KabarJakarta.com — Merasa kondisi ekonomi tidak berubah, tetapi peringkat kesejahteraan justru bergeser. Situasi ini menjadi keluhan warga yang mendapati desil keluarganya berubah dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Persoalannya bukan sekadar perbedaan angka, melainkan kemungkinan berkurangnya peluang mengakses bantuan sosial, jaminan kesehatan, atau dukungan pendidikan.
Keluhan itu terdengar saat seorang warga berkonsultasi dengan Dimas Furqon Prawimastoro, pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Selatan, di kantornya di Jalan Raya Tanjung Barat, Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kamis (8/10).
Warga tersebut mempertanyakan perubahan desil keluarganya karena merasa kondisi ekonominya tidak banyak berubah. Ia juga menceritakan pengalamannya mengurus pencatatan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama bertahun-tahun sebelum anaknya akhirnya terdaftar.
“Saya dulu ngurusi DTKS itu 4 (empat) tahun. Akhirnya bisa masuk ke DTKS anak saya di 2025 awal,” ujar warga tersebut.
Dimas mencoba menjelaskan mengapa hasil pemeringkatan dapat berubah meskipun keluarga bersangkutan merasa tidak mengalami perubahan ekonomi berarti.
“Jadi desil itu kan membagi semua ekonomi kesejahteraan masyarakat dari satu sampai sepuluh,” terang Dimas.
Namun, bagi warga, penjelasan mengenai sistem pemeringkatan belum cukup. Mereka juga ingin mengetahui apakah data yang digunakan untuk menilai kondisi keluarganya sudah benar dan bagaimana cara memperbaikinya jika terjadi ketidaksesuaian.
Desil bukan ukuran tunggal kemiskinan
Desil membagi keluarga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 menunjukkan kelompok tertinggi. Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam pemeringkatan.
Penentuan desil tidak hanya bergantung pada pendapatan. Berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga turut diperhitungkan, seperti kondisi tempat tinggal, sumber air, bahan bakar memasak, konsumsi listrik, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
Karakteristik tersebut diolah menggunakan metode Proxy Means Test (PMT), yakni pendekatan statistik untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan sejumlah indikator rumah tangga.
Dimas menjelaskan bahwa posisi desil bersifat dinamis karena data kesejahteraan masyarakat terus diperbarui.
“Data desil itu memang tidak serta-merta tetap,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan ilustrasi tentang perubahan posisi relatif dalam pemeringkatan. Ketika kondisi kesejahteraan sebagian keluarga berubah, posisi kelompok lain juga dapat terpengaruh.
“Ketika ada yang naik, berarti ada yang turun,” kata Dimas.
Meski demikian, perubahan desil tidak otomatis berarti pendapatan seseorang meningkat atau menurun. Penjelasan mengenai posisi relatif juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hasil pemeringkatan setiap keluarga sudah akurat.
"Ketepatan data individu tetap perlu diperiksa." terang Dimas.
Dari DTKS ke DTSEN
Sebelumnya, DTKS menjadi salah satu basis data penting dalam penentuan sasaran bantuan sosial. Pemerintah kemudian membangun DTSEN dengan mengintegrasikan sejumlah sumber data sosial ekonomi, termasuk DTKS, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Integrasi tersebut bertujuan menyediakan satu rujukan sosial ekonomi yang lebih terpadu. Dalam sistem ini, desil menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menentukan sasaran program, meskipun penerima bantuan tetap harus memenuhi ketentuan masing-masing program.
Perubahan sistem tersebut membuat warga perlu memastikan data keluarganya tercatat dengan benar. Status atau peringkat sebelumnya tidak otomatis menjamin hasil pemeringkatan yang sama setelah pembaruan dan penghitungan ulang.
Sanggahan harus disertai verifikasi
Dalam konsultasi tersebut, Dimas menyampaikan bahwa pengajuan warga masih membutuhkan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa atau kelurahan. Dokumen itu perlu dilengkapi sebelum proses verifikasi dapat dilanjutkan.
“Ini bisa kita verifikasi, cuma masih ada dokumen yang belum dilengkapi, surat keterangan kades dan lurah,” kata Dimas kepada warga tersebut.
Percakapan itu menunjukkan bahwa keberatan terhadap desil perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data dan kelengkapan dokumen. Warga tidak cukup hanya meminta agar peringkatnya dikembalikan ke posisi semula, tetapi perlu menjelaskan bagian data yang dianggap tidak sesuai.
Masyarakat dapat menanyakan mekanisme pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial setempat, serta kanal resmi pemerintah yang menangani DTSEN dan bantuan sosial. Sebelum mengajukan, warga sebaiknya memastikan jalur yang digunakan sesuai dengan jenis data yang ingin diperbaiki.
Dokumen yang perlu disiapkan antara lain kartu keluarga, identitas kependudukan, informasi anggota keluarga yang tinggal serumah, pekerjaan, pendapatan, serta kondisi tempat tinggal. Jika ada perubahan keadaan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas.
Berapa besar peluang desil berubah?
Peluang sanggahan mengubah desil bergantung pada hasil pemeriksaan dan penghitungan ulang. Jika ditemukan informasi yang keliru, tidak lengkap, atau sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual, pembaruan dapat memengaruhi hasil pemeringkatan.
Sebaliknya, pengajuan tidak otomatis membuat desil turun atau meningkatkan peluang menerima bantuan.Sejauh ini, belum tersedia data resmi yang cukup untuk menyatakan persentase keberhasilan sanggahan secara nasional.
Karena itu, menurut Dimas, warga perlu berhati-hati terhadap klaim bahwa pengajuan tertentu pasti mengubah desil dalam jangka waktu tertentu.Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian proses tidak sepenuhnya dapat dijanjikan dalam waktu singkat.
Ketika warga menyinggung target penyelesaian pembaruan data, ia menjawab, “Kalau untuk ngejar sampai atau nggak kekejarnya, itu kami nggak bisa jamin.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses verifikasi perlu dibedakan dari kepastian hasil dan waktu penyelesaian. Warga sebaiknya meminta informasi mengenai status pengajuan, dokumen yang masih kurang, serta tahapan berikutnya.
Pada akhirnya, tujuan sanggahan bukan memperoleh desil tertentu, melainkan memastikan data menggambarkan kondisi keluarga yang sebenarnya. Bagi warga yang mengandalkan bantuan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, akurasi tersebut bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut akses terhadap layanan yang mereka butuhkan.
