KabarJakarta.com — Hujan yang turun kurang dari sehari sudah cukup memicu longsor di sejumlah wilayah Jakarta Selatan. Di beberapa titik, tanah di tepi sungai terkikis dan bangunan di sekitarnya terancam. Kondisi ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat pengawasan kawasan bantaran sungai, terutama menjelang musim hujan dan potensi fenomena La Nina.
Sejumlah kejadian longsor yang muncul belakangan ini memperlihatkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Persoalan tata ruang, perubahan fungsi lahan, serta bangunan yang semakin mendekati aliran sungai turut memperbesar risiko.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemprov DKI segera memetakan kawasan rawan longsor di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Pemetaan diperlukan agar pemerintah mengetahui lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan dapat melakukan pencegahan sebelum terjadi longsor yang lebih besar.
Menurut Yuke, lokasi longsor yang terjadi belakangan ini rata-rata berada di pinggir kali atau sepanjang DAS. Padahal, kawasan tersebut bukan wilayah yang tepat untuk mendirikan bangunan.
Ia menyoroti semakin dekatnya jarak bangunan dengan aliran sungai. Jika sebelumnya jarak bangunan dari tepi kali bisa mencapai 20 meter, kini di beberapa lokasi hanya tersisa sekitar dua meter.
"Awalnya jarak bangunan dengan pinggir kali bisa mencapai 20 meter, tetapi sekarang hanya tersisa dua meter dari aliran sungai. Ini menjadi persoalan karena tebing sungai terus terkikis," ujar Yuke di Jakarta, Rabu (11/11).
Persoalan semakin kompleks karena bangunan yang awalnya bersifat nonpermanen kini banyak berubah menjadi bangunan permanen. Perubahan tersebut membuat kawasan bantaran sungai semakin padat sekaligus meningkatkan potensi kerugian ketika terjadi longsor.
Yuke meminta seluruh jajaran Pemprov DKI, mulai dari dinas teknis hingga lurah dan camat, melakukan pendataan serta pemetaan titik rawan. Pengawasan juga perlu diperketat, terutama pada bangunan yang berdiri di tebing sungai dan memiliki kondisi tanah yang labil.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Menjelang musim hujan, potensi peningkatan curah hujan akibat fenomena La Nina perlu diantisipasi. Kondisi tanah yang terus menerima air dapat memperbesar risiko pergerakan tanah, terutama pada tebing sungai yang mengalami pengikisan.
"Kita khawatir setelah El Nino akan terjadi fenomena La Nina. Ini yang harus kita antisipasi. Wilayah-wilayah rawan perlu dideteksi, sehingga bisa dilakukan penanganan sementara, misalnya dengan turap atau pemasangan bronjong," paparnya.
Selain memperkuat struktur tebing menggunakan turap dan bronjong, Yuke juga menyoroti berkurangnya vegetasi penahan tanah, seperti bambu dan pepohonan, di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Vegetasi tersebut memiliki peran penting dalam membantu menjaga kestabilan tanah. Karena itu, pengawasan kawasan bantaran sungai perlu disertai perhatian terhadap kondisi lingkungan.
Jalan Langgar II kembali longsor
Ancaman tersebut terlihat dari kejadian longsor di Jalan Langgar II, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi ini dilaporkan bukan pertama kali mengalami longsor. Kondisi tersebut mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta jajarannya segera melakukan penanganan secara permanen.
Pramono menginstruksikan Wali Kota Jakarta Selatan bersama dinas terkait untuk memperbaiki jalan yang mengalami longsor. Ia menegaskan, penanganan tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, tetapi harus menggunakan konstruksi turap sebagai penahan tanah.
"Saya sudah meminta segera ditangani dan lokasi itu, enggak bisa dengan cara konvensional. Harus diturap. Bina Marga nanti bekerja sama Sudin Jaksel menangani itu," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11).
Instruksi tersebut menjadi penting karena longsor yang berulang menunjukkan perlunya penanganan terhadap kondisi struktur tanah dan tebing, bukan sekadar memperbaiki bagian jalan yang rusak.
Pramono juga mengaitkan peningkatan intensitas hujan dengan kondisi cuaca belakangan ini. Ia menyebut hujan deras di sejumlah wilayah turut berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan Pemprov DKI.
OMC sebelumnya dilakukan untuk menurunkan suhu udara yang panas sekaligus meningkatkan kualitas udara. Namun, hujan dengan intensitas tinggi di beberapa lokasi juga perlu diantisipasi karena dapat memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperbaiki kawasan yang memang memiliki kerentanan terhadap longsor.
Ekskavator buka akses jalan warga
Penanganan longsor juga berlangsung di Jalan Kemang Selatan X, RT 03/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Material tanah dan puing tembok menutup akses jalan warga sehingga aktivitas masyarakat sempat terganggu.
Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan mengerahkan satu unit ekskavator untuk membersihkan material longsoran. Kepala Sudin SDA Jakarta Selatan, Santo, menjelaskan pengerahan alat berat dilakukan karena volume tanah dan puing tembok cukup besar sehingga sulit ditangani secara manual.
"Kami menerima laporan dan segera meminta bantuan alat berat. Fokus utama saat ini, membuka akses jalan warga yang tertutup," katanya.
Pembersihan material ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga hari. Pengerukan dilakukan dari bagian atas karena akses dari bawah tidak memungkinkan.
Berdasarkan evaluasi sementara, longsor diduga dipicu struktur pagar yang tidak memiliki fondasi dalam. Kondisi diperparah air hujan yang meresap dan tertahan di area lantai bagian dalam sehingga menambah tekanan terhadap dinding tembok yang kurang kokoh.
Kepala Satgas BPBD Wilayah Jakarta Selatan, Sukendar, menyebut sebanyak 30 jiwa terdampak kejadian tersebut. Kendati demikian, tidak ada warga yang mengungsi. Petugas juga mengevakuasi kendaraan roda dua yang terdampak material longsor.
Pemetaan jadi langkah pencegahan
Berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa penanganan longsor tidak bisa berhenti pada pembersihan material dan perbaikan jalan. Pemerintah perlu mengetahui kawasan mana yang paling rentan, bagaimana kondisi bangunan di sekitarnya, serta sejauh mana pengikisan tebing sungai telah terjadi.
Tanpa pemetaan yang menyeluruh, penanganan berisiko hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Padahal, kerusakan bangunan, terputusnya akses jalan, hingga terganggunya aktivitas warga merupakan dampak yang dapat ditekan melalui pencegahan lebih awal.
Karena itu, pendataan kawasan rawan longsor, pengawasan bangunan di bantaran sungai, penguatan tebing, dan pemulihan vegetasi perlu dilakukan secara terpadu. Menjelang musim hujan dan potensi La Nina, langkah tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar longsor tidak terus berulang dan masyarakat yang tinggal di sekitar DAS mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
