KabarJakarta.com -- Robohnya salah satu bangunan SMAN 96 di Jakarta Barat membuka fakta bahwa anggaran renovasi bangunan sekolah di DKI Jakarta sangat minim.
Anggota Komisi E DPRD DKI Ima Mahdiah mengungkapkan, total anggaran untuk Dinas Pendidikan DKI pada APBD 2022 sebesar Rp16,54 triliun. Namun, hanya Rp21,2 miliar saja yang dianggarkan untuk renovasi bangunan sekolah. Padahal menurut Ima, dana yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada itu, karena banyak sekolah di Jakarta butuh pemeliharaan.
“Setidaknya, Pemprov DKI harus menganggarkan Rp500 miliar untuk program rehabilitas sekolah,” kata Ima Mahdiah, Kamis (18/11/2021).
Ima mengaku, Komisi E DPRD DKI sudah menyampaikan dan memberitahui kepada Pemprov DKI setiap tahunnya bahwa ada sekolah yang rusak.
“Kami juga mengunjungi sekolah-sekolah yang tidak layak pakai,” tuturnya.
Ia sangat menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang terkesan mengabaikan program rehabilitasi sekolah. Ironisnya, Anies adalah orang yang berlatar belakang kuat di dunia pendidikan.
Bangunan SMAN 96 Roboh
Pada Rabu (17/11) siang, sebagian bangunan gedung SMAN 96 yang berlokasi di Jalan Jati Raya No. 40, RT 07 RW 012, Cengkareng, Jakarta Barat roboh. Bangunan itu sedang direnovasi total oleh PT Adhi Karya dan PT Renta Rekayasa.
Renovasi ini merupakan bagian dari rehab total gedung sekolah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Kapolsek Cengkareng AKBP Endah Pusparini mengatakan, dalam peristiwa itu menyebabkan empat orang mengalami luka-luka.
“Empat orang terluka dan dibawa ke RSUD Cengkareng, tidak ada yang meninggal dunia,” kata Endah.
Untuk memastikan penyebab robohnya bangunan tersebut, polisi tengah menyelidikinya. “Penyelidikannya dilakukan Polres Jakarta Barat, kami hanya mengecek di lokasi kejadian awal saja, dan dilanjutkan oleh polres,” tuturnya.
“Beberapa saksi kami bawa ke polres untuk dimintai keterangannya,” kata Ima menambahkan.
Selain polisi, Ima Mahdiah juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pekerjaan renovasi tersebut untuk memastikan tidak ada penyelewenangan anggaran atau dikorupsi.
