdasarkan pemantauan kamera jebak.
Ujung Kulon juga telah ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991. Kawasan tersebut menjadi satu-satunya tempat badak Jawa hidup dan berkembang biak secara alami.
Andra berharap pemerintah tidak menjadikan pemindahan satwa sebagai percobaan yang berisiko terhadap keberlangsungan spesies tersebut.
"Saya yakin dan percaya, seluruh masyarakat Banten, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia punya pemahaman yang sama, bahwa badak bercula satu hanya hidup di Ujung Kulon. Tempat hidupnya hanya di Ujung Kulon, tempat berkembang biaknya hanya di Ujung Kulon. Kami berharap jangan coba-coba, atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya," tegasnya.
Hasil nekropsi Kementerian Kehutanan sebelumnya menyebutkan Mustofa memiliki riwayat kerusakan organ kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan. Meski demikian, peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan besarnya risiko yang harus diperhitungkan dalam setiap proses pemindahan satwa langka.
Selain meminta agar relokasi tidak dilakukan secara terburu-buru, Andra juga mendorong penguatan pengamanan kawasan untuk mencegah perburuan liar kembali terjadi.
Terkait penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon, ia menyatakan penetapan wilayah pertambangan tidak otomatis memberikan kepastian bahwa kawasan tersebut dapat dieksplorasi. Wilayah tersebut dapat menjadi wilayah pencadangan negara dan tidak serta-merta digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Kesesuaian habitat jadi syarat mutlak
Pandangan kehati-hatian juga disampaikan Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor.
Ia menekankan bahwa pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo harus didahului kajian mendalam mengenai kesesuaian habitat.
Dalam perspektif genetika ekologi, badak Jawa telah menyesuaikan diri dengan iklim tropis dan kondisi lingkungan lokal selama ratusan tahun. Proses adaptasi tersebut membentuk pola makan, cara mencari makanan, habitat, waktu beraktivitas, hingga strategi reproduksi.
Menurut Ronny, lingkungan Ujung Kulon memiliki karakteristik khusus, mulai dari vegetasi, curah hujan, kelembapan, topografi, sumber air, hingga mikroorganisme yang hidup di dalam ekosistemnya. Karena itu, kesesuaian habitat tidak cukup dinilai berdasarkan luas kawasan atau keberadaan hutan.
Kualitas habitat, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, serta kebutuhan badak pada setiap tahap kehidupannya juga harus diperhitungkan. Kebutuhan anak badak, individu remaja, badak dewasa, hingga induk yang sedang bunting atau menyusui tidak selalu sama.
"Alas Purwo dan Ujung Kulon sama-sama hutan, tetapi bisa terasa sangat berbeda bagi badak. Seperti rumah di Jakarta dan di tengah hutan Kalimantan," jelasnya.
Perbedaan lingkungan akan memengaruhi kemampuan adaptasi badak. Satwa yang selama ini mengonsumsi tumbuhan tertentu di Ujung Kulon harus menghadapi jenis pakan, komposisi mineral tanah, mikroorganisme, kelembapan, dan struktur vegetasi yang berbeda di lokasi baru.
Dalam biologi konservasi, memindahkan hewan langka bukan sekadar memindahkan individu antarlokasi atau memindahkan ternak dari satu kandang ke kandang lain.
Badak Jawa telah berevolusi dan membangun hubungan ekologis dengan lingkungannya selama ratusan hingga ribuan tahun. Perubahan habitat dapat memengaruhi perilaku, kesehatan, pola makan, dan keberhasilan reproduksinya.
Ronny mengakui pembentukan populasi kedua merupakan strategi yang masuk akal untuk mengurangi risiko kepunahan. Dengan hanya sekitar 80–100 individu yang hidup di satu kawasan, seluruh spesies menghadapi ancaman apabila terjadi bencana besar.
Wabah penyakit, tsunami di Selat Sunda, gempa bumi, maupun aktivitas vulkanik mendadak dapat mengancam seluruh populasi sekaligus.
Dalam konservasi modern, keberadaan populasi cadangan menjadi salah satu cara mengurangi risiko tersebut. Namun, keputusan pemindahan harus didasarkan pada kajian genetika, ekologi, kesehatan satwa, epidemiologi, perilaku, serta kesejahteraan hewan secara menyeluruh.
"Pendekatan ilmiah yang hati-hati bisa melestarikan keanekaragaman hayati langka Indonesia bagi generasi mendatang. Badak Jawa bukan sekadar hewan, tetapi bukti Indonesia pernah jadi rumah mamalia tertua di dunia," tandasnya.