BaraNusa Minta BPK Audit Anggaran Kominfo

KabarJakarta.com - Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit anggaran Kominfo terkait pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) yang nilainya Rp 700 miliar. Menurutnya, pentingnya kehadiran BPK dalam mengaudit anggaran tersebut agar publik tidak bertanya-tanya terkait kemana larinya anggaran tersebut sampai-sampai PDN bisa kebobolan. “Saya kira BPK harus hadir untuk melakukan investigasi terhadap kemana saja anggaran tersebut digunakan dan untuk apa? Kok bisa data nasional kita jebol?,” ujar Adi Kurniawan lewat keterangan tertulis, Jumat 5 Juli 2024. Selain BPK, Adi juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut aktif dalam menyelidiki Kementerian Kominfo. Menurutnya, Kemenkominfo patut diperiksa karena sangat berpotensi terjadinya korupsi terhadap kinerjanya dalam mengamankan PDN. “Selain BPK, kami juga meminta kepada KPK untuk turut aktif dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kementerian kominfo lantaran diduga terjadi penyelewengan anggaran terhadap pengamanan Pusat Data Nasional kita,” kata Adi.

Dirjen APTIKA Mundur Dari Jabatannya

Sebelumnya diberitakan Dirjen APTIKA, Semuel A Pangerapan telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Ismail yang juga merangkap sebagai Dirjen SDPPI. Terkait hal itu Adi juga menilai mundurnya Semuel sangat tidak masuk akal dan perlu dijelaskan lebih jauh kepada publik. Pasalnya, baik Dirjen maupun Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu dan menjelaskan kepada publik terkait kegagalannya dalam menjaga pertahanan digital negara. “Sebelum mengundurkan diri, seharusnya Semuel itu jelaskan dulu segala sesuatunya kepada publik. Dan Budi Arie sebagai menteri juga jangan seolah bersembunyi di balik kemunduran Semuel sebagai Dirjen APTIKA sehingga rakyat kita tidak bingung,” ucap Adi. Bahkan, ia menilai baik Semuel maupun Ismail tidak jauh beda karena sama-sama harus ikut bertanggung jawab. Sebab itu, demi menyelamatkan pertahanan cyber negara dari serangan berbagai kejahatan cyber. Adi meminta Presiden Jokowi segera mengambil langkah tegas. “Mau Budi Arie, mau Semuel atau Ismail menurut saya sama saja. Mereka semua satu paket dan harus diperiksa oleh KPK dan BPK. Terlebih Presiden juga harus melakukan langkah tegas dengan merombak secara total Kementerian kominfo dan memecat Budi Arie sebagai Menteri Kominfo,” tegasnya.(*)