Langsung ke konten
News

Bukan Sekadar Deforestasi, Degradasi Hutan Ancam Target Iklim Dunia

Redaksi Diperbarui
Pembicara MADANI Berkelanjutan, UNEP, NRDC, Fern, dan RFN dalam diskusi side event COP31 bertajuk Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests - The Missing Link in Keeping 1.5°C Alive di COP31, Antalya, Turki. Foto : MADANI
Pembicara MADANI Berkelanjutan, UNEP, NRDC, Fern, dan RFN dalam diskusi side event COP31 bertajuk Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests - The Missing Link in Keeping 1.5°C Alive di COP31, Antalya, Turki. Foto : MADANI

KabarJakarta.com — Upaya dunia membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius menghadapi ancaman yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni degradasi hutan hujan tropis. Kerusakan hutan akibat pembalakan, kebakaran, hingga fragmentasi kawasan dinilai berkontribusi besar terhadap emisi karbon, tetapi belum sepenuhnya diperhitungkan dalam kebijakan perlindungan iklim global.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi sampingan (side event) Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 bertajuk Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests – The Missing Link in Keeping 1.5°C Alive di Antalya, Turki, Jumat (20/11).

Forum yang diselenggarakan Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Plant-for-the-Planet bersama MADANI Berkelanjutan, Fern, Natural Resources Defense Council (NRDC), serta United Nations Environment Programme (UNEP) itu mempertemukan sejumlah organisasi lingkungan untuk membahas kerusakan hutan dan kesenjangan pendanaan perlindungannya.

Diskusi tersebut menyoroti satu persoalan mendasar dalam agenda iklim dunia: perlindungan hutan tidak cukup hanya dengan menghentikan deforestasi atau perubahan fungsi lahan. Kerusakan yang terjadi di dalam kawasan hutan yang masih berdiri juga harus diperhitungkan.

Advocacy Director RFN, Anders Haug Larsen, membuka diskusi dengan memaparkan cuplikan tinjauan global pertama organisasinya mengenai degradasi hutan hujan. Laporan tersebut menggambarkan kondisi hutan tropis yang semakin terfragmentasi akibat aktivitas manusia, termasuk pembalakan dan kebakaran hutan di Amazon.

Menurut Anders, kawasan hutan hujan tropis dunia saat ini terbagi dalam tiga kondisi yang hampir seimbang. Sekitar sepertiga masih berupa hutan asli yang utuh, sepertiga telah hilang, sedangkan sepertiga lainnya mengalami degradasi.

Salah satu temuan penting laporan tersebut adalah luas hutan yang mengalami degradasi kini lebih besar dibandingkan kawasan yang telah mengalami penggundulan. Bahkan, emisi karbon akibat degradasi hutan disebut telah melampaui emisi yang dihasilkan deforestasi.

Kerusakan tersebut juga terlihat dari semakin terpecahnya kawasan hutan menjadi sekitar 50 juta petak. Fragmentasi membuat kawasan hutan yang sebelumnya terhubung menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Kondisi itu mengganggu fungsi ekologis, termasuk kemampuan hutan menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati.

Anders menjelaskan, hutan hujan di Afrika dan Asia Tenggara sebenarnya memiliki kemampuan tumbuh kembali lebih cepat dari perkiraan apabila gangguan terhadap ekosistem dihentikan. Namun, pemulihan tutupan pohon tidak serta-merta mengembalikan kondisi hutan seperti semula.

Hutan sekunder yang tumbuh setelah kerusakan tetap memiliki keterbatasan dibandingkan hutan asli yang masih utuh. Perbedaan struktur vegetasi, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekologis membuat hutan hasil pemulihan tidak dapat sepenuhnya menggantikan ekosistem yang telah hilang.

Dengan demikian, menghentikan kerusakan hutan yang tersisa menjadi sama pentingnya dengan memulihkan kawasan yang sudah rusak.

Degradasi hutan tersembunyi dalam kebijakan energi

Ancaman degradasi ternyata tidak hanya terjadi di negara-negara tropis. Kawasan hutan di belahan bumi utara juga menghadapi tekanan akibat praktik penebangan skala besar dan ekspansi industri bioenergi.

Senior Advocate untuk perlindungan hutan di NRDC, Matt Williams, menjelaskan kerusakan hutan di negara-negara utara kerap tidak tercatat sebagai deforestasi. Penyebabnya, penebangan habis suatu kawasan masih dapat dikategorikan sebagai pengelolaan hutan berkelanjutan selama lahannya tidak dialihfungsikan.

