KabarJakarta.com - Warga DKI Jakarta sempat antusias menyambut gebrakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) saat wilayah Jakarta direndam banjir. Faktanya, itu masih sebatas imbauan saja.
Pernyataan Heru soal WFH saat banjir itu hanya imbauan semata. Tak ada regulasi yang diterbitkan Pemprov DKI terkait hal itu.
Sehari setelah dirinya dilantik sebagai Pj Gubernur DKI, Selasa (18/10), saat memberikan pengarahan kepada Wali Kota, Camat, Lurah, hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM), Heru meminta agar kantor yang beroperasi di wilayah banjir memberlakukan sistem kerja WFH ketika diprediksikan terjadi hujan deras dan banjir.
“Kita bisa imbay melalui Wali Kota, misalnya di Pejaten, Pak Wali Kota bisa imbau untuk WFH,” kata Heru Budi.
Heru juga meminta jajarannya agar membuat mitogasi banjir saat ada potensi hujan lebat di Jakarta.
“Ketika nanti di bulan Januari-Februari terjadi hujan lebar, tolong Kepala BPDB DKI untuk merilis, misalnya dengan Dinas Perhubungan. Mengimbau, misalnya dua hari lagi berdasarkan Analisa BMKG akan terjadi hujan lebat. Kepal Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) merilis titik-titik mana yang banjir, dan sampaikan ke masyarakat agar menghindari titik rawan banjir itu,” ujar Heru.
Pernyataan Heru Budi itu disambut antusias warga. Rahma (44), salah satu warga Duren Sawit, Jakarta Timur, mengatakan ketika hujan deras melanda Jakarta maka dirinya seringkali kesulitan menuju ke kantor atau sebaliknya.
“Daripada telatnya parah sampai kantor, lebih baik kerja WFH saja kalau kondisinya hujan lebat dan banjir,” ucapnya.
Bahkan tak jarang kendaraan roda dua yang dia gunakan terpaksa menerobos genangan banjir agar sampai ke kantor yang justru membuat mogok di jalan. “Serba salah, enggak diterobos banjirnya telat sampai kantor. Diterobos, motor saya jadi mogok. Ujung-ujungnya telat juga sampai kantornya,” pungkasnya.
Rencana penerapan WFH saat banjir juga disambut positif oleh seorang pekerja swasta lainnya yaitu Susan, yang bekerja di kawasan Sudirman Central Business Districy (SCBD), Jakarta Selatan. Dia sangat mendukung apabila Pemprov DKI menerapkan sistem kerja WFH bagi kantor apabila terjadi hujan lebat dan banjir melanda wilayah Ibu Kota.
“Kalau bisa WFH saat hujan deras dan banjir,” tuturnya.
Menurut dia, WFH saat Jakarta dalam keadaan banjir merupakan solusi yang mestinya dipertimbangkan, baik oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan.
“Untuk pekerjaan yang bisa WFH, sebaiknya WFH saja. Karena aturan WFH pasti akan membantu banget,” kata Susan.
Sementara itu, seorang aparatur sipil negara (ASN) di sebuah instansi di Jakarta, Wilga (27) menyatakan, ketika hujan tiba, perasaan campur aduk yang membuat tidak nyaman muncul seketika.
“Merasa seperti tinggal di neraka kalau hujan dan banjir terjadi di Jakarta,” ujar Wilga.
Katanya, banjir kerap beriringan dengan keadaan macet di jalanan, yang membuat ia tambah stres, lelah dan depresi. Bila banjir terjadi, arus lalu lintas otomatis terkunci. Macet luar biasa tidak terhindarkan, membuat kesal para pekerja. “Kalau banjir dan macet, bergerak pun enggak bisa,” keluhnya.
Di tengah antusiasme dan dukungan para pekerja, Heru baru-baru ini justru menegaskan bahwa WFH saat banjir hanya sekedar imbauan saja. Dia mengaku tak akan menerbitkan surat edaran ataupun aturan yang mengikat perusahaan di Ibu Kota terkait penerapan WFH.
“WFH hanya imbauan saja terkait dengan cuaca ekstrem. Itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan,” kata Heru di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10).
“Surat edaran atau instruksi terkait penerapan WFH, enggak ada,” sambungnya menegaskan.
Para pekerja pun meyakini imbauan Heru itu tak akan didengarkan oleh perusahaan. Rahma bercerita, selama ini kantor di tempat dia bekerja tidak begitu memberikan kesempatan pegawainya untuk bekerja dari rumah, meskipun saat kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu, ia tak yakin perusahaannya mau menerapkan WFH saat banjir, kecuali ada peraturan yang diterbitkan Pemprov DKI.
“Berharapnya sih kalau bisa, dibikin aturan yang bisa diterapkan di semua perusahaan. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak bisa menerapa sistem kerja WFH,” imbuhnya.
