KabarJakarta.com — Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika sebagian warga mulai pulang ke rumah dan jalanan perlahan lengang, bus Transjakarta masih bergerak membawa penumpang dari satu titik ke titik lainnya.
Namun, belakangan muncul pemandangan berbeda di salah satu koridor layanan malam. Sejumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disebut memanfaatkan bus Transjakarta bukan hanya sebagai sarana berpindah tempat, tetapi juga sebagai tempat beristirahat.
Kondisi itu ramai dibicarakan di media sosial, terutama terkait layanan Koridor 8 rute Lebak Bulus-Pasar Baru. Sejumlah PPKS disebut memilih tetap berada di dalam bus hingga kendaraan menyelesaikan perjalanan dan kembali berputar ke rute berikutnya.
Pendingin udara yang tetap menyala membuat perjalanan di dalam bus menjadi tempat yang relatif nyaman untuk beristirahat. Mereka tidak perlu turun ketika bus tiba di halte terakhir karena kemudian dapat mengikuti perjalanan berikutnya.
Fenomena tersebut kemudian mendapat perhatian dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan perusahaan menyadari kondisi tersebut sebagai persoalan baru yang membutuhkan penanganan khusus.
“Hal ini merupakan fenomena baru yang langsung kami tanggapi secara serius,” kata Ayu, Selasa (22/9).
Transjakarta kini menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) baru untuk mengantisipasi kondisi serupa. Pengawasan petugas di lapangan akan diperketat. Kebersihan bus dan halte juga akan lebih sering diperiksa.
Di sisi lain, Transjakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Penanganan terhadap PPKS diharapkan tidak semata-mata menggunakan pendekatan ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan persoalan sosial yang melatarbelakanginya.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan transportasi publik Jakarta tidak berhenti pada bagaimana bus bergerak dari satu halte ke halte lainnya. Di dalam sistem transportasi yang digunakan jutaan warga, muncul pula persoalan kenyamanan, keamanan, kebersihan, hingga masalah sosial yang harus dihadapi petugas setiap hari.
Karena itu, ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berbicara mengenai transportasi publik yang semakin layak, menarik, dan terintegrasi, ukuran keberhasilannya menjadi lebih luas. Bukan hanya soal keterhubungan antarmoda, tetapi juga bagaimana layanan mampu menjawab persoalan yang muncul di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan Rano saat memimpin upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 tingkat Provinsi DKI Jakarta di Plaza Selatan Monas, Selasa (22/9).
Persoalan PPKS di dalam bus menunjukkan bahwa transportasi publik tidak berdiri sendiri. Ketika seseorang menggunakan layanan Transjakarta sebagai tempat beristirahat karena persoalan sosial yang dihadapinya, penanganannya tidak cukup hanya dilakukan oleh petugas transportasi.
Di titik inilah integrasi layanan publik menjadi penting. Transjakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan bus dan halte tetap aman, nyaman, serta berfungsi sebagai ruang mobilitas masyarakat.
Sementara itu, persoalan kesejahteraan sosial membutuhkan penanganan dari instansi yang memiliki kewenangan dan layanan khusus di bidang tersebut.
Karena itu, koordinasi Transjakarta dengan Dinas Sosial DKI Jakarta menjadi bagian penting dari respons terhadap fenomena tersebut. Operator transportasi tidak harus menangani sendiri persoalan sosial yang muncul di dalam layanan, tetapi perlu terhubung dengan instansi yang dapat memberikan penanganan lebih sesuai.
Integrasi bukan hanya soal bus yang terhubung dengan moda transportasi lain, tetapi juga keterhubungan antarlayanan pemerintah ketika kebutuhan masyarakat berada di luar fungsi transportasi itu sendiri.
“Integrasi antarmoda penting, agar perjalanan masyarakat semakin mudah, cepat dan efisien. Dari satu titik ke titik lainnya,” ujar Rano.
Dia menekankan bahwa transportasi publik Jakarta harus semakin layak, menarik, dan terintegrasi.
“Integrasi antarmoda penting, agar perjalanan masyarakat semakin mudah, cepat dan efisien. Dari satu titik ke titik lainnya,” ujar Rano
Dengan pendekatan tersebut, kasus PPKS di Koridor 8 tidak semata-mata menjadi persoalan kenyamanan penumpang atau ketertiban di dalam bus. Fenomena itu menjadi contoh bagaimana layanan transportasi bersinggungan langsung dengan persoalan sosial perkotaan.
Ketika dua persoalan bertemu dalam satu ruang, solusi pun membutuhkan koordinasi lintas layanan. Artinya, persoalan yang muncul di dalam bus tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh operator transportasi.
Selain integrasi, Rano mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari, bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi.
“Keselamatan adalah hal yang paling utama, dan tidak boleh berhenti pada prosedur administrasi. Harus benar-benar hidup dalam pelayanan, serta operasional transportasi sehari-hari,” katanya.
September 2026 bahkan dicanangkan sebagai Bulan Keselamatan Transportasi. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal untuk membangun budaya keselamatan sepanjang tahun.
Dalam konteks layanan malam Transjakarta, keselamatan berjalan beriringan dengan kenyamanan dan kebersihan.
Transjakarta mengatakan ketiga aspek tersebut menjadi komitmen utama perusahaan. Masukan pelanggan pun diminta menjadi bagian dari evaluasi layanan.
Perusahaan membuka kanal pengaduan melalui media sosial resmi maupun call center 1500 102.
Pada akhirnya, persoalan di Koridor 8 menunjukkan wajah lain dari transportasi publik Jakarta. Bus yang dirancang untuk menghubungkan warga dengan berbagai tujuan ternyata juga menjadi ruang bertemunya persoalan sosial dan kebutuhan mobilitas.
Karena itu, ketika Jakarta berbicara tentang transportasi yang semakin layak dan terintegrasi, tantangannya bukan semata membuat perjalanan lebih cepat.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan ruang transportasi tetap aman, nyaman, bersih, sekaligus mampu merespons persoalan masyarakat secara manusiawi.