Akibatnya, kerusakan ekologis yang terjadi tidak sepenuhnya tercermin dalam data deforestasi. Menurut Matt, persoalan tersebut semakin rumit karena ekspansi bioenergi dan industri ekstraktif yang memasok kebutuhan teknologi energi bersih turut memberikan tekanan terhadap kawasan hutan di Kanada, Amerika Serikat, hingga Eropa.

Bioenergi sering ditempatkan sebagai bagian dari solusi transisi energi karena dianggap dapat menggantikan bahan bakar fosil. Namun, apabila bahan bakunya berasal dari aktivitas yang merusak hutan, manfaat pengurangan emisinya perlu dipertanyakan.

Begitu pula dengan industri ekstraktif yang menyediakan bahan baku bagi teknologi energi bersih. Aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam tetap berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem apabila tidak disertai perlindungan lingkungan yang memadai.

Matt memperingatkan, hutan di wilayah utara berisiko berubah dari penyerap karbon menjadi sumber emisi pada paruh kedua abad ini jika kerusakan terus berlangsung.

Karena itu, ia meminta indikator perlindungan hutan dalam skema Tropical Forest Forever Facility (TFFF) tidak hanya mengandalkan data kebakaran. Kehilangan tutupan pohon di bawah ambang 20 persen juga perlu diperhitungkan agar kerusakan bertahap tidak luput dari pengawasan.

Nilai ekonomi hutan belum sebanding dengan pendanaannya

Persoalan berikutnya adalah kesenjangan antara manfaat ekonomi hutan dan ketersediaan dana untuk melindunginya. Perwakilan UNEP dan UN-REDD Programme, Katrina Borromeo, menyebut perlindungan hutan di berbagai wilayah berisiko tinggi berpotensi menghindarkan dunia dari kerugian akibat bencana hingga sekitar 84 miliar dolar AS setiap tahun.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan juga infrastruktur ekologis yang membantu mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Namun, dukungan pendanaan untuk perlindungan hutan masih jauh dari kebutuhan. Katrina mengungkapkan, sektor swasta baru menyumbang sekitar satu dari setiap sepuluh dolar pendanaan konservasi. Padahal, kebutuhan pendanaan global diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat hutan yang dinikmati masyarakat luas belum diikuti kontribusi pendanaan yang sebanding, terutama dari sektor swasta.

Katrina juga menekankan pentingnya pendekatan lanskap dalam kebijakan perlindungan hutan. Ini membuktikan, upaya konservasi harus mempertimbangkan hubungan antara hutan, lahan pertanian, sumber pangan, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Perlindungan hutan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kebutuhan pangan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan lanskap harus mampu menjaga ekosistem sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan.

Ia juga mengingatkan bahwa hutan memiliki nilai spiritual, budaya, dan sosial yang tidak bisa semata-mata dihitung berdasarkan nilai ekonominya. Selain itu, bioenergi tidak otomatis bebas karbon sehingga perlindungan hutan harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar dalam kebijakan transisi energi.

TFFF pastikan dana sampai ke masyarakat

Salah satu instrumen pendanaan yang dibahas dalam forum tersebut adalah Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Skema ini dirancang untuk memberikan insentif finansial kepada negara-negara yang mampu mempertahankan kawasan hutan tropisnya.

Forest Finance and Governance Campaigner di Fern, Tyala Ifwanga, menilai TFFF membuka peluang untuk mengubah cara dunia menghargai hutan. Selama ini, keuntungan ekonomi dari aktivitas yang merusak hutan kerap lebih menarik dibandingkan manfaat mempertahankannya.

Melalui TFFF, negara yang menjaga hutan diharapkan memperoleh insentif sehingga hutan yang tetap berdiri memiliki nilai ekonomi lebih besar.

Salah satu aspek penting dalam skema tersebut adalah alokasi minimal 20 persen pendanaan secara langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berperan menjaga kawasan hutan.

Meski demikian, Tyala mengingatkan bahwa desain pendanaan saja tidak cukup. Mekanisme pengukuran degradasi harus mampu menangkap berbagai bentuk kerusakan, bukan hanya kebakaran hutan.

Penggunaan data kebakaran sebagai indikator utama berisiko mengabaikan pembalakan dan aktivitas manusia lainnya yang merusak ekosistem tanpa selalu menimbulkan kebakaran. Kredibilitas TFFF juga dipertaruhkan apabila dana yang dihimpun justru diinvestasikan ke sektor ekstraktif yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan.

Karena itu, buku panduan operasional TFFF harus menjamin akses pendanaan secara langsung tanpa birokrasi berbelit. Pengakuan hak tenurial masyarakat adat dan perlindungan ruang sipil bagi para pembela lingkungan juga harus menjadi bagian dari mekanisme tersebut.

