KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada puncak musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada Februari 2027. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bahkan telah menyiapkan ratusan lokasi pengungsian untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Skenario banjir yang diantisipasi tidak hanya dipicu hujan deras dengan durasi panjang. Potensi bencana juga dapat meningkat apabila hujan lebat terjadi bersamaan dengan kiriman air dari wilayah hulu sungai serta kondisi air laut yang sedang pasang.
Kepala Satuan Pelaksana (Satlak) BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat menjelaskan, pihaknya telah menyusun langkah mitigasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk TNI, Polri, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Termasuk koordinasi lintas sektor di jajaran pemda telah dilakukan sebagai antisipasi situasi bencana, saat puncak musim penghujan," kata Maruli, Jumat (6/11).
Menurut dia, Februari 2027 diperkirakan menjadi periode dengan curah hujan sangat tinggi, bahkan berpotensi ekstrem dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko genangan hingga banjir di sejumlah wilayah Jakarta, terutama kawasan yang selama ini kerap terdampak.
200 RW masuk peta rawan banjir
Berdasarkan pemetaan BPBD DKI Jakarta, sedikitnya 200 rukun warga (RW) telah diidentifikasi sebagai wilayah rawan genangan dan banjir. Sebarannya mencakup sejumlah kawasan yang memiliki riwayat terdampak banjir, antara lain Cawang, Cililitan, Kampung Melayu, dan Rawa Buaya.
Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas penanganan. Dengan mengetahui wilayah yang berisiko, petugas dapat lebih awal menyiapkan personel, peralatan, serta kebutuhan evakuasi sebelum banjir terjadi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi. Upaya tersebut mencakup sosialisasi kepada masyarakat, pembenahan infrastruktur sumber daya air (SDA), serta pengurasan saluran air.
Camat dan lurah turut diminta terlibat langsung dalam pembersihan saluran serta lingkungan di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Jakarta.
Namun, upaya pencegahan melalui pembenahan saluran dan infrastruktur tidak menjadi satu-satunya strategi. BPBD juga menyiapkan skenario penanganan apabila banjir tetap terjadi dan mengharuskan warga meninggalkan tempat tinggalnya.
403 lokasi pengungsian disiapkan
Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan 403 lokasi pengungsian. Sejumlah sarana pendukung juga disiapkan, mulai dari perahu karet, tenda pengungsian, toilet mobile, fasilitas penerangan hingga tenda posko beserta perlengkapannya.
Selain kesiapan fisik, pemerintah juga mengandalkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk menyampaikan informasi potensi bencana kepada masyarakat.
Peringatan akan disebarluaskan melalui EWS, pesan singkat atau SMS blast, serta televisi digital setelah BPBD menerima informasi dari BMKG mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana.
Maruli menjelaskan, peralatan penanganan banjir nantinya akan digeser mendekati wilayah rawan begitu muncul informasi mengenai potensi bencana. Dengan demikian, petugas tidak perlu menunggu air meluap untuk mulai melakukan persiapan.
Petugas gabungan juga akan disiagakan di titik-titik rawan setelah peringatan dini diterbitkan. Kesiapan tersebut diharapkan mempercepat respons, terutama apabila warga harus segera dievakuasi.
"Sebanyak 403 lokasi pengungsian sudah disiagakan. Mereka juga telah berkoordinasi secara teknis operasional di lapangan," jelasnya.
Dengan puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada Februari 2027, kesiapan pemerintah daerah menjadi penting untuk mengurangi risiko korban maupun kerugian akibat banjir. Tantangannya bukan hanya memastikan seluruh peralatan tersedia, tetapi juga menjamin sistem peringatan dini, koordinasi petugas, dan proses evakuasi dapat berjalan efektif ketika kondisi darurat benar-benar terjadi.