Indonesia menghadapi paradoks transisi energi

Persoalan degradasi hutan dalam agenda iklim global juga memiliki relevansi langsung dengan Indonesia. Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, memaparkan temuan kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 serta kontradiksi kebijakan transisi energi yang berpotensi mengancam hutan alam dan ekosistem gambut.

Nadia menjelaskan kebakaran hutan dan lahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai bencana alam akibat kemarau panjang yang dipengaruhi El Niño. Peristiwa tersebut juga menunjukkan persoalan dalam upaya pencegahan serta keterbatasan anggaran penanganan kebakaran.

Berdasarkan Model Area Indikatif Terbakar yang dikembangkan MADANI Berkelanjutan, sekitar 2,5 juta hektare lahan diperkirakan terbakar sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut jauh melampaui data resmi pemerintah.

Besarnya luasan tersebut menjadi perhatian karena kebakaran tidak hanya menyebabkan degradasi, tetapi juga dapat memperburuk kondisi hutan yang sebelumnya sudah rusak.

Hutan yang pernah terbakar cenderung menjadi lebih kering dan rentan mengalami kebakaran berulang. Siklus tersebut membuat kemampuan ekosistem untuk pulih semakin terbatas.

Di sisi lain, Nadia menyoroti rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare lahan yang dikategorikan terdegradasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel B50 hingga B100.

Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada definisi lahan terdegradasi yang digunakan pemerintah. Peta lahan kritis yang menjadi dasar kebijakan tersebut disebut turut mencakup hutan alam, lahan gambut, hingga kawasan perhutanan sosial.

Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan suatu kawasan sebagai lahan terdegradasi dan apakah penetapan tersebut telah mempertimbangkan fungsi ekologis serta hak masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Kajian MADANI di Merauke memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut. Dari hampir dua juta hektare kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), hanya sekitar 0,2 persen yang dikategorikan sebagai lahan kritis. Sementara itu, sebagian besar kawasan lainnya merupakan hutan alam dan lahan basah yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.

Nadia mengingatkan, tanpa definisi yang konsisten dan persetujuan masyarakat melalui mekanisme Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC), kawasan yang mengalami kebakaran berisiko dialihfungsikan menjadi perkebunan energi.

Situasi tersebut memperlihatkan paradoks kebijakan transisi energi. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil berpotensi menciptakan tekanan baru terhadap hutan apabila kebutuhan bahan baku bioenergi tidak disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

5 rekomendasi melindungi hutan

Menutup diskusi, koalisi organisasi masyarakat sipil mengajukan 5 (lima) rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hutan dan memastikan pendanaan iklim tidak justru mendorong kerusakan ekosistem.

Pertama, pemerintah perlu menetapkan aturan yang melarang konversi hutan dan lahan bekas terbakar menjadi perkebunan komersial. Kawasan tersebut harus diprioritaskan untuk pemulihan ekosistem, termasuk gambut.

Kedua, penetapan status lahan terdegradasi harus melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal melalui verifikasi lapangan serta peta yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya wajib memperoleh persetujuan berdasarkan informasi di awal tanpa paksaan.

Ketiga, target pengembangan bioenergi harus terlebih dahulu diuji berdasarkan daya dukung lingkungan. Kebutuhan bahan baku tidak boleh menjadi alasan untuk mengonversi hutan alam.

Keempat, pengakuan hak tenurial masyarakat adat perlu dipercepat agar mereka dapat mengakses alokasi langsung minimal 20 persen pendanaan TFFF. Perlindungan terhadap pembela lingkungan serta pemberantasan pembalakan ilegal juga harus diperkuat.

Kelima, indikator degradasi dalam TFFF perlu diperluas agar mencakup kerusakan di luar kebakaran. Skema tersebut juga harus memiliki daftar pengecualian investasi yang melarang penyaluran dana ke industri ekstraktif perusak hutan.

Berbagai rekomendasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan agenda iklim tidak cukup diukur dari penurunan emisi atau bertambahnya luas tutupan pohon. Kondisi ekologis hutan yang masih berdiri, hak masyarakat yang menjaganya, serta konsistensi kebijakan pendanaan juga menentukan keberhasilan perlindungan iklim.

Jika degradasi terus diabaikan, dunia berisiko kehilangan fungsi hutan sebagai penyerap karbon bahkan ketika upaya menekan deforestasi terus dilakukan. Target menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius pun akan semakin sulit dicapai.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua